Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:19 WIB. Kertajati - Bandara Kertajati siapkan diskon travel dan Damri gratis.
  • 14:02 WIB. Djarum - PT Djarum siap beli cengkih Sulut Rp85.000/kg.
  • 13:52 WIB. Mandalika - Konglomerat Indonesia diminta Jokowi menanamkan modal di KEK Mandalika.
  • 13:29 WIB. Mobil Listrik - Perpres mobil listrik akan segera terbit.
  • 13:26 WIB. Perbankan - Perbankan siap mengimplementasikan QR Code Indonesia Standard (QRIS).
  • 12:21 WIB. Listrik - Tarif listrik golongan 900 VA berpotensi naik.
  • 11:41 WIB. Mastercard - Mastercard masih menunggu persetujuan BI soal GPN.
  • 11:35 WIB. CEKA - Wilmar mengejar pertumbuhan kinerja keuangan maupun produksi 5% sepanjang tahun ini.
  • 10:30 WIB. Energi - 10% orang paling kaya masih pakai LPG tabung 3 kilogram.
  • 10:00 WIB. KAEF - Kimia Farma dan Paphros akan meracik produk kosmetik.
  • 09:30 WIB. PNM - PNM akan segera membentuk unit usaha syariah (UUS).
  • 08:28 WIB. Rokok - San Francisco melarang rokok elektrik (e-cigarettes).
  • 07:44 WIB. Perang Dagang - Micron Technology, pembuat memory chips asal AS, masih nekat mengirim barang ke Huawei.

KPK Terus Bidik Menag Lukman, Pertajam Bukti-Bukti

KPK Terus Bidik Menag Lukman, Pertajam Bukti-Bukti - Warta Ekonomi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mempertajam bukti keterlibatan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, dugaan adanya aliran uang suap untuk Lukman tentu akan diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang.

"Di dakwaan kami sudah susun sedemikian rupa dan sebut siapa saja pihak-pihak yang terkait di sana, nanti satu persatu akan dibuktikan dalam proses persidangan. Tentu misalnya Menag juga akan dihadirkan sebagai saksi atau pihak-pihak lain atau bukti-bukti lain di mana KPK bisa menyimpulkan ada dugaan penerimaan uang itu, tentu juga akan dihadirkan di persidangan," kata Febri di kantornya Jakarta Selatan, Selasa 11 Juni 2019.

Terkait bantahan Lukman menerima uang jual beli jabatan, hal itu tidak dipermasalahkan KPK. Menurut Febri, yang jelas KPK telah memiliki informasi yang cukup sehingga bisa dituangkan JPU ke dalam dakwaan.

"Kalau bantahan kan sering ya kita dengar, banyak pihak yang pernah ditangani KPK baik tersangka ataupun saksi itu kadang-kadang membantah keterangan-keterangan, silahkan saja. Yang pasti tentu kami sudah punya informasi yang kami pandang cukup sampai kemudian JPU menuangkan itu ke dalam dakwaan," katanya.

Diketahui sebelumnya, dalam dakwaan Haris Hasanuddin, jaksa menyebut Lukman sebagai salah satu pihak yang kecipratan uang suap jual beli jabatan di Kemenag. Lukman disebut menerima Rp70 juta yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp50 juta dan Rp20 juta.

Nama Lukman memang kerap disebut ikut terlibat dalam kasus ini. Lukman diduga menerima aliran uang dari sejumlah pihak terkait proses seleksi jabatan di Kemenag. Penerimaan uang ini diakui Lukman dan sudah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK. Namun, pelaporan gratifikasi itu ditolak karena perkara suap jual beli jabatan di Kemenag sudah naik ke tahap penyidikan.

Dugaan Lukman menerima aliran suap ini pertama kali mencuat setelah penyidik menyita uang sebesar Rp180 juta dan USD30 ribu dari ruang kerja Lukman. Uang itu dipastikan KPK berkaitan dengan perkara.

Dalam kasus ini, Haris dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi diduga telah menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.

Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Tag: Lukman Hakim Saifuddin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Viva

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,798.57 3,760.60
British Pound GBP 1.00 18,068.36 17,886.83
China Yuan CNY 1.00 2,073.48 2,052.81
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,245.00 14,103.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,924.49 9,818.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,823.90 1,805.58
Dolar Singapura SGD 1.00 10,512.92 10,406.58
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,182.32 16,015.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,431.70 3,395.04
Yen Jepang JPY 100.00 13,256.10 13,120.29

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6320.445 31.980 636
2 Agriculture 1462.734 12.139 21
3 Mining 1729.467 84.267 46
4 Basic Industry and Chemicals 773.084 8.727 71
5 Miscellanous Industry 1274.058 -1.017 47
6 Consumer Goods 2405.119 3.777 52
7 Cons., Property & Real Estate 486.531 -1.769 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1191.003 6.146 74
9 Finance 1291.358 1.492 90
10 Trade & Service 802.181 3.053 159
No Code Prev Close Change %
1 INDY 1,335 1,675 340 25.47
2 POSA 360 450 90 25.00
3 SMBR 875 1,090 215 24.57
4 ALKA 360 438 78 21.67
5 KONI 376 448 72 19.15
6 INPP 760 880 120 15.79
7 KIOS 635 735 100 15.75
8 KICI 268 310 42 15.67
9 GOLD 438 500 62 14.16
10 HRUM 1,395 1,590 195 13.98
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 468 352 -116 -24.79
2 HDFA 168 136 -32 -19.05
3 BRAM 10,000 8,100 -1,900 -19.00
4 YULE 181 161 -20 -11.05
5 ARTA 460 410 -50 -10.87
6 PGLI 476 430 -46 -9.66
7 PYFA 188 170 -18 -9.57
8 NICK 270 246 -24 -8.89
9 WIIM 252 230 -22 -8.73
10 MAYA 7,000 6,425 -575 -8.21
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,615 1,835 220 13.62
2 INDY 1,335 1,675 340 25.47
3 ANTM 795 845 50 6.29
4 PTBA 2,880 3,060 180 6.25
5 MNCN 1,000 985 -15 -1.50
6 SMBR 875 1,090 215 24.57
7 BBRI 4,310 4,330 20 0.46
8 TAMU 500 520 20 4.00
9 JPFA 1,495 1,520 25 1.67
10 ADRO 1,245 1,330 85 6.83