Memberantas Radikalisme dengan Pemberdayaan Ekonomi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, mengajak semua pihak untuk memberantas gerakan radikalisme dan menekan praktik terorisme dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk melalui koperasi.

Melalui keterangan yang diterima Warta Ekonomi, Rully Indrawan, mengatakan perlu upaya bersama untuk mendukung para mantan napi terorisme dan aktivis gerakan radikal bangkit secara ekonomi.

Menurut dia, pemberdayaan ekonomi melalui koperasi tergolong langkah yang efektif untuk memberantas gerakan radikalisme dan menekan praktik terorisme karena salah satu akar persoalan radikalisme dan terorisme adalah tekanan ekonomi.

Baca Juga: Tantangan Ekonomi Semakin Kompleks, Kebijakan Perdagangan RI Semakin Proteksionis

Rully berdialog dan berkomunikasi dengan para mantan napi terorisme yang tergabung dalam Koperasi Kontantragis kemudian menampung keluhan dan kendala mereka dalam berkoperasi.

“Perlu upaya bersama untuk mensupport para aktivis di Kontantragis karena ini bukan persoalan ekonomi semata tapi kebangsaan, mereka harus mendapatkan apresiasi dan perhatian khusus setelah memutuskan untuk memilih kembali ke NKRI,” katanya setelah meninjau Koperasi Komunitas Mantan Narapidana teroris dan Gerakan Aktivis Radikal (Kontantragis) di Kabupaten Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Bentuk dukungan yang diharapkan, kata Rully, bisa datang dari pemerintah kabupaten/kota, mitra bisnis dengan win win solutions, perbankan, hingga masyarakat yang terbuka untuk mau menerima produk mereka.

Baca Juga: Cegah Paham Radikal di Kampus, 6 Perguruan Tinggi di Semarang Teken MoU Bersama BNPT

“Jangan sampai juga masyarakat menolak produk mereka karena pada saat mereka kembali ke jalan awal yang repot kita semua. Saya harap ini menjadi agenda besar kita sebagai sebuah bangsa,” katanya.

Ia menekankan siap membuka akses permodalan bagi koperasi itu baik melalui LPDB KUMKM atau KUR sekaligus pelatihan, fasilitasi pemasaran, dan fasilitasi hak paten serta hak cipta untuk produk koperasi.

“Kami siap bersinergi dalam berbagai program Kementerian Koperasi dan UKM dari sisi perkuatan permodalan, pelatihan, dan berbagai program lainnya,” kata Rully.

Sebagian dari anggota koperasi tersebut mengeluhkan keterbatasan modal dalam pengembangan usaha mereka. Selain itu, mereka juga membutuhkan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari sisi SDM.