Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Wiranto, memastikan tak ada pembatasan media sosial jika proses persidangan gugatan pilpres berjalan aman.
"Saya sudah berjanji kalau keadaannya cukup aman, tidak ada kegiatan medsos yang ekstrem ya tidak akan diapa-apain, ngapain cari kerjaan seperti itu dan kemudian merugikan kepentingan masyarakat. Nggak mungkin," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Ia menegaskan, pembatasan medsos baru akan dilakukan jika penggunaannya benar-benar mengganggu keamanan nasional, seperti saat demo 22 Mei. Sebab perkembangan hoaks saat itu sangat menimbulkan kekacauan publik.
Baca Juga: Kivlan Minta Penangguhan Penahanan, Sikap Wiranto Tegas!!
"Pembatasan media sosial itu kemarin dilakukan karena lalu lintas di medsos sudah dianggap terlalu membahayakan keamanan nasional karena lalu lintas jadi liar, membangun opini publik, dari opini itu terbangun kekacauan," jelasnya.
"Sehingga tidak membantu keamanan tapi justru menambah beban keamanan dan untuk kepentingan negara dan kepentingan nasional kita membatasi 'melemotkan' beberapa program di media sosial, dan itu sudah selesai dan sudah kita cabut kembali. Itu keadaan yang betul-betul membutuhkan dan kita sudah minta maaf kepada pengguna medsos yang dirugikan kita minta maaf," sambungnya.
Oleh sebab itu, ia berharap masyarakat ikut berpartisipasi dengan tidak menyebarkan setiap informasi bersifat hoaks. Meminta masyarakat mengedepankan kepentingan negara demi keamanan nasional dibandingkan kepentingan individu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
Tag Terkait:
