Portal Berita Ekonomi Rabu, 11 Desember 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:01 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,06% di akhir sesi II.
  • 16:01 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,51% pada level 3.179.
  • 16:00 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,36% pada level 7.240.
  • 15:43 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup negatif 0,08% pada level 23.391.
  • 15:41 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 0,36% pada level 2.105.
  • 12:07 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,08% di akhir sesi I.

KPK Diminta Periksa Pihak Kejagung di Kasus Dugaan Korupsi Tender MVPP PLN

KPK Diminta Periksa Pihak Kejagung di Kasus Dugaan Korupsi Tender MVPP PLN - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Bola panas dugaan korupsi pengadaan Marine Vessel Power Plant (tongkang pembangkit listrik terapung / MVPP) PT PLN (Persero) kini merambat ke Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa dikejutkan dengan nama Jampidsus Adi Toegarisman dalam pusaran korupsi yang diduga melibatkan korporasi BUMN tersebut dan Radjacorp Group.

 

Dugaan itu bermula saat Adi menjabat Jamintel dan Ketua Penggerak dan Pengarah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Kala itu, Adi mengklaim PLN berhemat Rp1,5 triliun per tahun lewat pengadaan MVPP tersebut.

 

Sayangnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menyebut negara kehilangan potensi menghemat anggaran karena harga perkiraan sendiri (HPS) atas tender proyek MVPP "tidak wajar". Penyusunan HPS atas pengadaan 5 unit leasing MVPP tersebut tidak menggunakan asumsi finansial yang tepat, sehingga harga kontrak pengadaan 5 unit LMVPP lebih tinggi dibandingkan dengan HPS terkoreksi.

 

Baca Juga: KPK Jadwalkan Periksa Eks Dirut PLN Sebagai Tersangka

 

BPK mencatat, nilai HPS untuk komponen mesin kapal dan biaya operasional maintenance lebih tinggi Rp 1,01 triliun. Seharusnya, nilai HPS seharusnya hanya Rp6,8 triliun, bukan Rp 7,8 triliun seperti yang disahkan PLN.

 

Menanggapi perkara tersebut, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Adi Toegarisman. "Supaya fakta BPK tersebut terang benderang, KPK harus panggil dan periksa Jampidsus Adi Toegarisman terkait mengapa TP4 bisa memberikan rekomendasi proyek pengadaan MVPP bisa menghemat keuangan negara. Apa dasarnya," kata Haris di Jakarta, Senin (6/5/2019)

 

Haris pun mengomentari 'persahabatan' Adi Toegarisman dengan Adi Radja, pengusaha yang punya saham di Karpowership Indonesia, perusahaan yang memenangkan tender MVPP PLN tersebut. Adi diduga kerap bermain golf bersama Adi Radja.

 

"Persahabatan duo Adi ini juga harus dipertanyakan. Kenapa bisa seorang penyidik atau pengawas TP4 bermain golf dengan peserta lelang PLN. Ini yang harus diselidiki KPK," ujarnya.

 

Baca Juga: KPK Periksa Saksi untuk Tersangka Eks Dirut PLN

 

Pada kesempatan ini pun Haris meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja TP4 Kejaksaan yang dikhawatirkan justru menjadi tim yang 'melegalkan' proyek-proyek titipan kementerian ataupun BUMN. "Dari dugaan kasus MVPP saja bisa kita tarik benang merahnya jika ada dugaan kejaksaan 'ikut' menikmati permainan para mafia proyek pemerintahan di Indonesia, khususnya di PLN," kata dia.

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Kelistrikan Indonesia (AKKLINDO), Janto Dearmando mengatakan pengadaan MVPP itu merupakan inisiatif mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir. Padahal, kata dia, proyek itu dari awal sudah ditolak di internal PLN karena masih adanya hal-hal teknis pembangkit.

 

"Pengadaan MVPP dilakukan pada saat proses pengadaan sewa genset untuk mengatasi defisit listrik. Ketika mau tanda tangan kontrak sewa genset, Sofyan langsung membatalkan dan dia menunjuk langsung perusahaan Turki, Kapowership Zeynep Sultan sebagai pemenang lelang pengadaan MVPP," kata Janto.

Baca Juga: Eks Dirut PLN Bantah Beri Uang ke Bowo Sidik

 

Penujukkan Kapowership Zeynep Sultan ini dilakukan usai tim dari PLN yang terdiri dari bagian keuangan dan pengadaan berkunjung ke Turki. "Saat itu tidak ada orang teknis pembangkit yang diajak. Padahal menurut internal PLN yang ahli pembangkit menyebutkan MVPP tidak cocok dipakai, karena transmisinya tidak nyambung. Perlu modifikasi," ujarnya.

 

"Akibatnya muncul lah permasalahan koneksi transmisi saat MVPP mulai dioperasikan. Setelah terkoneksi, kapasitasnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi pengadaan MVPP ini sebenarnya gagal dan merugikan negara," kata Janto lagi.

 

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku, dirinya belum bisa memastikan apakah KPK sudah melakukan penyelidikan soal kasus itu atau belum. “Kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut,” kata Febri.

Baca Juga

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,758.80 3,721.00
British Pound GBP 1.00 18,513.95 18,321.36
China Yuan CNY 1.00 2,002.52 1,982.57
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,095.13 13,954.88
Dolar Australia AUD 1.00 9,603.01 9,500.48
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,801.85 1,783.85
Dolar Singapura SGD 1.00 10,370.17 10,263.21
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,635.73 15,478.75
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,388.25 3,349.71
Yen Jepang JPY 100.00 12,964.62 12,834.43

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6183.505 -10.286 668
2 Agriculture 1430.432 -12.606 20
3 Mining 1490.584 14.558 50
4 Basic Industry and Chemicals 976.983 -0.489 77
5 Miscellanous Industry 1184.951 -4.213 50
6 Consumer Goods 2047.375 -14.079 56
7 Cons., Property & Real Estate 517.757 -0.597 83
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1121.125 -5.297 76
9 Finance 1302.596 0.766 90
10 Trade & Service 766.680 -2.198 166
No Code Prev Close Change %
1 IFII 105 178 73 69.52
2 DEAL 158 202 44 27.85
3 SOTS 187 238 51 27.27
4 OMRE 560 700 140 25.00
5 REAL 228 284 56 24.56
6 MOLI 800 995 195 24.38
7 SKRN 500 620 120 24.00
8 JSKY 197 238 41 20.81
9 DWGL 193 224 31 16.06
10 FISH 3,360 3,890 530 15.77
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 185 121 -64 -34.59
2 TFCO 670 510 -160 -23.88
3 AGAR 492 394 -98 -19.92
4 TIRA 252 202 -50 -19.84
5 PICO 4,310 3,580 -730 -16.94
6 IKAI 97 81 -16 -16.49
7 KPAL 276 234 -42 -15.22
8 PCAR 2,290 1,965 -325 -14.19
9 FILM 148 129 -19 -12.84
10 LPGI 4,100 3,600 -500 -12.20
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,505 1,465 -40 -2.66
2 IPTV 525 520 -5 -0.95
3 TCPI 5,500 5,725 225 4.09
4 TOWR 735 750 15 2.04
5 DEAL 158 202 44 27.85
6 BBRI 4,180 4,170 -10 -0.24
7 ZINC 396 410 14 3.54
8 SCMA 1,400 1,450 50 3.57
9 PPRO 74 72 -2 -2.70
10 ADRO 1,420 1,485 65 4.58