Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:47 WIB. Pokemon - Gim resmi Pokemon akan rilis di China.
  • 20:46 WIB. Suzuki - Suzuki bantah DR150 meluncur di Jakarta Fair.
  • 20:45 WIB. Avanza - Avanza meluncur di Malaysia, tembus Rp300 juta.
  • 20:27 WIB. Google - Google akan batasi penggunaan Andorid untuk perangkat Huawei.
  • 20:43 WIB. Huawei - Susul AS, perusahaan asal Jerman, Infineon Tecchnologies setop pasok cip ke Huawei.
  • 20:38 WIB. NASA - NASA gandeng SpaceX untuk misi ke Bulan.
  • 20:37 WIB. Smartfren - Smartfren perluas jaringan ke Samarinda dan Balikpapan.
  • 20:36 WIB. Facebook - Penggugat Facebook soal kasus kebocoran data di PN Jaksel bertambah.
  • 20:35 WIB. Huawei - Intel, Qualcomm, dan Broadcom akan susul Google batasi layanannya ke Huawei.
  • 20:32 WIB. Go-Jek - Go-Jek kabarnya akan berekspansi ke Negeri Jiran, Malaysia.
  • 20:29 WIB. Huawei - Huawei sudah punya wacana bikin sistem operasi sendiri.
  • 20:25 WIB. ByteDance - Induk TikTok, ByteDance bikin aplikasi pesan instan penantang WeChat bernama Feiliao.
  • 20:22 WIB. WhatsApp - WhatsApp kini bisa buat krim bitcoin.

Pejabat Negara Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Pejabat Negara Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang seluruh pejabat negara, untuk menggunakan fasilitas negara termasuk mobil dinas yang dipakai untuk mudik.

"Kami ingatkan pada para pimpinan instansi lembaga agar secara tegas melakukan pelarangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi baik itu untuk pentingan pribadi selama Ramadan dan Lebaran," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (11/5/2019).

Menurutnya, pejabat negara harus memisahkan secara tegas antara aset-aset negara atau aset aset daerah yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan tugas dan bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat ataupun pegawai negeri tersebut.

Selain itu, KPK juga mengingatkan kepada seluruh pejabat negara agar tidak meminta apapun namanya  tunjangan hari raya atau sumbangan-sumbangan pada pihak swasta atau pada pihak-pihak yang lain, baik atas nama pribadi ataupun atas nama institusi.

Baca Juga: Anies Bakal Datangi KPK, Ini Sebabnya

Karena tahun-tahun sebelumnya KPK cukup sering mendapatkan informasi ada instansi-instansi tertentu di daerah yang mengatasnamakan instansinya meminta sumbangan pada pihak pengusaha atau masyarakat yang ada di daerah tersebut.

"Kami imbau hal tersebut tidak dilakukan karena memang tidak dibenarkan secara hukum dan apalagi pemerintah juga sudah mengalokasikan tahun ini tunjangan hari raya atau gaji ke-13 atau kebijakan-kebijakan lain yang serupa," katanya.

Sebelumnya KPK menerbitkan Surat Edaran tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan. Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019.

"Pokoknya mengimbau agar Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara tidak menerima gratifikasi terkait hari raya Lebaran," tegas Febri.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Dedhez Anggara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,880.41 3,841.09
British Pound GBP 1.00 18,536.70 18,346.04
China Yuan CNY 1.00 2,109.06 2,088.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,550.00 14,406.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,059.87 9,957.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,853.83 1,835.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,577.20 10,468.72
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,240.71 16,075.66
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,485.03 3,448.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,203.27 13,069.04

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5907.121 80.253 633
2 Agriculture 1351.935 -9.947 21
3 Mining 1609.598 10.601 47
4 Basic Industry and Chemicals 707.320 17.072 71
5 Miscellanous Industry 1203.823 30.883 46
6 Consumer Goods 2359.388 12.835 52
7 Cons., Property & Real Estate 435.075 5.924 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1079.565 21.890 74
9 Finance 1184.407 20.731 90
10 Trade & Service 783.451 0.917 156
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 140 180 40 28.57
2 JAST 460 575 115 25.00
3 HRME 260 324 64 24.62
4 MTPS 915 1,140 225 24.59
5 DUTI 4,440 5,500 1,060 23.87
6 BELL 386 458 72 18.65
7 MKPI 12,000 13,975 1,975 16.46
8 JSKY 1,065 1,230 165 15.49
9 MYTX 65 74 9 13.85
10 SSTM 352 400 48 13.64
No Code Prev Close Change %
1 RELI 244 202 -42 -17.21
2 LPGI 4,100 3,400 -700 -17.07
3 INPP 840 710 -130 -15.48
4 BIPP 88 75 -13 -14.77
5 PEHA 1,800 1,550 -250 -13.89
6 MTSM 202 176 -26 -12.87
7 IBFN 228 200 -28 -12.28
8 NICK 322 286 -36 -11.18
9 TRIS 266 238 -28 -10.53
10 NIPS 288 260 -28 -9.72
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,790 3,750 -40 -1.06
2 SRIL 328 342 14 4.27
3 MNCN 920 925 5 0.54
4 CPRI 67 73 6 8.96
5 TLKM 3,510 3,600 90 2.56
6 BBCA 25,900 26,900 1,000 3.86
7 ESTI 96 95 -1 -1.04
8 BMRI 7,075 7,225 150 2.12
9 SMGR 10,550 11,250 700 6.64
10 UNTR 24,825 24,500 -325 -1.31