Agung Laksono Sebut 5 Kader Ini Pantas Jadi Menteri

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai Partai Golkar sudah sepatutnya mendapat porsi lima kursi menteri di kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang. Menurut Agung, hal itu wajar lantaran Golkar sebagai partai pemenang kedua perolehan kursi DPR dan partai pertama yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi.

Baca Juga: Kader Golkar Ini Lebih Pilih Jadi Kuasa Hukum Prabowo

"Wajarlah sebagai pemenang kedua, setidaknya (Partai Golkar) dapat lima kursi (menteri) tidak perlu 10 seperti PKB," ujar Agung usai rapat pleno Dewan Pakar Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (27/5).

Karenanya, dalam rapat pleno Dewan Pakar Partai Golkar merekomendasikan kepada DPP Partai Golkar untuk mengajukan tambahan sejumlah nama kader Golkar untuk pengisian kabinet Jokowi-Maruf periode mendatang.

Agung menyebut ada empat tambahan kader Partai Golkar, selain dua nama kader Golkar yang sudah berada di kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf yakni Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut Agung, empat lainnya antara lain Ilham Habibie, Ponco Sutowo, Ganjar Razuni dan Indra Bambang Utoyo.

"Di samping sudah ada dua tokoh kita, ketua umum kita dan Pak Agus Gumiwang, ya kami rasa wajar apabila ditambah menjadi sampai lima posisi," ujar Agung.

"Ada beredar ada nama Ilham Habibie, Ponco Stowo, Ganjar Razuni itu nama beredar yang saya kira DPP tentu akan menangkap dan menyeleksinya," ujar Agung.

Agung menilai dari nama-nama tersebut memiliki kompetensi untuk mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf baik di bidang ekonomi maupun sosial.

"Saya liat meneruskan apa yang sudah ada, ya di bidang ekonomi dan bidang sosial. Bahkan di bidang teknologi saya kira bisa dikembangkan di kemudian hari," kata Agung.

Namun, Mantan Ketua DPR itu mengembalikan usulan nama tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi. Dewan Pakar kata Agung, memahami bahwa penunjukan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif.

"Golkar juga sadar hak prerogatif ada di tangan presiden, bisa saja yang diusung itu diganti semuanya, atau diterima secara keseluruhan. dan kita harus legowo jangan marah marah kalau nggak dipilih," ujar Agung.

Menurutnya, yang terpenting DPP Partai Golkar mengajukan nama-nama kader yang dinikai memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

"Saya tidak ingin hal ini menjadi pemikiran beban pemikiran presiden, kita serahkan sepenuhnya untuk nama-nama itu nanti DPP sampaikan ke presiden disertai dengan latar belakang dan track recordnya," ujarnya.