Waduh, PM Papua Nugini Mundur, Semoga Tidak Rusuh...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengumumkan pengunduran dirinya hari ini, Minggu (26/5/2019). Ia yang menjabat sebagai kepala pemerintahan negara itu selama tujuh tahun mundur setelah beberapa pekan terakhir terjadi pembelotan dari partai berkuasa.

Dalam sebuah pernyataan, O'Neill menyampaikan ia menyerahkan kepemimpinan negara Pasifik itu kepada Sir Julius Chan. Sebelumnya, ia telah menolak seruan mengundurkan diri. Namun, saat ini, ia juga mengatakan dibutuhkan langkah-langkah terbaru dalam parlemen Papua Nugini.

Penentang O'Neill mengatakan mereka telah mengumpulkan dukungan yang cukup dari parlemen Papua Nugini untuk menggulingkan pria berusia 54 tahun itu dari jabatannya. Beberapa hal yang membuat ia dituntut mengundurkan diri adalah di antaranya masalah kesepakatan gas dengan perusahaan Perancis, Total.

Baca Juga: Ironi Papua Nugini Menjadi Tuan Rumah KTT APEC 2018

Pembelot dari partai yang berkuasa setidaknya adalah sembilan anggota parlemen. Penentang O'Neil disebut perlu menggalang 62 anggota parlemen dari 111 kursi untuk berpihak pada mereka.

Ketidakstabilan politik juga telah terjadi di Papua Nugini. Selama ini negara itu dikenal kaya akan sumber daya alam, namun masyarakat setempat dilanda kemiskinan. Di bawah kepemimpinan O'Neill, masalah ini tak kunjung teratasi.

Sementara itu, politikus oposisi mengatakan akan mendorong penyelidikan di Australia dan Swiss mengenai pinjama sebesar US$1,2 miliar yang diatur oleh kelompok UBS. Hal itu akan dilakukan jika adalah perubahan dalam pemerintahan.

Baca Juga: Keadaan Rusuh, Papua Nugini Siaga I

Dalam sebuah laporan dari Komisi Ombudsman Papua Nugini, terdapat kesepakatan pada 2014 yang memungkinkan negara itu meminjam dari UBS untuk membeli 10% saham di perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Australia. Penelusuran lebih lanjut tentang penggunaan uang saat ini sedang dilakukan oleh perusahaan Total. Papua Nugini diperkirakan mengalami kerugian hingga 1 miliar kina setelah dipaksa menjual saham ketika harga jatuh pada 2017.