Terima Kasih Pak Prabowo, Dari TKN

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin bersyukur calon yang diusungnya meraih suara tertinggi mengungguli rivalnya, Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. TKN mengaku sudah tahu akan memenangi kontestasi sejak real count KPU masuk pada hitungan 50 persen.

"Kita mensyukuri, walau sejak hitungan 50% suara saat real count suara sudah stabil dan kita tahu akan menang. Lega sih iya, tapi kita tidak mau terlarut, harus segera kerja keras kembali menyiapkan segala sesuatu untuk eksekusi Nawacita," kata Influencer TKN, Eva Kusuma Sundari kepada Okezone, Selasa (21/5/2019).

Sementara, TKN juga mengucapkan terima kasih kepada BPN Prabowo-Sandi karena telah menjadi sahabat atau teman berdemokrasi. TKN mengajak BPN untuk 'join energy' membangun NKRI. Sebab kemenangan ini adalah kemenangan bersama.

Baca Juga: Jokowi Menang, Kubu Prabowo Masih Tidak Terima

"Terima kasih telah menjadi kawan berdemokrasi, saatnya join energy untuk NKRI," jelas Eva.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap massa yang hendak mengikuti aksi people power untuk kembali ke rumahnya masing-masing alias tidak berdemo. Pasalnya itu dinilai menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat.

"Saya berharap massa yang datang kembali ke rumah masing-masing atau ke Istiqlal untuk ibadah. Sayang bulan puasa untuk hal-hal yang mudhorot, karena pemilu hal yang rutin lima tahunan, hanya metode memilih pemimpin dan prosesnya transparan," tutur Eva.

Baca Juga: Ingatkan Bahaya Aksi 22 Mei, Kapolda: Jangan Terulang Tragedi 1998, Mengerikan!

"Bela negeri lebih manfaat dari pada bela dugaan-dugaan yang tidak terbukti. Bawa protes ke MK, kita awasi kerja MK bersama-sama," tandas dia.

Berdasarkan hasil final rekapitulasi penghitungan suara pemilu oleh KPU, Jokowi-Ma'ruf Amin unggul dengan perolehan 55,50 persen suara, sedangkan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memeroleh 44,50 suara.

Penetapan capres-cawapres terpilih oleh KPU masih menunggu ada-tidaknya gugatan yang dilayangkan peserta pemilu atas hasil rekapitulasi tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).