Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:09 WIB. Oil - Brent crude futures settled 54 cents higher at $62.47 a barrel. 
  • 23:09 WIB. Oil - West Texas Intermediate crude futures rose 33 cents to end the session at $55.63 a barrel.
  • 22:04 WIB. Pesawat - Australia dan Selandia Baru meng-gronded Gippsland GA8 Airvan setelah kecelakaan di Swedia.
  • 21:11 WIB. China - China akan membuka sektor finansial untuk menarik investasi asing.
  • 20:17 WIB. Ontario - Ford akan mem-PHK 200 tenaga kerja di pabrik Kanada.
  • 19:25 WIB. Penerbangan - China Southern Airlines diinjeksi modal US$4 miliar.
  • 18:34 WIB. Mandiri - Layanan Bank Mandiri kembali normal.
  • 18:15 WIB. Olimpiade - Beijing sudah sediakan 5G di tempat-tempat untuk Olimpiade Musim Dingin 2022
  • 18:11 WIB. 5G - Beijing telah bangun 5.285 BTS 5G sampai Juni
  • 17:56 WIB. China - Kolaborasi Toyota Motor dengan BYD akan luncurkan sedan listrik dan SUV pada semester I-2020
  • 17:21 WIB.  Indonesia Open - Marcus/Kevin akan menghadapi Ahsan/Hendra di final.
  • 16:49 WIB. Golkar - Luhut ingin Airlangga dan Bamsoet tetap jaga soliditas.
  • 15:41 WIB. China - Toyota Motors bekerjasama dengan BYD akan produksi mobil listrik di China
  • 15:32 WIB. Asia Tenggara - Lebih dari 35 venture capital fokus garap Asia Tenggara
  • 14:04 WIB. Korea-Jepang - Trump mengatakan Presiden Korea Selatan meminta tolong untuk menyelesaikan urusan dengan Jepang.

Ternyata Ini Alasan Bawaslu Tolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Ternyata Ini Alasan Bawaslu Tolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan hingga kini pihaknya menerima sekitar 30 laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. Namun ada yang ditolak dan ada pula yang dilanjutkan ke sidang.

"Yang kita terima sampai sekarang pelanggaran administratif itu hampir 30," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Ia menambahkan, setidaknya ada 4 persyaratan pelanggaran administratif yang harus terpenuhi. "(Persyaratan) formil dan materil kemudian kejelasan siapa pelapor, bukti pendukung, itu ada UU, itu yang buat bukan Bawaslu itu ada dalam undang-undang, kemudian tenggat waktu," jelasnya.

Baca Juga: Laporan Kubu Prabowo Ditolak, BPN Malah Tuding Bawaslu Prosedural

Menurutnya, laporan yang ditolak sebab terlapor tidak mampu memenuhi persyaratan pelanggaran administratif pemilu. Salah satunya adalah pengajuan laporan sudah melebihi tenggat waktu yang ditentukan.

"Ada beberapa alasan misal ada masalah tenggat waktu, jadi sejak diketahui sampai juga kemudian dilaporkan tuh melebihi dari waktu 7 hari," terangnya.

Selain itu, pihak terlapor juga tidak mampu menyertakan alat bukti yang jelas. Dengan demikian, dugaan pelanggaran administratif tidak bisa dibuktikan.

"Ada karena misalnya buktinya tidak dapat menunjukkan bahwa ada sebuah pelanggaran administrasi," katanya.

"Ada proses rekapitulasi yang tidak benar misalnya ada perintah untuk membuka C1 Plano. Atau ada yang memerintahkan untuk tidak melaksanakan penghitungan, padahal sudah ada rekomendasi," sambungnya.

Tag: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemilu, Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67