Wah, Pemindahan Ibu Kota Negara Sudah Dibahas Tiga Tahun Lalu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah serius dalam masalah pemindahan ibu kota negara. Bahkan telah dibahas di internal pemerintah sejak tiga tahun lalu.

“Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sisi sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Ia menjelaskan, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 57% dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang. Padahal di pulau-pulau yang lain, misalnya di Sumatra, dihuni 21%, kemudian di Pulau Kalimantan baru dihuni oleh 6% dan pulau-pulau yang lain misalnya di Sulawesi baru 7%, Papua dan Maluku kurang lebih baru 2-3%.

Baca Juga: Tim Jokowi: Hilangkan Sebutan Cebong dan Kampret

“Oleh sebab itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” terangnya.

Menurutnya, dari sisi lingkungan terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, memang Jakarta berada di dalam ring of fire dan juga banjir yang sudah berusaha penuh untuk menyelesaikan. Kedua, juga dari sisi tersedianya air bersih.

“Saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apa bila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini,” katanya.

Oleh sebab itu, ia menambahkan, pemindahan ibu kota akan segera diputuskan. Namun demikian, Presiden berjanji akan mengonsultasikan tahapan-tahapan besar (pemindahan ibu kota) itu dengan lembaga-lembaga terkait.