Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:59 WIB. AP II - AP II sedang membidik 16 bandara di Benua Afrika.
  • 08:55 WIB. IHSG - IHSG dibuka melemah 0,08% di awal sesi I.
  • 08:42 WIB. Oil - Kenya akan ekspor minyak mentah 400 ribu barel pada 2019
  • 08:39 WIB. AP I - AP I mematangkan perjanjian kontrak untuk pengelolaan bandara di dalam negeri dan luar negeri.
  • 08:11 WIB. Iran - Menlu AS Pompeo: AS akan bertindak kalau Iran kirim minyak ke Suriah.
  • 07:53 WIB. Fakfak - Rabu (21/8) pagi kerusuhan pecah di Fakfak, kios dibakar, ATM dirusak.
  • 07:06 WIB. Facebook - Penambahan fitur privacy diperkirakan akan menurunkan revenue Facebook.
  • 06:41 WIB. Inggris - Inggris akan menunda pengumuman gubernur Bank of England sampai Brexit.
  • 00:44 WIB. AS - Apple TV+ akan dikeluarkan November sebagai pesaing NetFlix dan Amazon Prime
  • 00:27 WIB. Israel - Israel's Bar Ilan University akan bangun pusat nanotechnology dengan Chinese Academy of Sciences
  • 23:06 WIB. Italia - PM Giuseppe Conte merencanakan untuk mundur.
  • 22:47 WIB. China - Pendapatan Baidu capai 26,3M Yuan atau naik 1% (y on y)  di Q2
  • 21:30 WIB. Maskapai - Korea Air Lines Co akan kurangi penerbangan ke Jepang beberapa bulan mendatang
  • 20:22 WIB. Brexit - Miliarder Hong Kong nekat membeli pub Greene King senilai US$3,3 miliar di Inggris.

Negara G20 Sepakat Tarik Pajak Lebih Besar ke Google dan Facebook

Negara G20 Sepakat Tarik Pajak Lebih Besar ke Google dan Facebook - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Negara-negara anggota G20 dilaporkan menyetujui rencana yang akan melihat raksasa teknologi seperti Facebook dan Google untuk membayar pajak lebih banyak.

Reuters melaporkan dalam draf komunike mengungkapkan, anggota G20 telah sepakat untuk menerapkan aturan umum untuk menutup celah internasional yang melihat perusahaan multinasional mampu membukukan keuntungan lepas pantai di lokasi di mana tarif pajak rendah untuk menghindari persyaratan pajak daerah. Menurut publikasi, aturan baru yang akan diberlakukan tahun depan akan berarti beban pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan multinasional besar.

Melansir Zdnet Selasa (11/6/2019), pemerintah Selandia Baru minggu lalu merilis makalah diskusi tentang undang-undang perpajakan setempat, secara khusus berharap untuk memperbaiki masalah perusahaan digital multinasional yang melakukan bisnis besar di negara itu meskipun tidak membayar pajak atas pendapatan atau pendapatan.

Baca Juga: Forum G20 Sepakat Perang Dagang Berdampak Buruk ke Ekonomi Global

Pemerintah menggarisbawahi dua cara yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, mencoba untuk membuat negara-negara lain bergabung untuk mengubah aturan pajak penghasilan internasional, dan menerapkan pajak terpisah untuk transaksi digital tertentu. Kedua, pajak layanan digital (DST), yang akan menjadi langkah sementara untuk memajaki ekonomi digital ketika rekan-rekan global negara itu bekerja pada standar internasional.

Sementara, pemerintah Australia mengeluarkan Undang-Undang Diverted Profits Tax (DPT) pada bulan Maret 2017. Yang dimaksudkan untuk mencegah praktik organisasi multinasional mengalihkan keuntungan yang dibuat di Australia ke luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak.

DPT mencapai perusahaan multinasional dengan pendapatan global lebih dari AU$1 miliar dan pendapatan Australia lebih dari AU$25 juta dengan pajak 40% untuk semua keuntungan. Pajak tersebut diperkirakan akan menghasilkan pendapatan AU$100 juta per tahun mulai 2018-2019.

Di Inggris, undang-undang tersebut disebut sebagai Pajak Google, yang meminta raksasa mesin pencari itu membayar pajak ke pemerintah Inggris £ 130 juta. Uni Eropa juga telah mengincar pajak 3% di seluruh serikat  atas perusahaan teknologi besar, yang telah didukung oleh Perancis.

Baca Juga: Hadir di KTT G20, Menkeu Siapkan Strategi Pajak Facebook dan Google

Sementara itu di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump juga telah mengambil banyak kebijakan untuk Amazon atas dugaan membayar pajak terlalu sedikit di negara tersebut dan penggunaannya dari Layanan Pos AS untuk pengiriman.

Di Indonesia sendiri, pajak untuk perusahaan Google, Facebook dan sejenisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 35/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Melalui aturan ini, fiskus pajak secara tidak langsung mendapatkan kemudahan pada saat memeriksa wajib pajak BUT.

Pada pasal 2 aturan ini meminta perusahaan atau orang asing, seperti Google, Facebook dan perusahaan sejenis lainnya, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), paling lama 1 bulan setelah mulai menjalankan usaha dalam BUT. Tak hanya itu, perusahaan atau orang asing juga wajib menyerahkan objek pajak sesuai dengan ketentuan UU 42/2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Tag: Facebook, Google, G20

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Kumairoh

Foto: Reuters/Lucy Nicholson

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,821.73 3,783.66
British Pound GBP 1.00 17,391.66 17,217.94
China Yuan CNY 1.00 2,034.38 2,014.22
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,333.00 14,191.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,720.64 9,617.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.88 1,808.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,348.74 10,244.73
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,891.00 15,732.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,428.95 3,392.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,448.11 13,313.63

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6295.738 -0.977 651
2 Agriculture 1349.159 -17.863 21
3 Mining 1600.305 -2.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 848.690 -0.631 72
5 Miscellanous Industry 1151.944 -0.538 49
6 Consumer Goods 2425.964 18.526 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.801 0.125 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1229.883 12.971 74
9 Finance 1260.435 -9.035 91
10 Trade & Service 788.732 -1.689 162
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,685 2,000 315 18.69
2 DAYA 304 360 56 18.42
3 ARTA 340 390 50 14.71
4 VINS 96 109 13 13.54
5 JKON 478 540 62 12.97
6 FORU 89 100 11 12.36
7 COWL 200 220 20 10.00
8 CCSI 266 292 26 9.77
9 DWGL 172 188 16 9.30
10 PSDN 154 168 14 9.09
No Code Prev Close Change %
1 PDES 1,330 1,000 -330 -24.81
2 BLUE 740 635 -105 -14.19
3 FISH 2,890 2,500 -390 -13.49
4 ITIC 875 780 -95 -10.86
5 IBFN 222 202 -20 -9.01
6 APEX 575 525 -50 -8.70
7 ICON 108 99 -9 -8.33
8 ARMY 232 214 -18 -7.76
9 MKNT 57 53 -4 -7.02
10 KBLM 338 316 -22 -6.51
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 4,180 4,100 -80 -1.91
2 MDKA 5,750 5,975 225 3.91
3 MCOR 174 174 0 0.00
4 PGAS 1,995 1,920 -75 -3.76
5 TLKM 4,340 4,470 130 3.00
6 MNCN 1,275 1,260 -15 -1.18
7 ERAA 1,930 1,875 -55 -2.85
8 BTPS 3,350 3,200 -150 -4.48
9 MAMI 89 90 1 1.12
10 BMRI 7,350 7,375 25 0.34