Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:25 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,02% ke level Rp14.453 per dolar AS. 
  • 09:00 WIB. IHSG - IHSG dibuka melemah 0,08% ke level 5.822,47 di awal sesi I. 
  • 08:34 WIB. PTBA - Hingga April 2019, PTBA telah menjual batubara kalori tinggi sebanyak 526.000 ton.
  • 08:33 WIB. PEHA - Phapros kucurkan Rp10 miliar bangun pusat produksi bone filler.
  • 08:33 WIB. PLN - Sepanjang kuartal-I 2019, PLN sudah menambah 1.161.043 pelanggan.
  • 08:13 WIB. JSMR - Jasa Marga memproyeksikan volume kendaraan di jalan tol berpotensi menanjak pada tahun ini.
  • 08:13 WIB. BRI - Lebaran tahun ini BRI menyediakan uang tunai dua kali lipat.
  • 08:09 WIB. PPRO - PT PP Properti menanam modal Rp14 triliun—Rp16 triliun untuk mengembangkan kawasan superblok di area Jembatan Suramadu.

Mantan Komisioner KPK Persoalkan Pengangkatan 21 Penyidik Baru

Mantan Komisioner KPK Persoalkan Pengangkatan 21 Penyidik Baru - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mantan Komisioner KPK Yang juga Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof DR Indriyanto Seno Adji menilai pengangkatan 21 penyidik baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memicu persoalan baru di internal lembaga antirasuah itu. Proses pengangkatan puluhan penyelidik menjadi penyidik KPK itu dinilai tak sesuai prosedur.

Baca Juga: Lagi-lagi Romy Mengeluh Sakit, Apa Komentar KPK?

Kata Indriyanto, proses pengangkatan penyidik seharusnya berbasis regulasi perundangan KPK dan melalui seleksi ketat. Dua hal ini menjadi sangat penting karena bidang penindakan adalah front gate kekuatan penindakan hukum KPK.

“Penciptaan kondisi ini menjadi tidak sehat bagi suasana kerja di internal penindakan. Agar polemik ini tidak berlarut panjang, pimpinan KPK harus cepat bersikap untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Indriyanto yang pernah menjabat sebagai komisioner KPK.

Menurutnya, pengangkatan  penyidik tanpa proses dan mekanisme formal dikhawatirkan akan menciptakan stigmanisasi penegakan hukum korupsi oleh KPK, khususnya kapabilitas penyidik dan dampaknya menimbulkan dikotomi,  stigma disharmonisasi dan diskriminasi diantara internal kedeputian penindakan.

KPK sebelumnya menyatakan segera melantik 21 penyidik terpilih. Para penyidik itu dilantik usai dinyatakan lolos dari proses seleksi yang telah dilakukan KPL sejak 11 Maret lalu. KPK menyatakan para penyidik itu telah lolos seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Antikorupsi selama sekitar sebulan itu, para calon penyidik dibekali sejumlah materi. 

Pembekalan materi yang disampaikan oleh sejumlah sumber baik dari internal KPK ataupun eksternal seperti Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK). Materi pelatihan yang diajarkan diantaranya Hukum dan tindak pidana korupsi, Audit investigasi forensik, kemampuan investigasi, pelatihan di lapangan, e-learning, simulasi dan praktik, serta pelacakan aset.

Indriyanto menambahkan, pimpinan KPK telah memiliki jalur dan basis regulasi Peraturan Komisioner yang sudah jelas tentang tatacara prosedur pengangkatan penyidik, dan itu seharusnya tidak boleh dilanggar. Dia menjelaskan, secara historis dan filosofi UU KPK mengakui eksistensi penyidik Polri maupun Kejaksaan dalam berpartisipasi membangun manajemen penegak hukum di kelembagaan KPK. 

“Bahwa kemudian ada polemik penyidik Internal dari pegawai tetap KPK adalah suatu dinamika. Jangan dianggap sepele, karena dinamika yang ada ini seharusnya tidak boleh menimbulkan disharmonisasi,” katanya 

Bila terjadi disharmonisasi di antara penyidik dalam bentuk apapun, kata Indriyanto, nantinya akan berdampak pada penegakan hukum pemberantasan korupsi. Sebab itu, Indriyanto mengatakan untuk mengatasi polemik pengangkatan penyidik, pimpinan KPK harus patuh pada regulasi UU KPK dan perangkatnya. 

“Juga bagaimana kebijakan tegas Pimpinan KPK menyikapi polemik ini, sepanjang kebijakan ini tidak dilakukan penyimpangan dan pengabaian garis-garis regulasi KPK yang ada,” katanya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,880.41 3,841.09
British Pound GBP 1.00 18,536.70 18,346.04
China Yuan CNY 1.00 2,109.06 2,088.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,550.00 14,406.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,059.87 9,957.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,853.83 1,835.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,577.20 10,468.72
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,240.71 16,075.66
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,485.03 3,448.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,203.27 13,069.04

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5826.868 -68.870 633
2 Agriculture 1361.882 7.481 21
3 Mining 1598.997 5.603 47
4 Basic Industry and Chemicals 690.248 -7.582 71
5 Miscellanous Industry 1172.940 -12.924 46
6 Consumer Goods 2346.553 -28.106 52
7 Cons., Property & Real Estate 429.151 -1.563 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1057.675 -16.951 74
9 Finance 1163.676 -20.827 90
10 Trade & Service 782.534 -2.899 156
No Code Prev Close Change %
1 IIKP 50 65 15 30.00
2 JAST 368 460 92 25.00
3 POSA 370 462 92 24.86
4 APEX 700 840 140 20.00
5 TMPO 156 184 28 17.95
6 SAPX 710 835 125 17.61
7 GOLD 476 555 79 16.60
8 ABMM 1,425 1,650 225 15.79
9 MBTO 121 137 16 13.22
10 AMFG 4,600 5,200 600 13.04
No Code Prev Close Change %
1 SKBM 380 300 -80 -21.05
2 YPAS 660 525 -135 -20.45
3 KKGI 218 185 -33 -15.14
4 GHON 1,400 1,200 -200 -14.29
5 SOCI 226 195 -31 -13.72
6 RDTX 7,000 6,175 -825 -11.79
7 LTLS 675 600 -75 -11.11
8 MYTX 73 65 -8 -10.96
9 TNCA 292 260 -32 -10.96
10 MASA 515 460 -55 -10.68
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,860 3,790 -70 -1.81
2 MNCN 890 920 30 3.37
3 BPTR 92 100 8 8.70
4 POSA 370 462 92 24.86
5 BBCA 26,400 25,900 -500 -1.89
6 TLKM 3,600 3,510 -90 -2.50
7 WAPO 89 83 -6 -6.74
8 BMRI 7,350 7,075 -275 -3.74
9 BBNI 8,175 8,100 -75 -0.92
10 UNTR 24,850 24,825 -25 -0.10