Portal Berita Ekonomi Rabu, 22 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:59 WIB. AS - Usai blacklist Huawei, AS kini incar IDJ, perusahaan pembuat drone asal China.
  • 20:57 WIB. Telkomsel - Telkomsel kini seperti Softbank, mulai kucurkan dana ke startup.
  • 20:54 WIB. Huawei - Huawei punya Hongmeng, sistem operasi pengganti Android di ponsel buatannya.
  • 20:44 WIB. Samsung - Samsung hadirkan Galaxy Land pertama di Indonesia.
  • 20:43 WIB. Twitter - Jokowi dan Sandiaga Uno jadi tokoh terpopuler Pemilu 2019 di Twitter.
  • 20:42 WIB. Xiaomi - Xiaomi terus pantau sanksi AS ke Huawei.
  • 20:41 WIB. Vivo - Momen Lebaran, Vivo kasih promo berhadiah liburan ke Bali.
  • 20:38 WIB. Xiaomi - Xiaomi klaim jalur perakitan Redmi Note 7 terpanjang.
  • 20:37 WIB. Redmi - Redmi umumkan akan rilis K20 pada 28 Mei di China.
  • 20:36 WIB. Hoaks - Kemenkominfo tambah pengawas hoaks usai Jokowi menang Pilpres 2019.
  • 20:35 WIB. Google - Google sebut ponsel Huawei dan Honor masih bisa pakai Android.
  • 20:35 WIB. Huawei - Pemerintah AS buka kesempatan bagi Huawei untuk beli barang buatan AS. 

DPR RI Desak Pemerintah Tuntaskan Tunjangan Guru

DPR RI Desak Pemerintah Tuntaskan Tunjangan Guru - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Soal tunjangan guru yang masih menjadi persoalan di banyak tempat membuat Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, angkat suara. Hal itu setelah adanya isu penghapusan tunjangan guru oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa daerah.

“Kemudian jadi masalah, karena kepala daerah tidak berani mencairkan atas pertimbangan dasar hukum atau sejenisnya, akibatnya guru lagi yang jadi korban,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Persoalan manajemen keuangan pemerintah pusat dan daerah seharusnya bukan menjadi masalah guru. “Lantas ketika guru berdemo, dampaknya menjadi luas lagi ke peserta didik dan kualitas pendidikan secara umum,” katanya.

Ia menyinggung masalah soal data guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Menurut perundangan guru PNS maupun non-PNS yang mengajar di daerah tersebut mendapatkan tunjangan khusus yang besarannya mencapai satu kali gaji pokok.

Baca Juga: Hore, Pemerintah Akan Siapkan KPR Khusus Guru

“Masalahnya data tersebut masih simpang siur, faktanya banyak sekali guru di daerah 3T yang tidak mendapatkan insentif tersebut,” terangnya.

Belum lagi masalah administrasi penyaluran dana tunjangan bagi guru. Guru penerima tunjangan profesi misalnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) oleh Kemendikbud. Penetapan ini berdasarkan pembaruan data dapodik oleh sekolah dan guru bersangkutan yang mesti divalidasi oleh dinas pendidikan setempat.

Seringkali problem muncul karena lambatnya proses input dan validasi yang berjenjang tersebut, selain problem teknis seperti akses internet dan human-error. Sehingga, pencairan dana tunjangan guru menjadi terhambat atau bahkan hangus.

Padahal dalam beberapa kasus, tunjangan ini hanya bisa diterima setahun sekali dari semestinya yang dua kali (tiap semester). Kejadian ini seperti terjadi di Sampang, Madura saat seorang guru madrasah mengeluhkan dana tunjangan profesinya hilang di bank. Setelah diinvestigasi pihak berwenang diketahui terjadi salah input data penerima.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Tag: Guru, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Yusuf Nugroho

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,876.15 3,836.82
British Pound GBP 1.00 18,500.33 18,315.59
China Yuan CNY 1.00 2,106.68 2,085.81
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,534.00 14,390.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,048.81 9,942.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,851.80 1,833.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,567.88 10,461.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,231.57 16,065.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,475.37 3,438.47
Yen Jepang JPY 100.00 13,193.54 13,060.45

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5951.372 44.251 633
2 Agriculture 1366.777 14.842 21
3 Mining 1624.810 15.212 47
4 Basic Industry and Chemicals 712.136 4.816 71
5 Miscellanous Industry 1221.444 17.621 46
6 Consumer Goods 2370.755 11.367 52
7 Cons., Property & Real Estate 441.498 6.423 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1080.867 1.302 74
9 Finance 1194.094 9.687 90
10 Trade & Service 790.186 6.735 156
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 472 590 118 25.00
2 BSSR 1,280 1,600 320 25.00
3 MASA 454 565 111 24.45
4 INCF 214 266 52 24.30
5 SKBM 300 372 72 24.00
6 MCOR 121 150 29 23.97
7 RELI 202 250 48 23.76
8 MINA 1,240 1,530 290 23.39
9 POOL 1,885 2,280 395 20.95
10 MKPI 13,975 16,725 2,750 19.68
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 570 464 -106 -18.60
2 NIPS 260 218 -42 -16.15
3 KOIN 250 212 -38 -15.20
4 YPAS 525 452 -73 -13.90
5 POSA 460 398 -62 -13.48
6 BALI 1,780 1,550 -230 -12.92
7 IIKP 70 61 -9 -12.86
8 TRIS 238 210 -28 -11.76
9 CITY 344 308 -36 -10.47
10 BRAM 9,025 8,100 -925 -10.25
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,750 3,750 0 0.00
2 MNCN 925 945 20 2.16
3 APLI 81 75 -6 -7.41
4 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
5 BBCA 26,900 27,300 400 1.49
6 ABBA 142 153 11 7.75
7 BMRI 7,225 7,250 25 0.35
8 UNTR 24,500 24,725 225 0.92
9 MTPS 1,140 1,165 25 2.19
10 BBNI 8,425 8,600 175 2.08