Kalau Wiranto Tidak Hati-Hati

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Politik Universitas Gajah Mada Nyarwi Ahmad menilai ancaman Menko Polhukam Wiranto yang akan menutup media sosial lantaran dianggap melanggar hukum seputar Pemilu 2019 dinilai tidak memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi.

"Harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat (di muka umum) dan kebebasan mengekspresikan pandangan politik melalui berbagai jenis media," katanya kepada wartawan, Selasa (7/5/2019).

Baca Juga: Seruan Dhani: Para Tokoh, Jangan Takut Ancaman Wiranto

Menurutnya, Wiranto harus menjelaskan maksud dan tujuan pernyataan tersebut. Sambungnya, jangan sampai ada salah persepsi di mata publik.

"Kalau tidak hati-hati kebijakan seperti bisa dipandang sebagai bentuk kontrol atau menguatnya gejala otoritarianisme Pemerintahan Jokowi. Kondisi ini bisa mengingatkan banyak kalangan pada model kontrol dan pengekangan kebebasan yang pernah terjadi pada masa Orde Baru (Orba)," jelasnya. 

Baca Juga: Situng KPU Masuk 70 Persen, Kok Suara Jokowi Unggul di atas 1 Persen dari Prediksi QC?

Sebelumnya, Wiranto sudah angkat bicara. Ia menyebut pihaknkya tengah berkonsentrasi memberantas ujaran kebencian, menghasut, radikalisme, dan sejenisnya, baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung. 

"Sekarang kan banyak sekali aksi-aksi, apakah itu fisik, atau melalui media cetak, media elektronik, dan medsos. Tapi yang saya soroti adalah medsos," katanya, Selasa (7/4).