Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Capres Prabowo Subianto menolak hasil perhitungan suara Pemilu 2019 karena menduga ada kecurangan. Atas hal tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD), Amir Syamsuddin, angkat suara.
"Di dalam hukum pembuktian berlaku satu dalil 'barang siapa mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa maka wajib atas dirinya membuktikan hak atau peristiwa yang didalilkannya," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Ia menambahkan, pernyataan itu sebagai tanggapan atas sikap Prabowo yang menolak hasil pemilu 2019. Menegaskan partainya tak mau ikut terlibat bila penolakan dilakukan dengan cara inkonstitusional, meski satu koalisi.
Baca Juga: Rekap Nasional! dari 26 Provinsi, Prabowo Hanya Menang 10 Provinsi
"Oleh karena itu walaupun menjadi mitra koalisi 02, Demokrat harus tetap rasional dan tidak boleh emosional menghadapi suatu masalah apalagi kalau masalah tersebut mempertaruhkan nasib bangsa dan keutuhan NKRI," jelasnya.
"Bagi Demokrat, NKRI lebih utama," tegasnya.
Ia mengingatkan koalisi Prabowo-Sandiaga Uno mengikuti aturan yang ada bila menolak hasil pemilu. Bahkan pihaknya menolak apabila Prabowo-Sandi tidak menggunakan jalur hukum dalam aksi penolakannya.
"Dalil tentang adanya kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis sesuai undang-undang tersedia forum untuk mengujinya mulai dari Bawaslu,KPU dan MK," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
