Waket Komite 1 DPD Dukung Langkah BPN Gugat ke MK

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga berencana mengajukan gugatan hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dianggap tepat sebagai forum berkekuatan hukum untuk membeberkan berbagai dugaan bukti-bukti kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2019.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahira Idris yang membidangi persoalan politik dan hukum mengapresasi dan mendukung ikhtiar BPN menempuh jalur hukum untuk memaparkan dan membuktikan dugaan pelanggaran Pilpres 2019.

Baca Juga: Masih Rapat, Prabowo Batal Gugat ke MK Hari Ini

Fahira mengungkapkan, apa pun hasilnya nanti, gugatan ke MK menjadi jalan terbaik. Oleh karena itu, dia berharap semua proses persidangan gugatan hasil pilpres di MK berjalan transparan dan dapat disaksikan seluruh masyarakat terutama lewat berbagai media informasi dan komunikasi.

"Saya dukung langkah BPN menjemput keadilan ke MK. Biar rakyat menyaksikan dan menilai langsung seperti apa bukti dugaan pelanggaran pilpres. Tentunya, apa pun nanti vonis hakim, semua pihak harus berlapang dada," tukas Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya.

Menurut Fahira, pada persidangan perselisihan hasil pilpres di MK, pihak yang mengajukan gugatan diberikan ruang untuk memaparkan berbagai bukti terkait pelanggaran terstruktur atau kecurangan yang dilakukakan oleh aparat struktural (aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif), pelanggaran pemilu sistematis atau yang direncanakan secara matang, tersusun dan rapi, serta pelanggaran yang masif di mana dampaknya sangat luas terhadap hasil penghitungan suara.

Baca Juga: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Bisa Dinginkan Situasi

Suka, tidak suka, sambung Fahira, harus diakui banyak masalah yang membelit gelaran Pemilu 2019 ini. Oleh karena itu, persidangan di MK bisa menjadi forum tepat bagi BPN untuk memaparkan data, fakta, atau temuan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, sekaligus mengevaluasi berbagai sisi penyelenggaraan pemilu, terutama terkait potensi atau celah berbagai kecurangan.

"Ikhtiar ini patut diapresiasi dan dihargai. Kita doakan MK menjadi penengah yang adil terhadap perselisihan yang begitu banyak menguras energi bangsa ini," pungkas Fahira.