Huawei: Gara-gara Dilarang Trump, AS Akan Ketinggalan Jaringan 5G

Warta Ekonomi, Washington -

Belum lama ini Presiden AS, Donald Trump, telah mendeklarasikan keadaan darurat nasional, untuk melindungi jaringan komputer AS dari "musuh asing". Dalam hal ini, Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang secara efektif melarang perusahaan AS menggunakan telekomunikasi asing yang diyakini dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan dalam negeri AS. Tujuannya: Huawei.

Bagaimana tanggapan Huawei?

Sebagaimana dilansir BBC, Huawei mengatakan bahwa pekerjaannya tidak menimbulkan ancaman bagi AS dan juga bebas dari kepentingan Pemerintah China.

"Membatasi Huawei untuk melakukan bisnis di AS tidak akan membuat AS lebih aman ataupun lebih kuat," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

“AS tidak bisa menghancurkan kami,” ucap bos Huawei.

Baca Juga: Korsel dan AS Berebut Gelar 'Pionir 5G', Apa Dampaknya untuk Konsumen?

"Sebaliknya, ini hanya akan membawa AS ke alternatif yang lebih rendah mutunya, namun lebih mahal harganya, yang akan membuat AS tertinggal dalam penyebaran 5G, dan akhirnya merugikan kepentingan perusahaan dan konsumen AS."

Lebih jauh lagi, Huawei  juga mengatakan bahwa "pembatasan tidak masuk akal pada perusahaannya malah akan menimbulkan masalah hukum serius lainnya".

Selama pertemuan di London pada hari Selasa pekan lalu, Boss Huawei Liang Hua mengatakan pihaknya bersedia menandatangani perjanjian tanpa mata-mata dengan pemerintah karena adanya kekhawatiran atas keamanan produk-produknya yang digunakan dalam jaringan seluler terus bertumbuh.

Apa arti darurat nasional?

Dengan mendeklarasikan keadaan darurat nasional, Presiden Trump dapat secara efektif membatasi organ-organ pemerintahannya ke sejumlah kekuatan khusus. Presiden Trump kini telah mendeklarasikan lima darurat nasional, termasuk yang terbaru di perbatasan AS bagian selatan.

Daftar darurat darurat nasional yang disusun menunjukkan saat ini ada 33 darurat nasional aktif di AS.

Darurat tertua yang masih ada ditandatangani oleh Presiden Jimmy Carter pada November 1979 sebagai tanggapan terhadap kemelut penyanderaan Iran.