Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Nanan Soekarna mengatakan Kepengurusan Cabang HDCI kota Bandung dinilai paling lengkap bila dibandingkan dengan daerah lain. Pasalnya, sudah memiliki AD/ART yang lengkap termasuk sudah membuat koperasi dan sebagainya.
"Kang Joni dan kawan-kawan sudah luar biasa selama ini. Sebab, hanya Bandung yang sudah lengkap melaksanakan AD/ARTnya," kata Nanan usai mengikuti kegiatan pengukuhan atau pelantikan pengurus cabang HDCI Bandung periode 2019-2022, di Hotel Grand Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu sore (19/5/2019).
Baca Juga: ABM Motorsport Garap Pembalap Generasi Milenial
Selain kegiatan pengukuhan atau pelantikan pengurus cabang HDCI Bandung periode 2019-2022 juga diadakan bakti sosial Kota Bandung kemudian baksos, Buka Bersama dan launching Ulang Tahun HDCI ke-29.
Nanan mengungkapkan HDCI bisa mewarnai para komunitas bikers yang ada dengan bermanfaat bagi pribadi, masyarakat, negara sekaligus bekal amal shaleh di akherat kelak.
"Club motor ini bukan hanya untuk kepentingan dunia saja tapi buat bekal amal di akhirat juga," ungkapnya.
Sedangkan dalam waktu dekat, HDCI akan merayakan hari jadinya ke-26 dengan mengusung tema "Bersatu Bersaudara". Diharapkan kegiatan tersebut bisa dijadikan contoh yang positif.
Dia menegaskan jika ada oknum anggota HDCI yang berbuat tindakan negatif bisa dilaporkan langsung kepada pengurus sehingga bisa diberi sanksi yang tegas oleh organisasi.
Nanan juga meminta masukan yang positif dari masyarakat agar anggota HDCI tidak bertindak sesuatu yang merugikan masyarakat.
Baca Juga: Meski Industri Otomotif Lesu, Laba Tunas Ridean Tetap Naik
"Tolong laporkan kepada kami jika ada oknum anggota HDCI yang merugikan masyarakat karena kita ada dewan penasihat, pembina dan dewan kode etik yang bisa menyidangkan anggota yang berbuat negatif," tegasnya.
Nanan kembali menegaskan jika ada oknum anggota HDCI yang berbuat negatif dengan merugikan masyarakat maka pihaknya tidak segan untuk menindak tegas bahkan mengeluarkan dari organisasi. Bahkan jika bertindak nelawan hukun akan ditindak pidana.
Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu dukungan terhadap berbagai progran pemerintah yang berlaku.
"Sanksinya sudah tentu dikeluarkan dari organisasi," tegasnya.
Disinggung tentang hasil pemilu 2019, Nanan mengimbau masyarakat agar bersama-sama mengikuti peraturan yang berlaku. Artinya menolak boleh saja tapi ada aturannya dalam menolak keputusan tersebut.
"Mari sama-sama jaga NKRI ini. Soal beda pendapat boleh tapi ada aturannya. Jadi jangan melanggar hukum! Itu yang terpenting," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
