Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menegaskan hukum di Indonesia harus ditegakkan, karena itu pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah yang mengungkapkan dalang kerusuhan aksi 22 Mei 2019 lalu.
"Ya itu perlu dilakukan, dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip hukum dan penegakan hukum. Jadi prinsipnya harus ada basis bukti, jangan karena framing atau karena pesanan politik atau karena politisasi. Sampaikan secara bukti," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Ia berharap, pemerintah turut mengupas kasus hukum lainnya yang hingga kini dinilai belum selesai. Ia mencontohkan soal kasus tewasnya ratusan petugas KPPS Pemilu 2019.
Baca Juga: Elite Demokrat Bermanuver? PKS Lebih Percaya Ucapan Sekjen Demokrat
"Kami dari dulu juga minta agar ini semuanya dibongkar, termasuk kasus KPPS yang meninggal banyak itu. Itu bagaimana penyelesaian masalahnya. Lebih dari 600 orang meninggal dan 3000 orang yang dirawat di rumah sakit. Ini kan juga masalah, dalam tanda kutip, ada sisi dari masalah hukum yang harus dibuka," terangnya.
Anggota Dewan Penasihat BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini meminta, agar pemerintah mengungkapkan kasus tersebut secara transparan.
"Jadi bongkar semuanya secara transparan, sesuai dengan fakta-fakta hukum supaya dengan demikian maka orang masih tahu bahwa kita masih berada di negara hukum yang bernama Indonesia, supaya orang percaya bahwa di Indonesia ini memang hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Bukan karena framing politik dan politisasi," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
