Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai hal wajar bila publik untuk tidak percaya dengan lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak bekerja secara profesional.
"Apalagi sudah jelas jelas kalau KPU banyak melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu, mulai dari lambatnya pembayaran honor anggota KPPS sehingga banyak yang meninggal karena kecapaian dan stres karena honor belum dibayar sehingga tidak makan karena banyak yang belum terima honor dan kepikiran dengan dapur keluarga yang terancam engga ngebu," katanya kepada wartawan, Selasa (7/5/2019).
Baca Juga: Kritik Setan Gundul Pembisik Sesat Prabowo, Gerindra: Kalau Mau Kritik Jangan Lewat Medsos
Lanjutnya, ia mengatakan bila kini masyarakat Indonesia protes dan mendelegitimasi hasil kerja KPU atau hasil Pemilu.
Menurutnya, hal tersebut merupakan gerakan yang konstitusional dan merupakan hak masyarakakat bersuara yang dijamin oleh konstitusi.
Sambungnya, kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tidak bisa dipercaya oleh publik. Pasalnya, Hakim di MK Juga banyak yang ditangkap KPK ketika mengadili sengketa pemilu.
Baca Juga: Sejalan dengan Ijtimak, Arief Poyuono Minta Jokowi Dicoret
"Nah tuduhan Menkopolhukam kalau akan ada pihak-pihak yang akan mendelegitimasi KPU salah kaprah dan justru Menkopolhukam lagi mencoba untuk mengintimidasi masyarakat yang dirugikan KPU agar tidak melakukan protes," katanya.
Tambahnya, "Maaf ya Pak Wiranto gerakan protes ke KPU engga ada hubungannya dengan pemerintahan Pak Joko Widodo ya. Ini masalah suara rakyat yang dirugikan oleh KPU," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
