Selamat! Kemenkop-UKM Sabet Opini WTP dari BPK

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tersebut. 

Penyerahan LHP laporan keuangan kementerian/lembaga dilakukan anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Rabu (12/6/2019). Acara tersebut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PPN/Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala BPKM Thomas Lembong, dan sejumlah pimpinan lembaga lainnya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Raih WTP, Ini Kata Jokowi

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) telah meraih opini WTP dari BPK selama lima tahun berturut-turut pada periode 2014-2018.

Menanggapi capaian tersebut, Irjen Kemenkop-UKM Adi Trisnojuwono mengatakan, hal itu sebagai salah satu indikator upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sebagai pondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

Menurutnya, dalam pengelolaan anggaran, Kemenkop-UKM senantiasa berupaya memenuhi asas kepatuhan sesuai standar akuntansi keuangan negara.  

"Kemenkop-UKM akan terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran secara baik dengan pengawasan internal yang intensif dan berkelanjutan pada semua unit kerja," kata Adi.

Baca Juga: Kemenkop-UKM Rumuskan Pola Kerja Sama Pembangunan Koperasi Berkelanjutan

Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutan yang dibacakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan selamat kepada kementerian/lembaga yang mencapai opini WTP melalui kerja keras dan kerja sama yang baik dengan BPK.  

"Hasil WTP tersebut agar dapat diterjemahkan dalam bentuk manfaat anggaran yang berguna bagi masyarakat dan perekonomian nasional," kata Darmin dalam sambutannya.  

Ia mengharapkan semua kementerian/lembaga semakin meningkatkan sistem pengendalian internal agar menjadi entitas yang akuntabel dan dipercaya mengelola sumber daya keuangan negara sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.