Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief menyebut jika pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memenangkan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menyebut partainya hanya pendukung yang tidak berhak untuk langsung ikut dalam pemerintahan Prabowo. Berbeda dengan Partai Gerindra, PAN, dan PKS sebagai pengusung yang akan mengelola pemerintahan.
"Bagaimana kalau MK memenangkan 02? Partai Demokrat hanya pendukung. Tidak berhak langsung ikut dalam pemerintahan. Tergantung ajakan Presidennya. Namun bisa saja koalisi 01 terlibat jika dianggap penting," cuitnya, Minggu (9/6/2019).
Baca Juga: Kalau Mau Gabung ke Jokowi Silahkan, Demokrat, Jangan Bikin Gaduh!!
Lanjutnya, ia mengaku menghargai keputusan Gerindra jika kembali menjadi oposisi bila pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di periode mendatang.
"Dulu ada oposisi berkelanjutan dalam penumbangan Soeharto karena memang gak ada mekanisme 5 tahunan gantikan rejim. Pemilu cuma memanjangkan kekuasaan Soeharto. Tetapi, kalau Gerindra mau jadi oposisi lagi, harus dihargai," jelasnya.
Baca Juga: Apa Permintaan Demokrat Harus ACC Habib Rizieq?
Selain itu, ia menyebut hal tersebut sudah berubah menjadi pemilu yang lebih demokratis. Sambungnya, saat ini para partai politik seharusnya lahir bukan bertujuan menjadi pihak oposisi dan harus masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
"Setiap partai harus berupaya dengan cara yang benar terlibat dalam kekuasaan, terlibat dalam mengelola rakyat," ucapnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut tetap ada pada presiden terpilih. "Semua kembali apakah presiden terpilihnya memandang perlu melibatkan atau tidak. Namun ketidaklaziman memilih oposisi pada akhirnya juga tidak ada pilihan jika Presiden terpilih tidak memerlukan," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
