Empat Menteri Ekonomi Jokowi saat Ini Harus Diganti, Siapakah Mereka?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengungumkan Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi Presiden Indonesia untuk periode 2019-2024. Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi dan Maruf Amin diharapkan banyak pihak bisa meningkatkan ekonomi Indonesia lebih baik lagi.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai tahun 2019 dan 2020 mendatang merupakan tahun yang berat karena dampak ketidakpastian global, seperti perang dagang Amerika Serikat dan China dan meningkatnya harga minyak dunia, imbas krisis di Timur Tengah dan OPEC yang terus memangkas produksi. Sebagai negara importir minyak, kenaikan harga si emas hitam bisa menekan defisit neraca perdagangan.

Nah untuk memperbaiki kondisi perekonomian, terutama perdagangan dan investasi, ekonom Indef, Bhima Yudisthira berharap Jokowi mengganti empat menteri ekonomi yang ada saat ini.

Baca Juga: Jokowi 2 Periode, Menteri Susi Siap Menjabat Lagi?

Nama pertama yang harus diganti, kata Bhima, adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. “Menteri Perdagangan saat ini harus diganti karena kebijakan impor yang longgar dan telat. Akhirnya blunder ke kinerja perdagangan. Belum lagi ketidakmampuan meningkatkan ekspor,” ujar Bhima kepada SINDOnews di Jakarta.

Kedua adalah nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Marini Soemarno. Rini, dianggap Indef, gagal membuat BUMN semakin besar dan meraih untung.

“Ia jadi biang keladi naiknya utang BUMN. Penugasan BUMN Karya yang tidak proporsional berisiko dalam jangka panjang. Beberapa petinggi BUMN masuk kasus KPK, laporan keuangan Garuda bermasalah dan miss management dalam holding membuat kinerja anak usaha terdampak,” analisa Bhima.

Baca Juga: Kata. . . PDIP dan Mega Tidak Mengganjal AHY Masuk dalam Kabinet Jokowi

Ketiga adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong. Menurut dia, Tom Lembong gagal mendorong pertumbuhan realisasi investasi. Pada kuartal I 2019, investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) hampir minus 1%.

“Sengkarut One Single Submission dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tumpang tindih dan jadi biang keladi. Saya pikir pak Tom Lembong kurang pas di BKPM,” katanya.

Terakhir adalah pergantian Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurut Indef, Menperin belum mampu mencegah laju deindustrialisasi di negeri ini.

Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Rekonsiliasi, Fadli Zon Sebut...

"Porsi industri mengalami pelemahan dengan pertumbuhan 3,86% dan share di bawah 21% terhadap PDB. Saya pikir Menperin sama dengan Mendag, sebaiknya berasal dri profesional sehingga kerjanya fokus," jelasnya.