Portal Berita Ekonomi Kamis, 23 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:28 WIB. Facebook - Facebook patuhi pemerintah, juga pegang komitmen ke pengguna.
  • 19:25 WIB. Huawei - Huawei sebut Google tak berniat blokir mereka.
  • 19:24 WIB. Honor - Honor 20 dan 20 Pro resmi meluncur di sebuah event di London.
  • 19:23 WIB. Petloka - Aplikasi Petloka bisa bantu cari "hotel" untuk hewan perliharaan.
  • 19:21 WIB. Samsung - Samsung berhasil bikin modul kamera Zoom Optik 5x.
  • 19:20 WIB. Honda - Honda enggan respons soal kartel.
  • 19:19 WIB. Korsel - Korea Selatan bakal geser Windows, ganti pakai Linux.
  • 19:18 WIB. Mazda - Mazda Indonesia berhenti jual pikap BT-50.
  • 19:16 WIB. Medsos - Gangguan medsos akan berlangsung selama tiga hari.
  • 19:15 WIB. WhatsApp - Pemerintah tak blokir pengguna WhatsApp perorangan.
  • 19:14 WIB. Ojol - Go-Jek dan Grab imbau pengemudi jauhi area Aksi 22 Mei.
  • 19:13 WIB. WhatsApp - Pengguna WhatsApp keluhkan sulit telepon dan video call.
  • 19:09 WIB. 5G - Perancis luncurkan jaringan 5G tahun depan.
  • 19:08 WIB. WhatsApp - Menkominfo Rudiantara menyatakan pembatasan WhatsApp bersifat sementara dan bertahap.
  • 19:07 WIB. Medsos - Operator seluler Indonesia kompak batasi layanan ke medsos.

Ibu Kota Pindah, Terus Nasib Gedung Pemerintahan Gimana?

Ibu Kota Pindah, Terus Nasib Gedung Pemerintahan Gimana? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah masih merampungkan kajian pemindahan ibu kota pemerintahan ke lokasi baru di luar Pulau Jawa. Targetnya, akhir 2019 ini sudah muncul lokasi ibu kota baru yang akan meninggalkan Jakarta sebagai pusat bisnis nasional. Namun pertanyaannya, bila pemerintah pindah secara menyeluruh ke lokasi baru, bagaimana nasib gedung-gedung milik pemerintah yang saat ini berada di Jakarta?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro punya jawabannya. Rencananya, gedung milik pemerintah yang nantinya ditinggalkan tetap dimanfaatkan untuk menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Caranya, ujar Bambang, bisa dengan memberikan status sewa jangka panjang kepada swasta yang mau memakainya.

"Sehingga (swasta) bisa kelola dan dapat revenue. Pemerintah tetap dapatkan PNBP. Dan PNBP ini bisa dipakai untuk keperluan pembangunan di kota baru," jelas Bambang dalam diskusi di Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (13/5).

Baca Juga: Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota, Ini Ide Misbakhun Hemat Anggaran Negara

Senada dengan Bambang, Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai langkah pemanfaatan bangunan milik pemerintah untuk disewakan merupakan langkah tepat. Namun ia justru memberi opsi lain selain disewakan, yakni dilepaskan sepenuhnya kepada swasta. Menurutnya, nilai pelepasan aset negara yang besar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lainnya.

"Kalau itu dilepas maka mekanisme UU, pelepasan aset negara harus dengan persetujuan DPR," kata Misbakhun.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan proses pemindahan pemerintahan ke ibu kota baru bisa dimulai tahun 2024 mendatang. Sementara pengerjaan fisiknya sudah dimulai sejak 2022, terutama infrastruktur dasar.

Baca Juga: Berbagai Infrastruktur Strategis Wika di Calon Ibu Kota Baru

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Pemindahan Ibu Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,882.98 3,843.65
British Pound GBP 1.00 18,520.32 18,331.39
China Yuan CNY 1.00 2,110.39 2,089.52
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,560.00 14,416.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,018.74 9,918.21
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,854.97 1,836.55
Dolar Singapura SGD 1.00 10,569.11 10,463.82
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,256.24 16,089.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,479.51 3,442.63
Yen Jepang JPY 100.00 13,170.51 13,036.72

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5939.636 -11.736 633
2 Agriculture 1361.492 -5.285 21
3 Mining 1632.926 8.116 47
4 Basic Industry and Chemicals 709.884 -2.252 71
5 Miscellanous Industry 1221.755 0.311 46
6 Consumer Goods 2360.716 -10.039 52
7 Cons., Property & Real Estate 441.767 0.269 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1071.135 -9.732 74
9 Finance 1192.856 -1.238 90
10 Trade & Service 791.682 1.496 156
No Code Prev Close Change %
1 POOL 2,280 2,780 500 21.93
2 ARTA 400 486 86 21.50
3 JAYA 116 140 24 20.69
4 SKBM 372 446 74 19.89
5 ALDO 290 346 56 19.31
6 MTSM 166 198 32 19.28
7 INCF 266 312 46 17.29
8 DNAR 224 262 38 16.96
9 MASA 565 660 95 16.81
10 ALKA 338 390 52 15.38
No Code Prev Close Change %
1 POLA 1,250 940 -310 -24.80
2 POSA 398 300 -98 -24.62
3 SAPX 835 665 -170 -20.36
4 BELL 456 386 -70 -15.35
5 HITS 670 570 -100 -14.93
6 BBLD 500 442 -58 -11.60
7 DART 350 312 -38 -10.86
8 DEAL 795 710 -85 -10.69
9 CNTX 590 535 -55 -9.32
10 SOSS 396 360 -36 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,750 3,770 20 0.53
2 TLKM 3,600 3,540 -60 -1.67
3 MAMI 132 135 3 2.27
4 NUSA 58 59 1 1.72
5 JAYA 116 140 24 20.69
6 CPIN 4,410 4,460 50 1.13
7 MNCN 945 950 5 0.53
8 TAMU 4,800 4,810 10 0.21
9 BMRI 7,250 7,300 50 0.69
10 BBCA 27,300 27,300 0 0.00