Portal Berita Ekonomi Rabu, 22 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:59 WIB. AS - Usai blacklist¬†Huawei, AS kini incar IDJ, perusahaan pembuat drone asal China.
  • 20:57 WIB. Telkomsel - Telkomsel kini seperti Softbank, mulai kucurkan dana ke startup.
  • 20:54 WIB. Huawei - Huawei punya Hongmeng, sistem operasi pengganti Android di ponsel buatannya.
  • 20:44 WIB. Samsung - Samsung hadirkan Galaxy Land pertama di Indonesia.
  • 20:43 WIB. Twitter - Jokowi dan Sandiaga Uno jadi tokoh terpopuler Pemilu 2019 di Twitter.
  • 20:42 WIB. Xiaomi - Xiaomi terus pantau sanksi AS ke Huawei.
  • 20:41 WIB. Vivo - Momen Lebaran, Vivo kasih promo berhadiah liburan ke Bali.
  • 20:38 WIB. Xiaomi - Xiaomi klaim jalur perakitan Redmi Note 7 terpanjang.
  • 20:37 WIB. Redmi - Redmi umumkan akan rilis K20 pada 28 Mei di China.

KPK Diminta Periksa Pihak Kejagung di Kasus Dugaan Korupsi Tender MVPP PLN

KPK Diminta Periksa Pihak Kejagung di Kasus Dugaan Korupsi Tender MVPP PLN - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Bola panas dugaan korupsi pengadaan Marine Vessel Power Plant (tongkang pembangkit listrik terapung / MVPP) PT PLN (Persero) kini merambat ke Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa dikejutkan dengan nama Jampidsus Adi Toegarisman dalam pusaran korupsi yang diduga melibatkan korporasi BUMN tersebut dan Radjacorp Group.

 

Dugaan itu bermula saat Adi menjabat Jamintel dan Ketua Penggerak dan Pengarah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Kala itu, Adi mengklaim PLN berhemat Rp1,5 triliun per tahun lewat pengadaan MVPP tersebut.

 

Sayangnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menyebut negara kehilangan potensi menghemat anggaran karena harga perkiraan sendiri (HPS) atas tender proyek MVPP "tidak wajar". Penyusunan HPS atas pengadaan 5 unit leasing MVPP tersebut tidak menggunakan asumsi finansial yang tepat, sehingga harga kontrak pengadaan 5 unit LMVPP lebih tinggi dibandingkan dengan HPS terkoreksi.

 

Baca Juga: KPK Jadwalkan Periksa Eks Dirut PLN Sebagai Tersangka

 

BPK mencatat, nilai HPS untuk komponen mesin kapal dan biaya operasional maintenance lebih tinggi Rp 1,01 triliun. Seharusnya, nilai HPS seharusnya hanya Rp6,8 triliun, bukan Rp 7,8 triliun seperti yang disahkan PLN.

 

Menanggapi perkara tersebut, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Adi Toegarisman. "Supaya fakta BPK tersebut terang benderang, KPK harus panggil dan periksa Jampidsus Adi Toegarisman terkait mengapa TP4 bisa memberikan rekomendasi proyek pengadaan MVPP bisa menghemat keuangan negara. Apa dasarnya," kata Haris di Jakarta, Senin (6/5/2019)

 

Haris pun mengomentari 'persahabatan' Adi Toegarisman dengan Adi Radja, pengusaha yang punya saham di Karpowership Indonesia, perusahaan yang memenangkan tender MVPP PLN tersebut. Adi diduga kerap bermain golf bersama Adi Radja.

 

"Persahabatan duo Adi ini juga harus dipertanyakan. Kenapa bisa seorang penyidik atau pengawas TP4 bermain golf dengan peserta lelang PLN. Ini yang harus diselidiki KPK," ujarnya.

 

Baca Juga: KPK Periksa Saksi untuk Tersangka Eks Dirut PLN

 

Pada kesempatan ini pun Haris meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja TP4 Kejaksaan yang dikhawatirkan justru menjadi tim yang 'melegalkan' proyek-proyek titipan kementerian ataupun BUMN. "Dari dugaan kasus MVPP saja bisa kita tarik benang merahnya jika ada dugaan kejaksaan 'ikut' menikmati permainan para mafia proyek pemerintahan di Indonesia, khususnya di PLN," kata dia.

