Portal Berita Ekonomi Rabu, 22 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:59 WIB. AS - Usai blacklist¬†Huawei, AS kini incar IDJ, perusahaan pembuat drone asal China.
  • 20:57 WIB. Telkomsel - Telkomsel kini seperti Softbank, mulai kucurkan dana ke startup.
  • 20:54 WIB. Huawei - Huawei punya Hongmeng, sistem operasi pengganti Android di ponsel buatannya.
  • 20:44 WIB. Samsung - Samsung hadirkan Galaxy Land pertama di Indonesia.
  • 20:43 WIB. Twitter - Jokowi dan Sandiaga Uno jadi tokoh terpopuler Pemilu 2019 di Twitter.
  • 20:42 WIB. Xiaomi - Xiaomi terus pantau sanksi AS ke Huawei.
  • 20:41 WIB. Vivo - Momen Lebaran, Vivo kasih promo berhadiah liburan ke Bali.
  • 20:38 WIB. Xiaomi - Xiaomi klaim jalur perakitan Redmi Note 7 terpanjang.
  • 20:37 WIB. Redmi - Redmi umumkan akan rilis K20 pada 28 Mei di China.
  • 20:36 WIB. Hoaks - Kemenkominfo tambah pengawas hoaks usai Jokowi menang Pilpres 2019.
  • 20:35 WIB. Google - Google sebut ponsel Huawei dan Honor masih bisa pakai Android.

KPK Geledah Ruangan Fraksi Demokrat Selama Dua Jam, Hasilnya?

KPK Geledah Ruangan Fraksi Demokrat Selama Dua Jam, Hasilnya? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang anggota Komisi VII Fraksi Demokrat, M Natsir pada Sabtu (4/5/2019). Penggeledahan terkait kasus Bowo Sidik Pangarso itu berlangsung tak lebih dari dua jam.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

"Iya betul. Sejak pukul 11.45 sampai dengan 13.10 WIB," kata Indra Iskandar melalui pesan singkat, Sabtu (4/5/2019). Namun, Indra tidak menjelaskan secara rinci penggeledahan itu.

Sementara itu, Partai Demokrat mengaku sudah mendengar informasi terkait penggeledahan yang terjadi di ruang kerja kadernya itu. Demokrat mengonfirmasi penggeledahan itu terkait kasus Bowo.

Baca Juga: Abraham Samad: KPK Jangan Takut dan Loyo

"Informasinya begitu, terkait Bowo Sidik tapi KPK tidak temukan apa-apa di ruangannya. Maaf saya belum bisa komentar lebih jauh," kata Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat dikonfirmasi, Sabtu (4/5/2019).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan dilakukan dalam rangka melengkapi berkas Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses verifikasi KPK terkait dengan informasi dugaan sumber dana gratifikasi yang diterima Bowo. Diduga pemberian pada Bowo tersebut terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun, ruangan yang digeledah adalah ruangan anggota DPR-RI, M. Natsir. Dalam penggeledahan, KPK tidak melakukan penyitaan dari proses penggeledahan tersebut karena tidak ditemukan bukti yang relevan dengan pokok perkara.

"Sedangkan rencana pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui sumber dana gratifikasi tersebut akan kami dalami lebih lanjut pada rencana pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi mulai pada bulan Mei ini," ujar Febri.

Baca Juga: KPK Periksa Saksi untuk Tersangka Eks Dirut PLN

Saat ini, tambah Febri, telah diidentifikasi setidaknya ada 3 sumber dana gratifikasi yang diterima Bowo.

"Namun karena prosesnya masih dalam tahap penyidikan, maka informasi lebih rinci belum dapat kami sampaikan," ucap Febri.

KPK menetapkan Bowo bersama Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti dan pejabat PT Inersia, Indung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap.

Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya angkut. Total fee yang diterima Bowo 2 dollar AS permetric ton. Diduga telah terjadi enam kali menerima fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan US$85,130.

Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Partai Demokrat

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Kumairoh

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,876.15 3,836.82
British Pound GBP 1.00 18,500.33 18,315.59
China Yuan CNY 1.00 2,106.68 2,085.81
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,534.00 14,390.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,048.81 9,942.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,851.80 1,833.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,567.88 10,461.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,231.57 16,065.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,475.37 3,438.47
Yen Jepang JPY 100.00 13,193.54 13,060.45

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5951.372 44.251 633
2 Agriculture 1366.777 14.842 21
3 Mining 1624.810 15.212 47
4 Basic Industry and Chemicals 712.136 4.816 71
5 Miscellanous Industry 1221.444 17.621 46
6 Consumer Goods 2370.755 11.367 52
7 Cons., Property & Real Estate 441.498 6.423 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1080.867 1.302 74
9 Finance 1194.094 9.687 90
10 Trade & Service 790.186 6.735 156
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 472 590 118 25.00
2 BSSR 1,280 1,600 320 25.00
3 MASA 454 565 111 24.45
4 INCF 214 266 52 24.30
5 SKBM 300 372 72 24.00
6 MCOR 121 150 29 23.97
7 RELI 202 250 48 23.76
8 MINA 1,240 1,530 290 23.39
9 POOL 1,885 2,280 395 20.95
10 MKPI 13,975 16,725 2,750 19.68
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 570 464 -106 -18.60
2 NIPS 260 218 -42 -16.15
3 KOIN 250 212 -38 -15.20
4 YPAS 525 452 -73 -13.90
5 POSA 460 398 -62 -13.48
6 BALI 1,780 1,550 -230 -12.92
7 IIKP 70 61 -9 -12.86
8 TRIS 238 210 -28 -11.76
9 CITY 344 308 -36 -10.47
10 BRAM 9,025 8,100 -925 -10.25
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,750 3,750 0 0.00
2 MNCN 925 945 20 2.16
3 APLI 81 75 -6 -7.41
4 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
5 BBCA 26,900 27,300 400 1.49
6 ABBA 142 153 11 7.75
7 BMRI 7,225 7,250 25 0.35
8 UNTR 24,500 24,725 225 0.92
9 MTPS 1,140 1,165 25 2.19
10 BBNI 8,425 8,600 175 2.08