Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:41 WIB. PTPP - PT PP mencatatkan kontrak baru senilai Rp 14,8 triliun hingga Juli 2019.
  • 11:09 WIB. WTON - WIKA Beton memproyeksikan peningkatan produksi sebesar 11% tahun ini.
  • 10:23 WIB. WTON - WIKA Beton masih menahan ekspansi pengembangan pabrik baru.
  • 09:57 WIB. BNI - BNI menaikkan anggaran pembentukan modal ventura jadi dua kali lipat.
  • 09:16 WIB. Syariah Mandiri - Bank Syariah Mandiri menargetkan 173 ribu pendaftar haji di tahun ini.
  • 07:29 WIB. BRI - BRI telah menjual SBR007 sekitar Rp195 Miliar.
  • 07:08 WIB. BPJS Kesehatan - Kemenkes memproyeksikan defisit BPJS Kesehatan dapat meningkat hingga Rp28 triliun.
  • 06:40 WIB. China¬†- Importir China sudah merencanakan membeli produk pertanian AS.
  • 06:38 WIB. KRAS - Krakatau Steel berencana melepas saham tiga anak usahanya ke bursa.
  • 06:26 WIB. WIKA - WIKA berencana menghimpun dana Rp5 triliun untuk pengerjaan proyek CPF.
  • 06:20 WIB. Pertamina¬†- Pertamina Patra Niaga lakukan investigasi atas kebakaran truk.
  • 05:52 WIB. KAEF - Kimia Farma menyiapkan dana untuk menyerap right issue Phapros pada semester II/2019.

Misbakhun Minta Sri Mulyani Sadar Posisi Sebagai Pembantu Presiden Jokowi

Misbakhun Minta Sri Mulyani Sadar Posisi Sebagai Pembantu Presiden Jokowi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta para menteri bidang ekonomi di Kabinet Indonesia Kerja bisa menjaga kredibilitas dan muruah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, para menteri ekonomi harus berupaya keras mewujudkan target-target yang disampaikan Presiden Ketujuh RI itu.

Baca Juga: Misbakhun: Ibu Ani adalah Kunci Sukses Kepemimpinan Pak SBY

Misbakhun menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (13/6). Agenda raker itu adalah  membahas kerangka asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2020.

“Kepada Menkeu, saya ingin pastikan bahwa pidato presiden mengenai angka pertumbuhan tidak terkoreksi lagi di ruang ini,” ujar Misbakhun.

Baca Juga: Misbakhun Tegaskan Tim Ekonomi Jokowi Harus Dirombak Besar-besaran

Legislator Partai Golkar itu mencatat target pertumbuhan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan tentang nota keuangan RAPBN 2017 dan 2018 telah dikoreksi oleh Menkeu. Misbakhun menilai koreksi itu bisa berimbas pada kredibilitas Presiden Jokowi dan pemerintah.

“Tugas kita bersama menjaga muruah presiden. Menteri adalah pembantu presiden dan kita politisi pendukung presiden,” tegasnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, nilai pernyataan presiden sangat tinggi. Terlebih, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya dalam forum yang sangat tinggi, yakni pidato kenegaraan di depan DPR.

“Saya tidak ingin 2019 ini apa yang menjadi isi pidato presiden mengenai pertumbuhan ekonomi kemudian dikoreksi oleh menteri keuangan,” tegasnya.

Misbakhun juga mendorong pemerintah memiliki angka pasti tentang tax ratio. Dalam catatan politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu, angka tax ratio masih simpang siur. 

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu memerinci,  produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2018  mencapai Rp 14.837,4 triliun. Adapun penerimaan pajak tahun lalu di angka Rp 1.315 ,9 triliun, sehingga angka tax ratio di kisaran 8,8 persen.

Namun jika merujuk angka total penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) yang mencapai Rp 1.521,4 triliun, maka angka tax ratio di kisaran 10,25 persen. “Jadi berapa tax ratio ini, jangan sampai simpang siur. Selisih 0,1 persen pun angkanya tetap triliunan,” tegasnya.

Misbakhun menambahkan, APBN mengalami tekanan lantaran penerimaan pajak yang tidak optimal. Di sisi lain biaya penerbitan surat utang beserta imbal baliknya bertambah.

“Biaya (utang, red) naik tetapi penerimaan tidak optimal. Ini menimbulkan risiko yang sangat besar, karena terakhir lelang surat utang kita tidak semua terserap,” katanya.

Hal lain yang disinggung Misbakhun pentingnya pemerintah melakukan terobosan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dalam pengamatan Misbakhun, para pembantu Presiden Jokowi di bidang ekonomi tidak memiliki strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

“Target pertumbuhan tujuh persen, tetapi terobosan apa yang ditawarkan? Agar kita lepas dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah, red)  dengan tumbuh enam persen saja kita tidak bisa melompat ke sana,” ulasnya.

Selain itu Misbakhun juga mengingatkan soal selisih kurs. Sebab, antara asumsi makro dengan fakta di lapangan berbeda.

“Karena dampaknya adalah pada penerimaan. Kalau dampaknya pada penerimaan, risikonya juga pada pembelanjaan yang menggunakan denominasi valuta asing. Ini harus dimitigasi,” tegasnya.

Tag: Mukhamad Misbakhun, Sri Mulyani Indrawati, Joko Widodo (Jokowi), Komisi XI DPR

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,741.34 3,703.91
British Pound GBP 1.00 17,552.48 17,370.42
China Yuan CNY 1.00 2,040.90 2,020.54
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,033.00 13,893.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,880.64 9,780.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,798.20 1,780.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.80 10,204.19
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,740.82 15,578.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,412.69 3,374.54
Yen Jepang JPY 100.00 12,998.33 12,865.08

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67