Ratusan Anggota KPPS Wafat, MK Tak Mau Disalahkan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menolak disalahkan atas meninggalnya ratusan KPPS dalam Pemilu serentak 2019. Dimana sebelumnya Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali, mengungkit MK sebagai pihak yang memutuskan Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak.

"Persoalan implementasi di lapangan, ini persoalan yang harus dilihat dan disikapi secara rasional. Artinya, jalan keluarnya bukan dengan menghendaki hal-hal lain yang justru tidak sejalan dgn konstitusi, termasuk dengan menyalah-nyalahkan MK yang telah memutus desain Pemilu serentak," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Pihaknya berharap pelaksanaan Pemilu serentak ke depan bisa lebih baik lagi sehingga kejadian meninggalnya ratusan anggota KPPS tak terulang.

Baca Juga: MK Siap 100 Persen Hadapi Sengketa Hasil Pilpres

"Tentu kita semua prihatin, tidak mengharapkan hal itu terjadi. Justru dari proses ini bangsa belajar dan memahami bahwa tantangan menegakkan demokrasi konstitusional in casu melalui pemilu serentak, itu besar adanya, tidak main-main, nyawa menjadi taruhan," jelasnya.

"Sehingga solusi implementasi penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang memerlukan perhatian, kultur berkonstitusi serta kerja sama seluruh pihak, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat," sambungnya.

Ia menengaskan, MK memutus Pemilu serentak karena memang sudah semestinya, sebab itulah kehendak UUD 1945. Bahkan putusan itu merupakan penilaian hukum atas fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum, serta keyakinan, dan metode penafsiran konstitusi yang dipilih MK.

"Setidaknya sampai hari ini, itulah tafsir MK yang menjadi hukum konstitusi terhadap desain penyelenggaraan Pemilu seperti apa yang sejalan dengan UUD 1945," katanya.