Portal Berita Ekonomi Jum'at, 24 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:39 WIB. AP I - AP I berhasil menggagalkan upaya calon penumpang menyelundupkan berang-berang.
  • 10:37 WIB. Mandiri - Bank Mandiri kembali menggali peluang penyaluran kredit ke sektor pertambangan.
  • 10:36 WIB. Mandiri Syariah - Mandiri Syariah memperluas pemanfaatan NIK data kependudukan dan E-KTP.
  • 09:58 WIB. KAEF - Kimia Farma berharap Mediv dapat berkontribusi sebesar 5% terhadap pendapatan ritel.
  • 09:57 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Deltacendana Citapersada.
  • 09:56 WIB. Telkomsel - Telkomsel menyiapkan tiga platform ekosistem digital nasional.
  • 09:56 WIB. Infrastruktur - Konstruksi akses Bandara Kertajati bisa dimulai pada kuartal ketiga 2019.
  • 09:56 WIB. PT Timah - Timah mengklaim sebagai korporasi pertama yang telah menyelesaikan dokumen RIPPM.
  • 09:39 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,02% ke level Rp14.463 per dolar AS. 
  • 09:00 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,16% ke level 6.042,58 di awal sesi I. 
  • 08:54 WIB. Tol - Pemerintah menjamin keamanan di sepanjang jalan tol Trans-Sumatra.
  • 08:53 WIB. BGR - Bhanda Ghara Reksa membangun gudang pintar ramah lingkungan di Medan.

Balas Poyuono, Dedi: Anggota Dewan Oposisi Mau Tak Digaji?

Balas Poyuono, Dedi: Anggota Dewan Oposisi Mau Tak Digaji? - Warta Ekonomi
WE Online, Bandung -

Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menyindir kubur Prabowo-Sandiaga terkait seruan agar pendukung nomor urut 02 ini tidak mengakui pemerintah dan tidak membayar pajak.

Sebelumnya seruan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Ia meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024. Salah satunya bentuk nyatanya adalah dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah.

Menurut Dedi Mulyadi, seruan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena akan berdampak luas pada segala bidang. "Kalau pemerintah yang sah tidak diakui dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, lalu anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi tidak berhak mendapat gaji," ujar Dedi, dalam siaran persnya, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga: Tanggapi Poyuono, Jawaban AHY Berkelas

Dedi mengatakan, gaji dan tunjangan untuk anggota DPR dan DPRD berasal dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Dewan. Kalau pemerintah tidak diakui, otomatis kementeriannya pun tak diakui dan dianggap tidak sah. Maka, gaji yang diterima pun tidak akan sah. "Jadi nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal itu," katanya.

Dedi menilai, dampak lain dari seruan untuk tidak mengakui pemerintah yang sah adalah terkait administrasi kependudukan. Menurutnya, kartu tanda penduduk (KTP) itu ditandatangani oleh pejabat negara. Ketika presiden tidak diakui, maka pengangkatan pejabat negara itu juga tidak sah. Artinya, kegiatan yang legalitasnya menggunakan KTP berarti tidak sah. "Salah satunya adalah transaksi perbankan pun tidak sah karena KTP-nya ilegal," kata Dedi.

Baca Juga: Prabowo Tolak Hasil Pilpres, Wiranto: Yaa Biarin Aja!

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengkritik kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019. Dedi menilai, dengan menolak pilpres 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai, termasuk dari Gerindra.

Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS. Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengeluarkan ajakan pada masyarakat yang memilih Prabowo - Sandiaga agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019 yang menurutnya dipaksakan.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief Poyuono dalam keterangan tertulis, Rabu (15/5).

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Arief Poyuono, Dedi Mulyadi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,889.81 3,849.95
British Pound GBP 1.00 18,451.29 18,260.82
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,092.94
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,586.00 14,440.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,022.04 9,915.95
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,858.33 1,839.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,570.33 10,458.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,263.39 16,099.16
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,480.31 3,442.19
Yen Jepang JPY 100.00 13,233.53 13,097.51

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6032.696 93.060 633
2 Agriculture 1370.530 9.038 21
3 Mining 1649.204 16.278 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.627 12.743 71
5 Miscellanous Industry 1239.630 17.875 46
6 Consumer Goods 2382.807 22.091 52
7 Cons., Property & Real Estate 444.574 2.807 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1101.266 30.131 74
9 Finance 1217.684 24.828 90
10 Trade & Service 796.572 4.890 156
No Code Prev Close Change %
1 LMSH 478 590 112 23.43
2 POLA 940 1,145 205 21.81
3 IIKP 56 66 10 17.86
4 BEEF 164 189 25 15.24
5 HITS 570 650 80 14.04
6 RDTX 6,000 6,800 800 13.33
7 MBTO 126 139 13 10.32
8 CNTX 535 590 55 10.28
9 OKAS 150 165 15 10.00
10 MPRO 620 680 60 9.68
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 171 112 -59 -34.50
2 BMSR 130 86 -44 -33.85
3 MKNT 165 116 -49 -29.70
4 KONI 282 214 -68 -24.11
5 ARTA 486 380 -106 -21.81
6 POOL 2,780 2,260 -520 -18.71
7 INCF 312 254 -58 -18.59
8 DUTI 5,600 4,600 -1,000 -17.86
9 JSPT 1,245 1,040 -205 -16.47
10 BAYU 2,030 1,735 -295 -14.53
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,770 3,850 80 2.12
2 MNCN 950 1,030 80 8.42
3 TLKM 3,540 3,660 120 3.39
4 BBCA 27,300 28,025 725 2.66
5 BMRI 7,300 7,575 275 3.77
6 JPFA 1,360 1,400 40 2.94
7 JAYA 140 130 -10 -7.14
8 TAMU 4,810 4,830 20 0.42
9 PTBA 2,850 2,880 30 1.05
10 MAMI 135 132 -3 -2.22