Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 November 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:48 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka positif 0,58% pada level 3.114
  • 23:47 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka positif 0,55% pada level 27.931
  • 23:46 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka positif 0,62% pada level 8.531
  • 23:44 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,12% terhadap Poundsterling pada level 1,2897 USD/Pound
  • 20:09 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,10% terhadap Euro pada level 1,1033 USD/Euro
  • 20:01 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,26% terhadap Yen pada level 108,70 Yen/USD
  • 19:58 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.464 USD/troy ounce
  • 19:57 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 61,95 USD/barel
  • 19:56 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 56,68 USD/barel
  • 16:40 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 0,01% pada level 26.326
  • 16:39 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,37% pada level 7.319
  • 16:38 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,64% pada level 2.891
  • 16:37 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,22% pada level 3.238
  • 14:37 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 0,70% pada level 23.303
  • 14:36 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 1,07% pada level 2.162

Dapat Predikat WDP dari BPK, Masinton Tantang KPK Buka-bukaan soal Laporan Keuangan

Dapat Predikat WDP dari BPK, Masinton Tantang KPK Buka-bukaan soal Laporan Keuangan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Dalam Sidang Paripurna DPR RI (28/5/2019) Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyampaikan penilaiannya atas laporan keuangan pemerintah yg terdiri dari 86 kementerian/lembaga terkait penggunaan APBN 2018.

Baca Juga: 3 Tahun Berturut-Turut, Kementan Raih Opini WTP dari BPK

Secara rinci, Laporan keuangan kementerian/lembaga 2018 yang sesuai standar BPK terdapat 82 laporan (95 persen mendapat predikat WTP). Lalu, 4 laporan sisanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Adapun, 4 laporan yang mendapat WDP adalah Kementerian PUPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyayangkan lembaga anti korupsi seperti KPK penyajian laporan keuangannya tidak lengkap sehingga memperoleh predikat WDP.

"Seharusnya KPK sebagai lembaga anti korupsi memberikan contoh pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan berintegritas," tegasnya.

Politikus PDIP itu menjelaskan dalam pasal 5 UU No.30 Tahun 2002 sangat jelas kewajiban dasar KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Ketika penyajian laporan keuangan KPK mengenyampingkan asas akuntabilitas, keterbukaan dan integritas, maka disinilah pangkal terjadinya indikasi korupsi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini masalah serius dan sangat mendasar. Mustahil memberantas korupsi kalau tubuh KPK masih digelayuti benalu korupsi.

"Selama ini KPK selalu mengklaim lembaganya menerapkan prinsip “zero tolerance” dan zona integritas dalam tata kelola lembaga anti korupsi tersebut. Kalau KPK konsisten dan konsekwen dengan prinsip zero tolerance dan berintegritas harusnya laporan keuangan KPK tidak memperoleh opini WDP. Itu ukuran sederhananya," pungkasnya.

Ia pun meminta pimpinan KPK harus menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait laporan keuangannya yang berpredikat WDP. Sesuai tagline KPK, “berani jujur hebat”.

Ia mendesak publik berhak mempertanyakan dan menagih integritas KPK. Karena menurut Masinton bukan kali ini saja laporan keuangan KPK bermasalah.

Sebelumnya BPK RI dalam laporan auditnya terhadap KPK pada tahun anggaran 2015 (meskipun memperoleh opini WTP), namun terdapat beberapa temuan yang signifikan, antara lain;

a.) Adanya kelebihan Gaji Pegawai KPK yakni pembayaran terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa living cost namun gaji masih dibayarkan sebesar Rp 748,46 juta.

b.) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak sesuai Ketentuan Minimal sebesar Rp 1,29 miliar. 

c.) Perencanaan Pembangunan Gedung KPK yang tidak cermat sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp 655,30 juta (volume beton).

Selain itu, hasil audit BPK pada tahun anggaran 2016 terdapat juga beberapa temuan yang signifikan, antara lain:

a.) Aturan pengangkatan pegawai tetap KPK yang telah memasuki batas usia pensiun (BUP) tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan dalam Peraturan KPK Nomor 05 Tahun 2017 menyatakan bahwa BUP adalah 58 tahun, oleh karena itu terdapat 4 pegawai yang tidak dipensiunkan walaupun telah melewati usia 56 tahun.

b.) Keterlambatan penyelesaian delapan paket pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp 2,01 miliar.

c.) Terdapat 29 pegawai/penyidik KPK yang diangkat sebagai pegawai tetap namun belum diberhentikan dan mendapat persetujuan tertulis dari instansi asalnya.

Baca Juga

Tag: Masinton Pasaribu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,770.39 3,732.68
British Pound GBP 1.00 18,217.14 18,034.47
China Yuan CNY 1.00 2,017.72 1,996.78
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,139.35 13,998.66
Dolar Australia AUD 1.00 9,604.86 9,506.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,805.75 1,787.60
Dolar Singapura SGD 1.00 10,391.23 10,282.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,592.88 15,432.12
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.72 3,372.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,023.26 12,890.11

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6128.345 29.395 661
2 Agriculture 1385.589 -12.154 20
3 Mining 1478.551 26.308 49
4 Basic Industry and Chemicals 954.622 15.563 76
5 Miscellanous Industry 1178.252 -5.733 50
6 Consumer Goods 2066.971 -6.238 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.022 -0.825 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1141.280 5.153 75
9 Finance 1264.100 13.290 90
10 Trade & Service 786.548 -7.094 165
No Code Prev Close Change %
1 CITY 180 242 62 34.44
2 MPOW 182 244 62 34.07
3 SINI 476 595 119 25.00
4 BOSS 240 300 60 25.00
5 ESIP 276 344 68 24.64
6 POLA 900 1,100 200 22.22
7 NICK 276 334 58 21.01
8 BRAM 11,725 14,050 2,325 19.83
9 KICI 340 400 60 17.65
10 HRTA 292 340 48 16.44
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 496 372 -124 -25.00
2 DEAL 1,150 865 -285 -24.78
3 PURE 1,130 850 -280 -24.78
4 ENVY 2,750 2,070 -680 -24.73
5 JSKY 730 550 -180 -24.66
6 IRRA 590 450 -140 -23.73
7 ARMY 90 71 -19 -21.11
8 RIMO 67 55 -12 -17.91
9 FORZ 326 268 -58 -17.79
10 POSA 71 60 -11 -15.49
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 242 244 2 0.83
2 BBRI 3,940 4,090 150 3.81
3 MNCN 1,405 1,410 5 0.36
4 TCPI 4,490 4,780 290 6.46
5 PURE 1,130 850 -280 -24.78
6 PSAB 264 262 -2 -0.76
7 RIMO 67 55 -12 -17.91
8 BRPT 1,025 1,075 50 4.88
9 SLIS 5,350 5,100 -250 -4.67
10 SKYB 89 79 -10 -11.24