Forum G20 Sepakat Perang Dagang Berdampak Buruk ke Ekonomi Global

Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya untuk terus melanjutkan agenda reformasi di sektor keuangan untuk memitigasi risiko dan mengatasi kerentanan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas Indonesia adalah upaya pendalaman pasar keuangan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko mengatakan laju implementasi agenda reformasi sektor keuangan yang beragam (fragmented) di banyak negara perlu menjadi perhatian dan diatasi dengan meningkatkan kerja sama dan sharing informasi antar otoritas dari negara lain. Disisi lain BI juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara upaya untuk mendorong perkembangan inovasi di sektor keuangan dengan upaya untuk memitigasi risiko yang dapat ditimbulkan.

Baca Juga: Indonesia Dukung G20 Perbaiki Ekonomi Global dan Digitalisasi Perdagangan

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral serta Deputi Keuangan dan Bank Sentral negara-negara G20 di Fukuoka, Jepang pada 6-9 Juni 2019 dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo.

“Tensi perdagangan yang kembali meningkat mewarnai diskusi pada pertemuan otoritas keuangan dan moneter tersebut. Dimana hal ini dinilai telah berdampak negatif bagi ekonomi global, serta mempengaruhi keyakinan dunia usaha atau investor,” kata dia di Jakarta, Senin (10/6/2019).

Bila berlanjut tanpa solusi, lanjut Onny tensi perdagangan akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,5%, lebih besar dari perhitungan sebelumnya yang hanya sebesar 0,2%. Ia menambahkan dinamika perekonomian global membutuhkan penguatan jaring pengaman sistem keuangan (Global Financial Safety Net).

Baca Juga: Kita Akan Memasuki Krisis Perdagangan yang Terburuk

Pertemuan ini kata dia juga membahas agenda prioritas Presidensi G20 Jepang mengenai implikasi populasi yang menua terhadap kebijakan makroekonomi, upaya untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan dari global imbalances, dan upaya peningkatan pembiayaan infrastruktur melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

“BI dalam kesempatan tersebut kembali menekankan pentingnya pemahaman terhadap sumber-sumber imbalances maupun perlunya melihat imbalances dalam cakupan yang lebih holistik dan tidak hanya dari segi current account deficit atau trade balance saja, namun juga dari sisi pembiayaan, khususnya melalui aliran modal yang bersifat produktif (FDI). Di satu sisi juga menekankan pentingnya bauran kebijakan makroekonomi dalam mengatasi excessive imbalances,” pungkasnya.