MUI Minta Masyarakat Tolak Ajakan People Power

VIVA – Majelis Ulama Indonesia mengimbau kepada masyarakat seluruh Indonesia agar tidak mengikuti ajakan people power pada saat pengumuman rekapitulasi suara pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019. 

\"Mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi ajakan mengikuti dan melakukan gerakan people power, karena hal tersebut akan membawa kerusakan yang sangat besar, dan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI,\" ujar Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa\'adi di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019. 

Ia juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelesaikan tahapan Pemilu sesuai dengan amanat UU dengan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparan dan profesional, sehingga semua pihak dapat menerima hasil pemilu sesuai dengan pilihan dan aspirasi politiknya. 

Untuk itu, Zainut meminta kepada para peserta pemilu untuk menempuh jalur hukum apabila hasil pemilu dinilai ada kecurangan, dan dugaan pelanggaran lainnya. Karena jalur hukum merupakan pilihan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan konstitusi, serta paling ringan tingkat mudaratnya. 

Serta, kepada masing-masing pasangan calon untuk menaati komitmen bersama, yaitu menerima hasil pemilu dengan semangat siap kalah dan siap menang

\"Bagi pasangan calon yang menang diminta untuk tidak mengungkapkan ekspresi kemenangan secara berlebihan, dan bagi pasangan calon yang kalah diminta untuk menerima dengan sabar dan lapang dada,\" katanya. 

Begitu juga kepada elit politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan media masa diharapkan dapat memerankan diri sebagai perekat, dan pemersatu bangsa. Ikut serta membantu mendinginkan suasana agar proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan aman.

Dalam kesempatan ini, Zainut mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjaga, dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan RI, dengan dilandasi semangat persaudaraan sejati sebagai bentuk tanggung jawab, dan komitmen dalam keagamaan dan kebangsaan. (mus)