Portal Berita Ekonomi Senin, 17 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:06 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,15% ke level 6.259,54 di awal sesi I.
  • 08:54 WIB. NASA - NASA buat teleskop pemburu planet alien.
  • 08:39 WIB. Boeing - Boeing berencana pakai simulasi komputer untuk tes pesawat.
  • 08:19 WIB. London - Perusahaan yang listing di Inggris bisa jual saham di China mulai Senin (17/6).
  • 07:38 WIB. Hong Kong - Demonstran mengaku 2 juta orang, polisi: hanya 338 ribu.
  • 07:12 WIB. Huawei - Peluncuran ponsel lipat Huawei molor diduga imbas tekanan AS.
  • 06:50 WIB. NASA - NASA butuh Rp430 triliun untuk bawa kembali manusia ke Bulan.
  • 06:40 WIB. Jam - Startup asal Perancis buat chatbot bernama Jam yang bisa laporkan berita lewat chatting.
  • 06:31 WIB. Oppo - Hari ini seri Oppo Reno melenggang ke Indonesia.
  • 06:20 WIB. Holitech - Holitech Technology, pemasok Xiaomi, buka pabrik pertamanya di India.
  • 06:10 WIB. Apple - Apple segera rilis tujuh MacBook anyar.
  • 00:04 WIB. Jerusalem - Sara Netanyahu,  istri PM Israel, didenda karena penyalahgunaan uang negara.
  • 23:42 WIB. Samsung - Samsung akan mengejar jaringan mobile 6G dan system semiconductor.
  • 23:11 WIB. Aramco - Mohammed Bin Salman mengatakan bahwa rencana IPO Aramco sesuai jadwal.
  • 22:27 WIB. Opel - Otoritas Jerman memerintahkan menarik 210 ribu Opel yang tingkat emisinya lewat standar.

DNI dan Izin Usaha Direvisi, Investasi Indonesia Harusnya Makin Deras

DNI dan Izin Usaha Direvisi, Investasi Indonesia Harusnya Makin Deras - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia. Reformasi kebijakan yang dimaksud ialah merevisi daftar negatif investasi (DNI) dan fokus memperbaiki kemudahan berusaha.

Reformasi di kedua hal tersebut diharapkan bisa menjadi daya tarik investasi Indonesia, yang perekonomiannya ikut terdampak perang dagang Amerika Serikat-China dan ketidakpastian ekonomi global.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti mengatakan, meningkatkan daya tarik investasi nasional sangat penting dilakukan agar para investor memercayakan modalnya tumbuh dan berkembang di Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi DNI.

Baca Juga: Investasi Indonesia Dinilai Akan Meningkat, karena...

Untuk beberapa sektor, investasi asing masih belum diperbolehkan. Salah satu pertimbngan di balik keputusan tersebut adalah karena pemerintah beralasan ingin melindungi pelaku bisnis dalam negeri.

"Namun, perlindungan ini nyatanya belum sepenuhnya membuat pelaku dalam negeri berkembang. Jika memang kebijakannya tidak populer, baiknya revisi DNI perlu didukung dengan kebijakan temporer yang sifatnya membantu pelaku usaha dalam negeri seperti subsidi, bantuan modal keuangan, pelatihan, dan workshop yang terjangkau," jelas Indra.

Ia pun menambahkan, pemerintah perlu fokus untuk memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya dengan memaksimalkan implementasi Online Single Submission (OSS). Proses pendaftaran usaha dan perizinan diharapkan bisa disederhanakan dan diakses lewat portal ini.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018, penerapan OSS juga diawali dengan dicabutnya 51 peraturan daerah yang dianggap menghambat tumbuhnya investasi, mulai dari bidang perpajakan, pelatihan, pendidikan, dan UMKM.

Penghapusan kewajiban-kewajiban yang berlebihan dan penyederhanaan proses pendaftaran (dengan memanfaatkan OSS) bisa memotong waktu hingga dua minggu dari proses pendaftaran usaha. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan posisi Indonesia dalam indikator memulai usaha sebanyak 69 posisi ke peringkat ke-75. Hal ini akan semakin mendekatkan Indonesia mencapai target Indonesia mencapai posisi ke-40 dalam Indeks Kemudahan Berbisnis.

Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam implementasi OSS di seluruh wilayah Indonesia. Tumpang tindihnya peraturan di tingkat pusat dengan peraturan di tingkat daerah perlu menjadi perhatian.

Misalnya saja, ada berbagai peraturan daerah yang masih menerapkan syarat-syarat yang sebenarnya tidak dimuat dalam PP 24/2018. Hal ini disebabkan belum adanya SOP yang baru bagi pemerintah daerah sehingga mereka masih merujuk ke peraturan terdahulu yang mensyaratkan beraneka surat izin dan dokumen.

Baca Juga: Sadis! BPN Sebut OSS Perizinan yang Dibanggakan Jokowi Tak Sesuai UU

Contoh lain di DKI Jakarta, masih ada persyaratan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) yang tidak disyaratkan dalam Permenaker 14/2006 tentang prosedur registrasi usaha. Padahal data yang dicatatkan dalam WLK bisa didapatkan dari data yang dicatatkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian pula kewajiban melampirkan Surat Izin Gangguan, yang didasarkan pada peraturan dari masa kolonial, ketika Indonesia masih dijajah Belanda. Dalam hal ini, perlu ada koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan segala persyaratan ketika membuka usaha telah disesuaikan dengan peraturan pusat yang berlaku.

Ditambah lagi, belum semua anggota masyarakat memahami proses digitalisasi pendaftaran usaha ini. Belum semua masyarakat Indonesia akrab dan nyaman dengan sistem daring (online), termasuk ketika mereka hendak memulai suatu usaha. Adalah tugas pemerintah untuk gencar menyosialisasikan alur proses yang baru beserta sistem online yang baru agar semua lapisan masyarakat dapat memahaminya.

Tag: Online Single Submission (OSS), Daftar Negatif Investasi (DNI), Investasi

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,833.29 3,794.69
British Pound GBP 1.00 18,221.58 18,037.64
China Yuan CNY 1.00 2,085.38 2,064.49
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,376.00 14,232.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,919.44 9,818.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,836.30 1,817.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,514.92 10,408.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.57 16,049.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,450.79 3,412.95
Yen Jepang JPY 100.00 13,273.01 13,136.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6250.265 -22.817 634
2 Agriculture 1381.568 2.869 21
3 Mining 1615.278 -7.605 47
4 Basic Industry and Chemicals 754.477 -6.774 71
5 Miscellanous Industry 1288.864 -12.078 46
6 Consumer Goods 2447.202 -13.399 52
7 Cons., Property & Real Estate 471.828 -7.072 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1172.323 -2.911 74
9 Finance 1268.081 -0.098 90
10 Trade & Service 809.462 0.526 157
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 83 112 29 34.94
2 LUCK 1,200 1,500 300 25.00
3 KPAL 210 262 52 24.76
4 GOLD 402 496 94 23.38
5 SDRA 710 850 140 19.72
6 MAYA 6,250 7,475 1,225 19.60
7 KONI 284 338 54 19.01
8 ABMM 1,695 1,950 255 15.04
9 SKBM 412 464 52 12.62
10 APLN 171 191 20 11.70
No Code Prev Close Change %
1 FITT 290 230 -60 -20.69
2 MPMX 1,090 890 -200 -18.35
3 MKPI 16,500 13,500 -3,000 -18.18
4 HELI 202 167 -35 -17.33
5 MIDI 1,200 1,020 -180 -15.00
6 MEGA 5,950 5,100 -850 -14.29
7 DNAR 292 252 -40 -13.70
8 TALF 410 358 -52 -12.68
9 PYFA 193 170 -23 -11.92
10 RELI 216 191 -25 -11.57
No Code Prev Close Change %
1 SMBR 925 1,030 105 11.35
2 FITT 290 230 -60 -20.69
3 MNCN 1,235 1,300 65 5.26
4 JAYA 135 129 -6 -4.44
5 BTPS 2,950 3,080 130 4.41
6 BBRI 4,200 4,230 30 0.71
7 MPMX 1,090 890 -200 -18.35
8 CPIN 4,950 4,700 -250 -5.05
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BDMN 4,720 4,510 -210 -4.45