Sarbumusi NU Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja Era Ekonomi Digital

Warta Ekonomi, Jakarta -

Memperingati hari buruh internasional, Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia Nahdlatul Ulama (Sarbumusi NU) menggelar istigasah dan doa bersama untuk bangsa Indonesia.

Terkaitan dengan persoalan dunia perburuhan, Presiden Sarbumusi NU, Syaiful Bahri Anshori menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengusaha yang tidak menjalankan undang-undang.

"Kami meminta Presiden Indonesia dan DPR untuk segera melakukan sentralisasi Kementerian Ketenagakerjaan dari pusat sampai daerah, menjadi urusan pemerintahan absolut," ungkap Syaiful, Rabu (1/5/2019).

Selain itu, Syaiful meminta pemerintah untuk segera mendorong Revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Revisi Terbatas UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memasukan seluruh pasal yang telah di-judicial review di Mahkamah Konstitusi, serta kondisi pekerja di era ekonomi digital," tandasnya.

Baca Juga: Tahun Politik, Buruh di Bekasi Ogah Ikut Aksi ke Jakarta

Syaiful mengapresiasi pendirian divisi pidana khusus perburuhan karena kasus-kasus kriminalisasi yang sudah masuk dalam kepolisian dikembalikan dan dikembalikan ke perselisihan hubungan industrial.

"Kami apresiasi pihak kepolisian launcing desk pidana ketenagakerjaan karena Presiden RI atas masukan dari pimpinan serikat buruh," katanya.

Lebih lanjut syaiful meminta pemerintah agar melibatkan buruh dalam politik anggaran pemerintahan di masa depan.

"Kami berharap pemerintah memprioritaskan buruh dalam politik anggaran pemerintah lima tahun ke depan untuk meningkatkan kapasitas buruh sejalan dengan ikhtiar kepemimpinan Jokowi untuk menitikberatkan penguatan SDM dalam lima tahun ke depan," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Saburmusi NU, Eko Darwanto meminta pemerintah agar terlibat dalam program asuransi untuk pegangguran.

Baca Juga: Rayakan May Day, Ribuan Buruh BPJS Ketenagakerjaan Medan Bagi-Bagi Sembako

"Kami mendorong pemerintah juga ikut berkontribusi (pada) iuran untuk program asuransi pengangguran (unemployment insurance) yang sekarang dikemas dengan SDF (skill development fund) yang masih dibiayai BPJS Ketenagakerjaan, yang diinisiasi Kemenaker RI," imbuhnya.