Mending Nonton Power Rangers Ketimbang Ikut People Power

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejumlah tokoh di Ciamis angkat suara mengenai isu gerakan people power. Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, bercanda soal isu tersebut. Menurutnya, masyarakat mending nonton power rangers daripada ikut-ikutan people power.

"People power yang mana lagi? People power itu 17 April untuk menegakkan kekuasaan, untuk memilih siapa yang berkuasa memimpin negeri ini, sudah selesai," ujarnya di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Ia menjelaskan, apabila ada people power yang lain, maka itu merupakan people power tandingan yang artinya ilegal. Karena kalau people power untuk merubuhkan kekuasaan, menurutnya paling tidak harus ada gejala sosial 80 persen rakyat tidak puas dengan kepemimpinan.

"Data survei 70 persen rakyat puas terhadap jokowi. Lebih baik dari pada people power, nonton power rangers saja ya," imbuhnya.

Baca Juga: Amien Cabut Istilah People Power, Polisi Bebaskan Eggi?

Senada dengan itu, Ketua MUI, Ciamis Ahmad Hidayat, mengimbau warga Kabupaten Ciamis menghindari dan menolak gerakan people power tersebut. Menurutnya, hal itu akan mengancam keamanan dan mengganggu kestabilan negara.

"People power itu bisa membuat kondisi Negara tidak kondusif. Selain itu akan berdampak merusak kesucian bulan Ramadan," katanya.

MUI Ciamis mengajak masyarakat untuk lebih menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah. Jangan sampai ada kegiatan yang bersifat pengerahan massa sehingga berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif.

"Sekarang bulan suci Ramadhan, berupaya mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, jaga kesucian bulan Ramadhan ini," tegasnya.

Sementara, Kapolres Ciamis, AKBP Bismo Teguh Prakoso, mengatakan pada 22 Mei mendatang merupakan keputusan KPU hasil Pemilu dan Pilpres 2019. Persiapan di Ciamis, Polisi tetap melakukan penjagaan bersama TNI dan instansi pemerintahan Satpol PP di KPU, Bawaslu dan gudang logistik.

"Kami mengimbau kepada masyarakat tetap jaga kondusivitas, tunggu dengan sabar keputusan KPU. Kalau ada mekanisme tidak puas atau untuk menyampaikan aspirasi gunakan jalur resmi, yakni Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dengan membawa bukti akurat," tutupnya.