Kang Emil Minta Ulama-Umaro Bersama Merawat Jawa Barat

Warta Ekonomi, Bandung -

Ada empat teori  untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan saat ini, yakni Teori Government 3.0, Pentahelix, Delapan Pintu Anggaran, dan Digital Government.

 

Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam agenda pelantikan kepengurusan Komisariat Wilayah (Komwil) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Jawa Barat periode 2018-2021 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (17/5/19).

 

Baca Juga: Terus Menurun, Kang Emil Targetkan Jabar Bebas Malaria Tahun 2022

 

"Kalau 3.0 birokrasi dinamis. Artinya dimana tujuan pembangunan ini bisa dititipkan ke yang bukan birokrasi. Kita tangan terbuka. Maksudnya 3.0. Menitipkan tujuan pembangunan kepada orang-orang (lembaga) nonbirokrasi (di luar pemerintahan)," katanya.

 

Emil mencontohkan program Satu Desa Satu Hafiz Quran. Program tersebut merupakan inisiasi Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat untuk menjalin kerja sama dengan salah satu bank nasional via pembinaan generasi muda desa agar cinta Al Quran.

 

Baca Juga: Kang Emil Optimis, Persib Bakal Ulang Kesuksesan di 2014

 

Sementara itu, Teori Pentahelix merupakan kerja sama pembangunan dengan melibatkan lima unsur yang dikenal ABCGM, yakni Akademisi-Bisnis (pengusaha)-Community (masyarakat)-Government (pemerintah)-Media.

 

Selain itu, pembangunan pun tidak hanya bergantung pada tiga anggaran negara yang meliputi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN. Pasalnya, ada lima pintu anggaran lain yang bisa dimanfaatkan, yakni dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, hingga dana CSR. Penggunaan instrumen tersebut merupakan salah satu penerapan teori Birokrasi 3.0 atau Dynamic Bureaucracy.

 

Baca Juga: Kang Emil Berbagi Rahasia Kendalikan Hawa Nafsu di Era Digital

 

Teori pembangunan keempat, yakni penerapan Digital Government. Artinya, pemerintah mulai menerapkan sistem digitalisasi untuk mendukung pola administrasi hingga pelayanan publik.

 

"Bapak-bapak harus merevolusi semua birokrasinya dengan itu (teknologi digital). Seperti anggaran harus e-budgeting semua. Ini bisa ngecek anggaran yang bohong akan ketauan," ujarnya.

 

Baca Juga: Soal Pemilihan Direksi BJB, Kang Emil Harus Belajar dari Kasus Ini

 

Forsesdasi sendiri merupakan wadah bagi para Sekretaris Daerah seluruh Indonesia yang terbentuk pada 2011. Di Jawa Barat, Forsesdasi terbentuk kepengurusannya sejak 2011 dan saat ini merupakan periode kepengurusan yang ketiga.

 

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menjelaskan, berdasarkan Rapat Kerja Forsesdasi Jabar pada 28-29 Maret 2019 di Kabupaten Pangandaran, telah ditetapkan kepengurusan Komwil Forsesdasi Jawa Barat periode 2018-2021.

 

"Seyogyanya kepengurusan terdahulu berakhir pada tahun 2018. Namun, pemilihan kepengurusan Forsesdasi ditunda sementara waktu karena terdapat beberapa agenda penting. Di antaranya Pilkada Serentak di Jawa Barat," kata Iwa Karniwa.

 

Baca Juga: Siapa Pun Presidennya, Itu Sudah Ketetapan Allah, Ujar Kang Emil

 

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor: 123/16/Forsesdasi-Jabar/2019. Ditunjuk sebagai Ketua Forsesdasi Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021, yakni Sekretaris Daerah Kota Bogor.

 

Pelantikan ini penting karena merupakan langkah awal dalam melaksanakan program kerja yang telah dirumuskan dan disepakati yang meliputi 6 (enam) bidang, yakni Hukum dan Politik, Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Rakyat, Hubungan Antarlembaga, Pemerintahan, serta Perekonomian dan Pembangunan.