Wiranto: Saya Jangan Dicap Sebagai Bagian dari Petahana

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menkopolhukam Wiranto mengatakan bahwa pada saat sebelum hari H Pemilu 17 April juga beredar isu-isu yang seram. Misalnya, akan ada dapur umum di TPS-TPS, kudeta, dan sebagainya.

“Kenyataannya, pencoblosan berjalan dengan baik dan semua kehawatiran yang ditakutkan tidak terjadi,” ujarnya di acara “Buka Puasa Menkopolhukam Bersama dengan Pimpinan Redaksi Media Massa” Jumat (17/5) malam di Jakarta.

Baca Juga: Wiranto: Kalau Dia Nekat Pada 22 Mei, Akan Saya Jadikan Tersangka…

Sayangnya, kenyataan tidak seindah harapan. “Sehingga ada dua pertanyaan yang sekarang beredar di masyarakat,” lanjutnya. “Yang pertama, apakah hasil Pemilu akan dapat diterima semua pihak. Yang kedua, apakah situasi akan tetap aman?” tanyanya.

Kalau melihat pada tanggal 17 April, lanjut Wiranto, pihaknya selaku Menkopolhukam berusaha berbagai isu seram yang beredar. “Kami yakinkan publik bahwa situasi dan kondisi terjaga. Dan, Alhamdulillah, hari H keadaan damai, sama sekali tidak ada insiden yang signifikan,” jelasnya.

Nah, menurut Wiranto, saat ini juga situasinya kurang lebih sama. Bedanya, lanjut Wiranto, saat ini ada yang tidak mau mengakui kekalahan dan mengancam melakukan people power.

“Dalam kondisi ini, masyarakat butuh kejelasan. Tapi, karena ini situasi politik, kita butuh analisis hokum yang matang,” ujar Wiranto.

Baca Juga: Wiranto Sering Dituduh Bagian dari Orba, Padahal...

Dalam hal ini, lanjutnya, dirinya jangan dicap sebagai bagian dari petahana. “Posisi saya adalah sebagai Menkopolhukam yang akan menegakan hukum,” tegas Wiranto. Pihaknya, lanjut Wiranto, tidak memiliki keraguan untuk menerapkan hukum secara adil. “Karena hukum itu tolak ukurnya sudah pasti,” tegasnya.

Bagi Wiranto, posisinya jelas. “Kalau hukum itu ditetapkan, maka akan ada ketertiban,” ujarnya, “Oleh karenanya aparat keamanan sudah bertekad bahwa hukum harus diterapkan.” Wiranto berpendapat, kalau demokrasi kuat, tapi penerapan hukum lemah, maka situasi akan tidak terkendali. “Tapi kalau hukum  terlalu kuat, maka demokrasi bisa mati,” jelasnya.