Oh People Power, Jokowi Bilang: Yang Kalah Ya Mesti Tidak Puas!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pihak yang tidak bisa legowo menerima hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk menempuh jalur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU).

Jokowi menegaskan, apabila memang menemukan adanya dugaan kecurangan maka langkah yang tepat adalah dengan melakukan pelaporan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan dengan cara menghimpun kekuatan massa atau biasa disebut people power.

"Ini kan mekanisme menurut konstitusi, mekanisme yang sudah disepakati bersama-sama di DPR, semua fraksi ada semua, semua partai ada. Jangan aneh-aneh lah," kata Jokowi usai hadiri acara buka puasa bersama Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/05/2019).

Baca Juga: People Power, Golkar: Yang Belum Puas, ke Bawaslu Bukan ke Jalanan!

Gerakan people power pertama kali didengungkan oleh politikus PAN, Amien Rais. Setelah itu, wacana tersebut terus dikapitalisasi oleh kelompok dari kubu pasangan nomor urut 02. Sekelompok orang pun berencana ingin melakukan aksi saat momentum rekapitulasi suara di KPU pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Jokowi menambahkan, pelaksanaan Pemilu di Indonesia bukanlah hal yang pertama kali dilaksanakan. Apabila, memang salah satu calon menang, hal itu, kata Jokowi, merupakan kehendak dari rakyat Indonesia.

"17 April yang lalu rakyat sudah berkehendak, sudah memutuskan, ya kan setelah itu ada proses, proses perhitungan, prosesnya itu semua diikuti karena semua proses demokrasi seperti itu kalau sudah dihitung oleh KPU, yang menang sudah ditetapkan ya itulah keputusan dari penyelenggara pemilu yaitu KPU," tuturnya.

Baca Juga: People Power Gerakan Pembodohan Rakyat?

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan, kepada seluruh pihak untuk tetap menghormati konstitusi Indonesia dalam bertindak.

"Kalau tidak puas, yang namanya kalah ya mesti tidak puas. Tak ada yang kalah itu puas, tak ada. Kalah itu pasti tak puas, kalau ada kecurangan, laporkan ke Bawaslu. Kalau yang lebih besar, sengketa, sampaikan ke MK," ujarnya.