Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Februari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:11 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,02% terhadap Poundsterling pada level 1,2996 USD/GBP.
  • 13:10 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,01% terhadap Euro pada level 1,0793 USD/EUR.
  • 13:08 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,16% terhadap Yen pada level 110,05 JPY/USD.
  • 13:05 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.603 USD/troy ounce.
  • 13:05 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 58,24 USD/barel.
  • 13:04 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 52,56 USD/barel.
  • 12:00 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,52% di akhir sesi I.

Tak Berwenang Atur Diskon Ojol, Kemenhub: KPPU yang Turun

Tak Berwenang Atur Diskon Ojol, Kemenhub: KPPU yang Turun - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Perhubungan akhirnya menyatakan tak akan menyusun aturan terkait diskon ojek daring. Sebab, hal itu bukanlah ranah Kemenhub.

Hal-hal yang berkaitan dengan persaingan usaha antara kedua pemain di sektor ojek daring berada di ranah KPPU. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, bila ada indikasi pemberian diskon berlebihan dari aplikator yang berpotensi menimbulkan persaingan tak sehat seperti predatory pricing, KPPU yang berhak menindaklanjutinya.

Baca Juga: Soal Diskon Tarif Ojol KPPU Endus Ini

"Aturan (soal diskon) itu bukan ranah saya (Kemenhub), tapi kami harus amankan bisnis di industri transportasi, harus ada keberlangsungan usaha. Kalau ada persaingan usaha yang tidak bagus nanti KPPU akan turun," papar Budi kepada pers ketika ditemui di Gedung Karsa Kemenhub, Kamis (13/6/2019).

Budi tak bisa menyampaikan secara langsung indikator persaingan yang tak sehat tersebut karena itu kewenangan KPPU. Namun, ia menganalogikan, jika toko memberi diskon, maka pasti ada batasannya.

Budi berujar, "Saya tak tahu persisnya indikator persaingan tak baik, bukan kewenangan saya. Tapi kami analogikan, toko berikan diskon dalam momentum tertentu, ada batas. Saya akan laporkan kepada KPPU."

Dari Kemenhub sendiri, diskon masih diperbolehkan selama masih berada di rentang Tarif Batas Bawah (TBB) hingga Tarif Batas Atas (TBA). Jika ada aplikator yang melanggar, Kemenhub menyerahkan pemberian sanksi kepada KPPU.

"(Diskon) tidak apa-apa, tapi jangan melanggar TBB atau di atas TBA. Tapi semua itu dikembalikan ke KPPU sanksinya, bukan kami," pungkas Budi.

Baca Juga: Gencar Promo Ojol, Permenhub 12/2019 Mesti Dikaji Ulang

Sementara terkait pernyataan Menhub Budi Karya Sumadi soal wacana pelarangan promosi ojek daring, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhuhungan Darat, Ahmad Yani menyampaikan, yang dimaksud ialah promosi yang berpotensi menimbulkan predatory pricing.

"Maksudnya itu, promosi yang berdampak kepada predatory pricing, itu yang Pak Menteri sampaikan," imbuh Yani kepada Warta Ekonomi.

Predatory pricing adalah kondisi rendahnya tarif suatu produk (barang/jasa), tujuannya untuk menyingkirkan kompetitor. Dengan begitu, penyedia produk dapat menentukan harga yang lebih tinggi karena telah memonopoli pasar.

Baca Juga

Tag: Ojek Online, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Rosmayanti

Foto: Tanayastri Dini Isna

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,675.67 3,638.90
British Pound GBP 1.00 17,921.27 17,740.22
China Yuan CNY 1.00 1,968.67 1,948.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,785.59 13,648.42
Dolar Australia AUD 1.00 9,230.83 9,136.25
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,774.23 1,756.55
Dolar Singapura SGD 1.00 9,903.44 9,804.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,889.82 14,740.29
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,317.03 3,281.66
Yen Jepang JPY 100.00 12,532.35 12,404.27
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5886.962 19.439 682
2 Agriculture 1295.899 0.555 22
3 Mining 1424.772 12.193 49
4 Basic Industry and Chemicals 875.102 15.947 77
5 Miscellanous Industry 1078.627 3.172 51
6 Consumer Goods 1908.034 2.274 57
7 Cons., Property & Real Estate 458.842 6.655 88
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1013.789 6.991 78
9 Finance 1335.244 -4.630 92
10 Trade & Service 702.943 2.497 168
No Code Prev Close Change %
1 ASPI 178 240 62 34.83
2 DWGL 190 256 66 34.74
3 MTSM 154 206 52 33.77
4 DEAL 86 110 24 27.91
5 DNAR 165 210 45 27.27
6 NZIA 380 454 74 19.47
7 DIGI 1,700 2,020 320 18.82
8 WAPO 82 96 14 17.07
9 ASBI 256 298 42 16.41
10 GMTD 16,375 19,000 2,625 16.03
No Code Prev Close Change %
1 MINA 108 71 -37 -34.26
2 FORU 107 81 -26 -24.30
3 AYLS 354 272 -82 -23.16
4 SOTS 290 228 -62 -21.38
5 OKAS 108 91 -17 -15.74
6 PICO 945 805 -140 -14.81
7 PANI 93 80 -13 -13.98
8 REAL 138 120 -18 -13.04
9 INDO 111 97 -14 -12.61
10 AMAR 346 304 -42 -12.14
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,505 1,495 -10 -0.66
2 TOWR 880 875 -5 -0.57
3 REAL 138 120 -18 -13.04
4 MKNT 50 50 0 0.00
5 AYLS 354 272 -82 -23.16
6 DEAL 86 110 24 27.91
7 BBRI 4,470 4,400 -70 -1.57
8 TCPI 6,675 6,975 300 4.49
9 TLKM 3,610 3,620 10 0.28
10 PGAS 1,495 1,505 10 0.67