Stabilitas Harga Pangan Redam Gejolak Politik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas harga pangan jelang Hari Raya Idulfitri. Berbagai kalangan yakin hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pada akhirnya turut menciptakan situasi politik yang stabil, utamanya pasca pemilu.

 

Sekaligus, ketersediaan pangan dan stabilnya harga selama tiga tahun berturut-turut juga menjadi penegas legitimasi pemerintahan yang lebih kuat jelang periode kedua. 

 

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengakui, stabilitas harga pangan ini berpengaruh terhadap stabilitas politik di Tanah Air jelang perayaan Lebaran. Situasinya tetap aman dan terkendali setelah sempat memanas saat hasil Pemilu 2019 diumumkan. Semasa bulan puasa dan Lebaran, harga pangan diamati Anwar memang mengalami kenaikan. Tapi baginya kondisinya masih terbilang wajar. 

 

"Ada naiknya juga. Tapi bisa meredam situasi politik,” tandasnya, Rabu (12/6/2019).  

 

Baca Juga: Mendesak, Perbaikan Data Pangan Perlu Dilakukan Pemerintah RI

 

Pendapat serupa disampaikan Direktur Riset Lembaga Kajian Visi Teliti Saksama, Nugroho Pratomo. Dia memastikan, kenaikan harga pangan yang terjadi selama bulan Ramadan masih dalam konteks yang wajar karena ada peningkatan permintaan. Meski begitu, baginya, pemerintah tetap berhasil mengendalikan kenaikan harga pangan.

 

“Memang, ada kenaikan. Tapi, masih dalam konteks wajar karena ada peningkatan permintaan. Kalau dalam data BPS, kenaikan harga pangan terjadi pada Juni 2019,” kata Nugroho.    

 

Baca Juga: Harga Pangan selama Ramadan dan Idulfitri, BPS: Agak Mendingan

 

Menurut dia, kestabilan harga dan ketersediaan pangan ini telah memberikan iklim yang sejuk pada situasi politik Indonesia. Ini tak lepas dari kinerja Kementerian Perdagangan yang mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang relatif stabil.  

 

“Isu ketersediaan pangan pada dasarnya merupakan salah satu isu yang cukup sensitif. Bagusnya hal ini memperoleh perhatian pemerintahan Jokowi,” jelasnya.  

 

Dia memandang, kemampuan pemerintah memenuhi ketersediaan pangan ini juga membuat legitimasi pemerintahan Jokowi lebih kuat jelang masa periode keduanya. Apalagi keberhasilan pemerintahan Jokowi mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadan ini tak hanya terjadi di tahun 2019 saja. Situasi serupa terjadi pada tahun sebelumnya.

 

Nugroho mencatat setidaknya sudah 3 tahun berturut-turut perayaan Idulfitri, harga bahan pokok bisa dikendalikan.

 

“Namun khusus tahun 2019, hal tersebut menjadi lebih istimewa karena bertepatan dengan masa kampanye politik. Harga stabil maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi sekali lagi terbukti berhasil mengendalikan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan menjelang Idulfitri,” kata Nugroho.