Portal Berita Ekonomi Rabu, 29 Januari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:52 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.569 USD/troy ounce.
  • 23:51 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 59,99 USD/barel.
  • 23:50 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 53,75 USD/barel.
  • 23:49 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,48% terhadap Poundsterling pada level 1,2994 USD/GBP.
  • 23:48 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,08% terhadap Euro pada level 1,1010 USD/EUR.
  • 23:39 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,23% terhadap Yen pada level 109,15 JPY/USD.
  • 23:38 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka positif 1,03% pada level 3.277.
  • 23:37 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka positif 0,79% pada level 28.760.
  • 23:35 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka positif 1,35% pada level 9.262.
  • 16:45 WIB. Valas - Rupiah ditutup positif 0,21% terhadap Dollar AS pada level 13.644 IDR/USD.
  • 16:30 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 1,84% pada level 3.180.
  • 15:59 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup negatif 0,55% pada level 23.215.
  • 15:47 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 3,09% pada level 2.176.

DNI dan Izin Usaha Direvisi, Investasi Indonesia Harusnya Makin Deras

DNI dan Izin Usaha Direvisi, Investasi Indonesia Harusnya Makin Deras - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia. Reformasi kebijakan yang dimaksud ialah merevisi daftar negatif investasi (DNI) dan fokus memperbaiki kemudahan berusaha.

Reformasi di kedua hal tersebut diharapkan bisa menjadi daya tarik investasi Indonesia, yang perekonomiannya ikut terdampak perang dagang Amerika Serikat-China dan ketidakpastian ekonomi global.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti mengatakan, meningkatkan daya tarik investasi nasional sangat penting dilakukan agar para investor memercayakan modalnya tumbuh dan berkembang di Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi DNI.

Baca Juga: Investasi Indonesia Dinilai Akan Meningkat, karena...

Untuk beberapa sektor, investasi asing masih belum diperbolehkan. Salah satu pertimbngan di balik keputusan tersebut adalah karena pemerintah beralasan ingin melindungi pelaku bisnis dalam negeri.

"Namun, perlindungan ini nyatanya belum sepenuhnya membuat pelaku dalam negeri berkembang. Jika memang kebijakannya tidak populer, baiknya revisi DNI perlu didukung dengan kebijakan temporer yang sifatnya membantu pelaku usaha dalam negeri seperti subsidi, bantuan modal keuangan, pelatihan, dan workshop yang terjangkau," jelas Indra.

Ia pun menambahkan, pemerintah perlu fokus untuk memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya dengan memaksimalkan implementasi Online Single Submission (OSS). Proses pendaftaran usaha dan perizinan diharapkan bisa disederhanakan dan diakses lewat portal ini.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018, penerapan OSS juga diawali dengan dicabutnya 51 peraturan daerah yang dianggap menghambat tumbuhnya investasi, mulai dari bidang perpajakan, pelatihan, pendidikan, dan UMKM.

Penghapusan kewajiban-kewajiban yang berlebihan dan penyederhanaan proses pendaftaran (dengan memanfaatkan OSS) bisa memotong waktu hingga dua minggu dari proses pendaftaran usaha. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan posisi Indonesia dalam indikator memulai usaha sebanyak 69 posisi ke peringkat ke-75. Hal ini akan semakin mendekatkan Indonesia mencapai target Indonesia mencapai posisi ke-40 dalam Indeks Kemudahan Berbisnis.

Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam implementasi OSS di seluruh wilayah Indonesia. Tumpang tindihnya peraturan di tingkat pusat dengan peraturan di tingkat daerah perlu menjadi perhatian.

Misalnya saja, ada berbagai peraturan daerah yang masih menerapkan syarat-syarat yang sebenarnya tidak dimuat dalam PP 24/2018. Hal ini disebabkan belum adanya SOP yang baru bagi pemerintah daerah sehingga mereka masih merujuk ke peraturan terdahulu yang mensyaratkan beraneka surat izin dan dokumen.

Baca Juga: Sadis! BPN Sebut OSS Perizinan yang Dibanggakan Jokowi Tak Sesuai UU

Contoh lain di DKI Jakarta, masih ada persyaratan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) yang tidak disyaratkan dalam Permenaker 14/2006 tentang prosedur registrasi usaha. Padahal data yang dicatatkan dalam WLK bisa didapatkan dari data yang dicatatkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian pula kewajiban melampirkan Surat Izin Gangguan, yang didasarkan pada peraturan dari masa kolonial, ketika Indonesia masih dijajah Belanda. Dalam hal ini, perlu ada koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan segala persyaratan ketika membuka usaha telah disesuaikan dengan peraturan pusat yang berlaku.

Ditambah lagi, belum semua anggota masyarakat memahami proses digitalisasi pendaftaran usaha ini. Belum semua masyarakat Indonesia akrab dan nyaman dengan sistem daring (online), termasuk ketika mereka hendak memulai suatu usaha. Adalah tugas pemerintah untuk gencar menyosialisasikan alur proses yang baru beserta sistem online yang baru agar semua lapisan masyarakat dapat memahaminya.

Baca Juga

Tag: Online Single Submission (OSS), Daftar Negatif Investasi (DNI), Investasi

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,656.32 3,619.56
British Pound GBP 1.00 17,913.47 17,729.80
China Yuan CNY 1.00 1,977.29 1,957.47
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,715.24 13,578.77
Dolar Australia AUD 1.00 9,260.53 9,161.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,763.16 1,745.50
Dolar Singapura SGD 1.00 10,098.10 9,993.94
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,112.82 14,961.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,359.93 3,324.06
Yen Jepang JPY 100.00 12,589.72 12,461.02
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6111.184 -22.024 675
2 Agriculture 1342.102 1.779 21
3 Mining 1445.408 10.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 913.079 -15.488 77
5 Miscellanous Industry 1185.978 9.745 51
6 Consumer Goods 2036.313 -5.665 57
7 Cons., Property & Real Estate 467.626 3.824 85
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1067.972 -5.588 76
9 Finance 1357.820 -8.491 92
10 Trade & Service 732.723 1.034 167
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 89 115 26 29.21
2 AMIN 272 340 68 25.00
3 PDES 680 850 170 25.00
4 PICO 555 685 130 23.42
5 ASBI 212 260 48 22.64
6 INPP 860 1,030 170 19.77
7 LUCK 635 720 85 13.39
8 LPLI 89 100 11 12.36
9 TURI 905 1,005 100 11.05
10 KAYU 74 82 8 10.81
No Code Prev Close Change %
1 ERTX 144 95 -49 -34.03
2 YULE 220 166 -54 -24.55
3 DNAR 262 198 -64 -24.43
4 HITS 675 540 -135 -20.00
5 MTSM 206 166 -40 -19.42
6 GHON 1,225 1,000 -225 -18.37
7 BRAM 8,600 7,025 -1,575 -18.31
8 PKPK 83 68 -15 -18.07
9 ARTO 4,000 3,310 -690 -17.25
10 TAMU 300 250 -50 -16.67
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 840 850 10 1.19
2 LUCK 635 720 85 13.39
3 BBRI 4,650 4,620 -30 -0.65
4 BBCA 34,200 33,950 -250 -0.73
5 ADRO 1,295 1,325 30 2.32
6 TCPI 6,500 6,325 -175 -2.69
7 TLKM 3,840 3,830 -10 -0.26
8 PGAS 1,815 1,810 -5 -0.28
9 MNCN 1,645 1,605 -40 -2.43
10 BMRI 7,725 7,750 25 0.32