Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:25 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,02% ke level Rp14.453 per dolar AS. 
  • 09:00 WIB. IHSG - IHSG dibuka melemah 0,08% ke level 5.822,47 di awal sesi I. 
  • 08:34 WIB. PTBA - Hingga April 2019, PTBA telah menjual batubara kalori tinggi sebanyak 526.000 ton.
  • 08:33 WIB. PEHA - Phapros kucurkan Rp10 miliar bangun pusat produksi bone filler.
  • 08:33 WIB. PLN - Sepanjang kuartal-I 2019, PLN sudah menambah 1.161.043 pelanggan.
  • 08:13 WIB. JSMR - Jasa Marga memproyeksikan volume kendaraan di jalan tol berpotensi menanjak pada tahun ini.
  • 08:13 WIB. BRI - Lebaran tahun ini BRI menyediakan uang tunai dua kali lipat.
  • 08:09 WIB. PPRO - PT PP Properti menanam modal Rp14 triliun—Rp16 triliun untuk mengembangkan kawasan superblok di area Jembatan Suramadu.

Bos PLN Ajukan Praperadilan

Bos PLN Ajukan Praperadilan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Dirut nonaktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengajukan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sofyan mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL pada Rabu (8/5) seperti dilansir Republika dalam website resmi PN Jaksel.

Dalam permohonannya, Sofyan  mempermasalahkan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam hal ini selaku termohon. Setidaknya ada sejumlah petitum permohonan dari Sofyan Basir. Dalam provisi, misalnya, memerintahkan KPK selaku termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun kepada Sofyan Basir.

Baca Juga: Satu Lagi Saksi Sofyan Basir Diperiksa

Tindakan hukum itu di antaranya melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan. Hal itu sebagaimana dimaksud pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Adapun dalam pokok perkara, Sofyan Basir menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aquo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Begitu pula dengan penyidikan yang dilakukan termohon alias KPK terhadap pemohon sebagaimana tertuang dalam Sprindik dinilai tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, menyatakan penetapan tersangka terhadap Sofyan Basir oleh KPK dalam perkara dugaa tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga: Bukan Cuma Alex, Nama Bos Besar Ini Bisa Jadi Calon Dirut PLN

Permohonan praperadilan ini berbading terbalik dengan pernyataan kuasa hukum Sofyan, Soesilo Aribowo, usai menemani kliennya menjalani pemeriksaan KPK pada Senin (6/5) kemarin. Saat itu, Soesilo mengaku kliennya belum memikirkan langkah praperadilan.

"Praperadilan belum, lah, belum tahu kita," ujarnya saat itu.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari  jatah Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan Mantan Sekertaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham. Bukti-bukti keterlibatan Sofyan dalam kasus ini dikumpulkan penyidik dari proses penyidikan hingga persidangan tiga tersangka sebelumnya yakni Eni, Idrus dan bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR-Rl dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1.

Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara anak perusahaan Backgold Natural Recourses Limited mengirimi PT PLN surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1.

Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri Eni, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut. Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.

Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.

Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagalmana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penetapan tersangka Sofyan merupakan pengembangan dari penyidikan tiga tersangka sebelumnya yakni Eni, Johannes dan Idrus Marham. Ketiganya telah divonis, Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun pidana penjara dan Idrus Marham 3 tahun pidana penjara.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Sofyan Basir, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,880.41 3,841.09
British Pound GBP 1.00 18,536.70 18,346.04
China Yuan CNY 1.00 2,109.06 2,088.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,550.00 14,406.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,059.87 9,957.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,853.83 1,835.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,577.20 10,468.72
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,240.71 16,075.66
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,485.03 3,448.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,203.27 13,069.04

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5826.868 -68.870 633
2 Agriculture 1361.882 7.481 21
3 Mining 1598.997 5.603 47
4 Basic Industry and Chemicals 690.248 -7.582 71
5 Miscellanous Industry 1172.940 -12.924 46
6 Consumer Goods 2346.553 -28.106 52
7 Cons., Property & Real Estate 429.151 -1.563 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1057.675 -16.951 74
9 Finance 1163.676 -20.827 90
10 Trade & Service 782.534 -2.899 156
No Code Prev Close Change %
1 IIKP 50 65 15 30.00
2 JAST 368 460 92 25.00
3 POSA 370 462 92 24.86
4 APEX 700 840 140 20.00
5 TMPO 156 184 28 17.95
6 SAPX 710 835 125 17.61
7 GOLD 476 555 79 16.60
8 ABMM 1,425 1,650 225 15.79
9 MBTO 121 137 16 13.22
10 AMFG 4,600 5,200 600 13.04
No Code Prev Close Change %
1 SKBM 380 300 -80 -21.05
2 YPAS 660 525 -135 -20.45
3 KKGI 218 185 -33 -15.14
4 GHON 1,400 1,200 -200 -14.29
5 SOCI 226 195 -31 -13.72
6 RDTX 7,000 6,175 -825 -11.79
7 LTLS 675 600 -75 -11.11
8 MYTX 73 65 -8 -10.96
9 TNCA 292 260 -32 -10.96
10 MASA 515 460 -55 -10.68
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,860 3,790 -70 -1.81
2 MNCN 890 920 30 3.37
3 BPTR 92 100 8 8.70
4 POSA 370 462 92 24.86
5 BBCA 26,400 25,900 -500 -1.89
6 TLKM 3,600 3,510 -90 -2.50
7 WAPO 89 83 -6 -6.74
8 BMRI 7,350 7,075 -275 -3.74
9 BBNI 8,175 8,100 -75 -0.92
10 UNTR 24,850 24,825 -25 -0.10