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Kelistrikan Indonesia (AKKLINDO), Janto Dearmando mengatakan pengadaan MVPP itu merupakan inisiatif mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir. Padahal, kata dia, proyek itu dari awal sudah ditolak di internal PLN karena masih adanya hal-hal teknis pembangkit.

 

"Pengadaan MVPP dilakukan pada saat proses pengadaan sewa genset untuk mengatasi defisit listrik. Ketika mau tanda tangan kontrak sewa genset, Sofyan langsung membatalkan dan dia menunjuk langsung perusahaan Turki, Kapowership Zeynep Sultan sebagai pemenang lelang pengadaan MVPP," kata Janto.

Baca Juga: Eks Dirut PLN Bantah Beri Uang ke Bowo Sidik

 

Penujukkan Kapowership Zeynep Sultan ini dilakukan usai tim dari PLN yang terdiri dari bagian keuangan dan pengadaan berkunjung ke Turki. "Saat itu tidak ada orang teknis pembangkit yang diajak. Padahal menurut internal PLN yang ahli pembangkit menyebutkan MVPP tidak cocok dipakai, karena transmisinya tidak nyambung. Perlu modifikasi," ujarnya.

 

"Akibatnya muncul lah permasalahan koneksi transmisi saat MVPP mulai dioperasikan. Setelah terkoneksi, kapasitasnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi pengadaan MVPP ini sebenarnya gagal dan merugikan negara," kata Janto lagi.

 

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku, dirinya belum bisa memastikan apakah KPK sudah melakukan penyelidikan soal kasus itu atau belum. “Kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut,” kata Febri.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,876.15 3,836.82
British Pound GBP 1.00 18,500.33 18,315.59
China Yuan CNY 1.00 2,106.68 2,085.81
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,534.00 14,390.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,048.81 9,942.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,851.80 1,833.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,567.88 10,461.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,231.57 16,065.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,475.37 3,438.47
Yen Jepang JPY 100.00 13,193.54 13,060.45

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5951.372 44.251 633
2 Agriculture 1366.777 14.842 21
3 Mining 1624.810 15.212 47
4 Basic Industry and Chemicals 712.136 4.816 71
5 Miscellanous Industry 1221.444 17.621 46
6 Consumer Goods 2370.755 11.367 52
7 Cons., Property & Real Estate 441.498 6.423 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1080.867 1.302 74
9 Finance 1194.094 9.687 90
10 Trade & Service 790.186 6.735 156
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 472 590 118 25.00
2 BSSR 1,280 1,600 320 25.00
3 MASA 454 565 111 24.45
4 INCF 214 266 52 24.30
5 SKBM 300 372 72 24.00
6 MCOR 121 150 29 23.97
7 RELI 202 250 48 23.76
8 MINA 1,240 1,530 290 23.39
9 POOL 1,885 2,280 395 20.95
10 MKPI 13,975 16,725 2,750 19.68
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 570 464 -106 -18.60
2 NIPS 260 218 -42 -16.15
3 KOIN 250 212 -38 -15.20
4 YPAS 525 452 -73 -13.90
5 POSA 460 398 -62 -13.48
6 BALI 1,780 1,550 -230 -12.92
7 IIKP 70 61 -9 -12.86
8 TRIS 238 210 -28 -11.76
9 CITY 344 308 -36 -10.47
10 BRAM 9,025 8,100 -925 -10.25
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,750 3,750 0 0.00
2 MNCN 925 945 20 2.16
3 APLI 81 75 -6 -7.41
4 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
5 BBCA 26,900 27,300 400 1.49
6 ABBA 142 153 11 7.75
7 BMRI 7,225 7,250 25 0.35
8 UNTR 24,500 24,725 225 0.92
9 MTPS 1,140 1,165 25 2.19
10 BBNI 8,425 8,600 175 2.08