Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

PUPR Dorong Hunian Terintegrasi dengan Transportasi

PUPR Dorong Hunian Terintegrasi dengan Transportasi Kredit Foto: WE
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah, terutama kota-kota besar untuk mulai menyusun rencana tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum. Semakin tingginya permintaan perumahan di kawasan permukiman baru di perkotaan perlu direspon oleh kebijakan publik yang tepat.

"Kebijakan hunian vertikal sudah menjadi mutlak di kota metropolitan. Pemda perlu segera memikirkan bagaimana pengembangunan hunian vertikal di kota-kota besar terintegrasi dengan moda transportasi umum,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Baca Juga: Synthesis Development Bangun Smart Homes Terintegrasi dengan MRT

Khalawi mencontohkan kota besar seperti Yogjakarta yang sudah semakin padat ini.” Jangan sampai Jogja menjadi seperti Jakarta dimana kesalahan telah berlarut-larut dan menjadi terlambat, terutama dalam mengintegerasikan perumahan dengan moda transportasi,” tambahnya.

Semakin tingginya permintaan perumahan di kawasan permukiman  baru di perkotaan perlu direspon oleh kebijakan publik yang  tepat baik oleh pemerintah pusat maupun  daerah. Disamping tata ruang, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan  adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan serta transportasi publik.

Khalawi mengungkapkan bahwa terdapat berbagai konsep yang dapat digunakan, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perencanaan tata ruang kota. Seperti konsep rumah susun (rusun) bisa menggunakan konsep mix used, dimana di lantai dasar digunakan untuk pasar atau stasiun dan diatasnya dibangun hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Jika Ibu Kota Dipindahkan, Bisnis Properti Apa Kabar?

Dengan dibangunnya Bandara Yogyakarta International Airport di  Kulon Progo tentunya akan mempengaruhi perkembangan pembangunan Kota. Hal  ini perlu dipikirkan bagaimana arah pembangunannya dari awal.

Sementara itu, akademisi dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM Lilik Wachid Susilo, menyampaikan bahwa selama ini di Indonesia sebagian besar pengembangan kota adalah  berdasarkan ruas jalan. Sehingga memang arah pengembangannya didesain untuk orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Contohnya pembangunan perumahan-perumahan yang mendekatkan diri dengan pintu exit tol yang tentunya target marketnya adalah masyarakat yang memiliki mobil.

Pembangunan bukan dikembangkan  berdasarkan simpul, yaitu berdasar atas kedekatan dengan stasiun/terminal. Hal ini mengakibatkan tingkat kemacetan akan terus meningkat dan tidak akan pernah ada penyelesaian. Karena masyarakat tinggal jauh dari pusat perekonomian, sementara tidak didukung sistem transportasi yang baik.

"Contohnya di Jakarta, dimana pergerakan manusia di wilayah Jabodetabek itu sangat masif, bergerak pada jam dan arah yang sama. Sehingga kemacetan yang terjadi permasalahannya bukan tentang traffic tapi tentang travel atau perjalanan. Sementara selalu yang dibahas seolah permasalahnnya adalah trafficnya." Papar Lilik.

Lilik pun menyarankan agar terdapat perubahan paradigma pembangunan perkotaan yang menjawab akar permasalahan yaitu perubahan dari kota yang memfasilitasi kendaraan pribadi menjadi pemngembangan yang memprioritaskan sistem layanan transportasi massal. Untuk itu diperlukan perencanaan konsep untuk menjadi landasan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Kumairoh

Bagikan Artikel: