Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:46 WIB. Juventus - Maurizio Sarri resmi bergabung Juventus.
  • 21:31 WIB. Paris - Boeing minta pengurangan waktu dan scope untuk test fisik pesawat baru.
  • 20:37 WIB. Pilpres - Survey SMRC: 43% rakyat takut bicara politik paska kerusuhan 21-22 Mei.
  • 19:41 WIB. Farmasi - Lupin (India) akan menarik 18.000 botol antibiotik dari pasar AS.
  • 16:04 WIB. US Brent - Brent future naik 1,1 persen menjadi US$62,01 per barel pada akhir pekan.
  • 16:04 WIB. US Crude - US crude naik 0,44 persen menjadi US$52,51 per barel pada akhir pekan.
  • 16:03 WIB. Emas - Emas spot turun 0.1% menjadi  $1,341.23 per ounce pada akhir pekan.
  • 16:02 WIB. Global Currencies - The dollar index naik 0.58%, sementara euro turun 0.61% to $1.1206 pada akhir pekan.
  • 16:02 WIB. Bursa Global - Nasdaq Composite turun 40.47 points, atau  0.52%, menjadi 7,796.66 pada akhir pekan.
  • 16:01 WIB. Bursa Global - S&P 500 turun 4.66 points, atau  0.16%, menjadi  2,886.98 pada akhir pekan.
  • 15:58 WIB. Las Vegas - Tyson Fury pukul Tom Schwarz TKO di ronde 2.
  • 15:22 WIB. Bratislava - Suzana Caputova disumpah sebagai presiden wanita pertama Slovakia.
  • 14:29 WIB. Paris - Para pengunjung ibadah di katedral Notre-Dame mengenakan helm pelindung pada hari pertama setelah restorasi.
  • 13:25 WIB. Hong Kong - Demo masih berlanjut dengan tuntutan Pemimpin Hong Kong mundur.
  • 12:52 WIB. Masela - Inpex Corporation dan SKK Migas tekan POD Masela.

Dapat Predikat WDP dari BPK, Masinton Tantang KPK Buka-bukaan soal Laporan Keuangan

Dapat Predikat WDP dari BPK, Masinton Tantang KPK Buka-bukaan soal Laporan Keuangan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Dalam Sidang Paripurna DPR RI (28/5/2019) Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyampaikan penilaiannya atas laporan keuangan pemerintah yg terdiri dari 86 kementerian/lembaga terkait penggunaan APBN 2018.

Baca Juga: 3 Tahun Berturut-Turut, Kementan Raih Opini WTP dari BPK

Secara rinci, Laporan keuangan kementerian/lembaga 2018 yang sesuai standar BPK terdapat 82 laporan (95 persen mendapat predikat WTP). Lalu, 4 laporan sisanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Adapun, 4 laporan yang mendapat WDP adalah Kementerian PUPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyayangkan lembaga anti korupsi seperti KPK penyajian laporan keuangannya tidak lengkap sehingga memperoleh predikat WDP.

"Seharusnya KPK sebagai lembaga anti korupsi memberikan contoh pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan berintegritas," tegasnya.

Politikus PDIP itu menjelaskan dalam pasal 5 UU No.30 Tahun 2002 sangat jelas kewajiban dasar KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Ketika penyajian laporan keuangan KPK mengenyampingkan asas akuntabilitas, keterbukaan dan integritas, maka disinilah pangkal terjadinya indikasi korupsi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini masalah serius dan sangat mendasar. Mustahil memberantas korupsi kalau tubuh KPK masih digelayuti benalu korupsi.

"Selama ini KPK selalu mengklaim lembaganya menerapkan prinsip “zero tolerance” dan zona integritas dalam tata kelola lembaga anti korupsi tersebut. Kalau KPK konsisten dan konsekwen dengan prinsip zero tolerance dan berintegritas harusnya laporan keuangan KPK tidak memperoleh opini WDP. Itu ukuran sederhananya," pungkasnya.

Ia pun meminta pimpinan KPK harus menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait laporan keuangannya yang berpredikat WDP. Sesuai tagline KPK, “berani jujur hebat”.

Ia mendesak publik berhak mempertanyakan dan menagih integritas KPK. Karena menurut Masinton bukan kali ini saja laporan keuangan KPK bermasalah.

Sebelumnya BPK RI dalam laporan auditnya terhadap KPK pada tahun anggaran 2015 (meskipun memperoleh opini WTP), namun terdapat beberapa temuan yang signifikan, antara lain;

a.) Adanya kelebihan Gaji Pegawai KPK yakni pembayaran terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa living cost namun gaji masih dibayarkan sebesar Rp 748,46 juta.

b.) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak sesuai Ketentuan Minimal sebesar Rp 1,29 miliar. 

c.) Perencanaan Pembangunan Gedung KPK yang tidak cermat sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp 655,30 juta (volume beton).

Selain itu, hasil audit BPK pada tahun anggaran 2016 terdapat juga beberapa temuan yang signifikan, antara lain:

a.) Aturan pengangkatan pegawai tetap KPK yang telah memasuki batas usia pensiun (BUP) tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan dalam Peraturan KPK Nomor 05 Tahun 2017 menyatakan bahwa BUP adalah 58 tahun, oleh karena itu terdapat 4 pegawai yang tidak dipensiunkan walaupun telah melewati usia 56 tahun.

b.) Keterlambatan penyelesaian delapan paket pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp 2,01 miliar.

c.) Terdapat 29 pegawai/penyidik KPK yang diangkat sebagai pegawai tetap namun belum diberhentikan dan mendapat persetujuan tertulis dari instansi asalnya.

Tag: Masinton Pasaribu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,833.29 3,794.69
British Pound GBP 1.00 18,221.58 18,037.64
China Yuan CNY 1.00 2,085.38 2,064.49
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,376.00 14,232.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,919.44 9,818.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,836.30 1,817.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,514.92 10,408.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.57 16,049.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,450.79 3,412.95
Yen Jepang JPY 100.00 13,273.01 13,136.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6250.265 -22.817 634
2 Agriculture 1381.568 2.869 21
3 Mining 1615.278 -7.605 47
4 Basic Industry and Chemicals 754.477 -6.774 71
5 Miscellanous Industry 1288.864 -12.078 46
6 Consumer Goods 2447.202 -13.399 52
7 Cons., Property & Real Estate 471.828 -7.072 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1172.323 -2.911 74
9 Finance 1268.081 -0.098 90
10 Trade & Service 809.462 0.526 157
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 83 112 29 34.94
2 LUCK 1,200 1,500 300 25.00
3 KPAL 210 262 52 24.76
4 GOLD 402 496 94 23.38
5 SDRA 710 850 140 19.72
6 MAYA 6,250 7,475 1,225 19.60
7 KONI 284 338 54 19.01
8 ABMM 1,695 1,950 255 15.04
9 SKBM 412 464 52 12.62
10 APLN 171 191 20 11.70
No Code Prev Close Change %
1 FITT 290 230 -60 -20.69
2 MPMX 1,090 890 -200 -18.35
3 MKPI 16,500 13,500 -3,000 -18.18
4 HELI 202 167 -35 -17.33
5 MIDI 1,200 1,020 -180 -15.00
6 MEGA 5,950 5,100 -850 -14.29
7 DNAR 292 252 -40 -13.70
8 TALF 410 358 -52 -12.68
9 PYFA 193 170 -23 -11.92
10 RELI 216 191 -25 -11.57
No Code Prev Close Change %
1 SMBR 925 1,030 105 11.35
2 FITT 290 230 -60 -20.69
3 MNCN 1,235 1,300 65 5.26
4 JAYA 135 129 -6 -4.44
5 BTPS 2,950 3,080 130 4.41
6 BBRI 4,200 4,230 30 0.71
7 MPMX 1,090 890 -200 -18.35
8 CPIN 4,950 4,700 -250 -5.05
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BDMN 4,720 4,510 -210 -4.45