Portal Berita Ekonomi Minggu, 26 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:23 WIB. Asuransi - Traveloka meluncurkan produk asuransi perlindungan rumah selama momen Lebaran 2019.
  • 23:20 WIB. Hoax - Kemenkominfo mencatat ada sebanyak 30 berita hoax selama momen ricuh 22 Mei.

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Muamalat Yotefa Jayapura

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Muamalat Yotefa Jayapura - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa, yang beralamat di Jl. Raya Sentani No. 110, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP- 87/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019.

Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/2/DPbS tanggal 31 Januari 2011, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa sejak tanggal 16 Juni 2016 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%.

Baca Juga: Tertekan Persaingan, BPR Makin Semangat ke Luar Jawa

"Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0%," kata Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat, Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Status tersebut, kata dia, ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi.

Baca Juga: Dikepung Fintech dkk, Bisnis BPR Kian Menantang

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPRS tersebut serta menunjuk Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka OJK mencabut izin usaha BPRS tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

"OJK mengimbau nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Adolf Fictor.

Tag: Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,873.11 3,833.79
British Pound GBP 1.00 18,390.47 18,203.81
China Yuan CNY 1.00 2,105.00 2,084.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,523.00 14,379.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,001.99 9,895.63
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,850.58 1,832.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,523.91 10,415.79
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,239.62 16,077.16
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,466.11 3,429.29
Yen Jepang JPY 100.00 13,250.91 13,115.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6057.353 24.657 633
2 Agriculture 1373.110 2.580 21
3 Mining 1637.715 -11.489 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.150 -0.477 71
5 Miscellanous Industry 1249.820 10.190 46
6 Consumer Goods 2391.895 9.088 52
7 Cons., Property & Real Estate 446.447 1.873 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1120.346 19.080 74
9 Finance 1223.772 6.088 90
10 Trade & Service 792.573 -3.999 156
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 86 116 30 34.88
2 PTSN 835 1,040 205 24.55
3 KONI 214 264 50 23.36
4 KOIN 204 242 38 18.63
5 AKPI 450 530 80 17.78
6 HDFA 112 131 19 16.96
7 TRIM 147 170 23 15.65
8 KOBX 161 180 19 11.80
9 POLY 89 98 9 10.11
10 ANDI 1,670 1,820 150 8.98
No Code Prev Close Change %
1 TAXI 90 59 -31 -34.44
2 CNTX 590 458 -132 -22.37
3 GOLD 530 420 -110 -20.75
4 BRAM 8,225 6,600 -1,625 -19.76
5 DUTI 4,600 3,750 -850 -18.48
6 CANI 193 160 -33 -17.10
7 SKBM 450 376 -74 -16.44
8 MKNT 116 97 -19 -16.38
9 FIRE 10,375 8,925 -1,450 -13.98
10 MBTO 139 122 -17 -12.23
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,030 1,055 25 2.43
2 BBRI 3,850 3,850 0 0.00
3 TLKM 3,660 3,750 90 2.46
4 SOCI 196 210 14 7.14
5 BMRI 7,575 7,700 125 1.65
6 JPFA 1,400 1,425 25 1.79
7 FREN 266 284 18 6.77
8 TARA 765 785 20 2.61
9 BBCA 28,025 28,050 25 0.09
10 ERAA 1,105 1,145 40 3.62