Jabar Siapkan Tiga Pilar Pembangunan Desa untuk Lima Tahun ke Depan, Apa Saja Ya?

Warta Ekonomi, Bandung -

Sehari menjelang Rapat Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat sudah menyiapkan materi yang akan fokus peserta Rakerda.

Rakerpro P3MD rencananya akan digelar Pemdaprov Jabar di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari Nomor 73, Kota Bandung, Rabu (15/5/19).

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Dedi Supandi, hal yang akan banyak dibicarakan dalam raker adalah strategi Pemdaprov Jabar dalam berinovasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan kemajuan di desa.

Dia menjelaskan, ada delapan pokok permasalahan desa di antaranya adalah kemiskinan. Menurutnya, desa sangat tertinggal dan indeks desa membangun yang masih rendah. Untuk mengatasinya, Pemdaprov menyiapkan tiga pilar pembangunan desa yang akan dilakukan lima tahun ke depan.

Baca Juga: Pemprov Jabar Gelar Bubos 2019 Serentak 25 Mei di 27 Kabupaten/Kota

Pertama adalah digitalisasi layanan desa. “Seperti Desa Digital, Wifi Gratis, E-samsat dan Patriot Desa,” ujar Dedi Supandi ketika dikonfirmasi, Selasa (14/5/19).

Pilar kedua, One Village One Company (OVOC), yakni mewujudkan satu desa satu BUMDes.

“Setelah sudah dibentuk BUMDes di tiap-tiap desa, nanti ke depan kita buat BUMDes holding,” imbuhnya.

Sementara, pilar ketiga adalah gerakan membangun desa, seperti program Sapa Warga, Posyandu Juara, Satu RW Satu HP, serta program yang mengarah menjadikan masjid sebagai pusat peradaban.

“Ada juga program Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) yang waktu dekat kita juga akan diluncurkan,” sebut Dedi.

Baca Juga: Terus Menurun, Kang Emil Targetkan Jabar Bebas Malaria Tahun 2022

Selain Maskara, besok (Rabu/15/5/19) di Sabuga Bandung sebanyak 2.670 CEO BUMDes se-Jawa Barat juga akan dikukuhkan Gubernur Ridwan Kamil.

“CEO BUMDes dibutuhkan untuk mengubah dan mengelola BUMDes, sehingg ada beberapa orang dari tiap desa yang akan menjadi center exellence,” terangnya.

Pencairan Non Tunai Cegah Korupsi

Sebagai rencana aksi mencegah penyalahgunaan anggaran yang masuk ke rekening desa, Pemdaprov Jabar juga akan memperkenalkan sistem pencairan non tunai untuk dana bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat.

Kepala DPMD Dedi Supadi menjelaskan, selama ini pencairan dana bantuan desa yang dilakukan secara manual rawan disalahgunakan oleh oknum desa. Saat ini Pemdaprov sudah menerapkan di sejumlah desa pencairan uang dalam bentuk giro yang disesuaikan dengan progres pekerjaan.

“Jadi, misalnya giro ini diperuntukkan untuk pembangunan jalan, dengan kebutuhan segitu, ya silakan diambil segitu,” katanya.

Baca Juga: Jawa Barat Gagas Program Smart Trans, Apa Tuh?

Praktik yang kerap terjadi juga adalah saat pergantian kepala desa yang sudah mapan. Jika calon petahana kalah, rekening desa sering hilang yang otomatis aset desa pun ikut raib.

“Ini yang membuat desa menjadi nol lagi. Kalau pola giro tidak hilang, cuma ganti spesimen tanda tangan,” imbuhnya.

Agar mekanisme ini dapat berjalan baik, Pemdaprov akan memberikan pembelajaran kepada aparatur desa agar tidak kesulitan mencairkan giro.

“Walaupun tahun ini belum masuk pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang diharuskan. Nanti Desember kita evaluasi, jika efektif lebih cepat lebih baik untuk diterapkan,” katanya.

Dedi menyebutkan, sudah ada beberapa desa yang menerapkan pencairan melalui giro.

“Sekarang sudah ada beberapa desa sudah menerapkan seperti di Cirebon,” pungkasnya.