Santai, Nasdem Nggak Tergesa-gesa Bahas Jatah Menteri

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Jendral Partai Nasdem, Johnny G Plate mengaku bahwa pihaknya tak tergesa-gesa dalam membahas jatah menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal itu akan dibicarakan usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi-Maruf sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Pembicaraan terkait anggota kabinet setelah keputusan MK, masih banyak waktu tidak perlu tergesa-gesa," ujar Plate saat dikonfirmasi, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga: Disindir Nasdem, Demokrat Berang

Plate yang juga merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengatakan, pihaknya saat ini memfokuskan diri untuk menghadapi sidang sengketa pilpres 2019 di MK. Karena sidang perdana gugatan pilpres akan digelar besok, Jumat (14/6).

Meski begitu, Plate menjelaskan, NasDem sudah menyiapkan kader mudanya jika diminta Jokowi mengisi salah satu posisi menteri. Karena, wacana kabinet capres nomor urut 01 di periode kedua nanti bakal diisi menteri dari kalangan milenial.

"Kami pun tertarik dan dukung untuk para menteri yang muda yang segar yang punya perspektif Indonesia masa depan yang energik itu, tentu dengan dukungan proses politik," ujar Plate.

Baca Juga: Soal Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi Cari Menteri di Bawah 30 Tahun

Plate menilai, Jokowi akan mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih menteri di pemerintahannya. Selain itu, kabinet juga harus yang memahami visi misi dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Pak Jokowi juga memperhatikan soliditas koalisi, supaya koalisi ini tetap solid karena kita inginkan presidensial sistem kita yang efektif," ujar Plate.

Untuk diketahui, sebelumnya Nasdem memiliki dua kader yang berada di dalam Kabinet Kerja Jokowi. Mereka adalah Enggartiasto Lukita yang menjabat Menteri Perdagangan, dan Siti Nurbaya Bakar yang duduk di posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada awal pemerintahan, Nasdem juga menempatkan Tedjo Edhy Purdijanto di posisi Menteri Koordinator Bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan. Namun, Tedjo hanya bertahan kurang dari setahun dan digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan dari Partai Golkar.