Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:59 WIB. AP II - AP II sedang membidik 16 bandara di Benua Afrika.
  • 08:55 WIB. IHSG - IHSG dibuka melemah 0,08% di awal sesi I.
  • 08:42 WIB. Oil - Kenya akan ekspor minyak mentah 400 ribu barel pada 2019
  • 08:39 WIB. AP I - AP I mematangkan perjanjian kontrak untuk pengelolaan bandara di dalam negeri dan luar negeri.
  • 08:11 WIB. Iran - Menlu AS Pompeo: AS akan bertindak kalau Iran kirim minyak ke Suriah.
  • 07:53 WIB. Fakfak - Rabu (21/8) pagi kerusuhan pecah di Fakfak, kios dibakar, ATM dirusak.
  • 07:06 WIB. Facebook - Penambahan fitur privacy diperkirakan akan menurunkan revenue Facebook.
  • 06:41 WIB. Inggris - Inggris akan menunda pengumuman gubernur Bank of England sampai Brexit.
  • 00:44 WIB. AS - Apple TV+ akan dikeluarkan November sebagai pesaing NetFlix dan Amazon Prime
  • 00:27 WIB. Israel - Israel's Bar Ilan University akan bangun pusat nanotechnology dengan Chinese Academy of Sciences
  • 23:06 WIB. Italia - PM Giuseppe Conte merencanakan untuk mundur.
  • 22:47 WIB. China - Pendapatan Baidu capai 26,3M Yuan atau naik 1% (y on y)  di Q2
  • 21:30 WIB. Maskapai - Korea Air Lines Co akan kurangi penerbangan ke Jepang beberapa bulan mendatang
  • 20:22 WIB. Brexit - Miliarder Hong Kong nekat membeli pub Greene King senilai US$3,3 miliar di Inggris.

Misbakhun Minta Sri Mulyani Sadar Posisi Sebagai Pembantu Presiden Jokowi

Misbakhun Minta Sri Mulyani Sadar Posisi Sebagai Pembantu Presiden Jokowi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta para menteri bidang ekonomi di Kabinet Indonesia Kerja bisa menjaga kredibilitas dan muruah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, para menteri ekonomi harus berupaya keras mewujudkan target-target yang disampaikan Presiden Ketujuh RI itu.

Baca Juga: Misbakhun: Ibu Ani adalah Kunci Sukses Kepemimpinan Pak SBY

Misbakhun menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (13/6). Agenda raker itu adalah  membahas kerangka asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2020.

“Kepada Menkeu, saya ingin pastikan bahwa pidato presiden mengenai angka pertumbuhan tidak terkoreksi lagi di ruang ini,” ujar Misbakhun.

Baca Juga: Misbakhun Tegaskan Tim Ekonomi Jokowi Harus Dirombak Besar-besaran

Legislator Partai Golkar itu mencatat target pertumbuhan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan tentang nota keuangan RAPBN 2017 dan 2018 telah dikoreksi oleh Menkeu. Misbakhun menilai koreksi itu bisa berimbas pada kredibilitas Presiden Jokowi dan pemerintah.

“Tugas kita bersama menjaga muruah presiden. Menteri adalah pembantu presiden dan kita politisi pendukung presiden,” tegasnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, nilai pernyataan presiden sangat tinggi. Terlebih, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya dalam forum yang sangat tinggi, yakni pidato kenegaraan di depan DPR.

“Saya tidak ingin 2019 ini apa yang menjadi isi pidato presiden mengenai pertumbuhan ekonomi kemudian dikoreksi oleh menteri keuangan,” tegasnya.

Misbakhun juga mendorong pemerintah memiliki angka pasti tentang tax ratio. Dalam catatan politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu, angka tax ratio masih simpang siur. 

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu memerinci,  produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2018  mencapai Rp 14.837,4 triliun. Adapun penerimaan pajak tahun lalu di angka Rp 1.315 ,9 triliun, sehingga angka tax ratio di kisaran 8,8 persen.

Namun jika merujuk angka total penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) yang mencapai Rp 1.521,4 triliun, maka angka tax ratio di kisaran 10,25 persen. “Jadi berapa tax ratio ini, jangan sampai simpang siur. Selisih 0,1 persen pun angkanya tetap triliunan,” tegasnya.

Misbakhun menambahkan, APBN mengalami tekanan lantaran penerimaan pajak yang tidak optimal. Di sisi lain biaya penerbitan surat utang beserta imbal baliknya bertambah.

“Biaya (utang, red) naik tetapi penerimaan tidak optimal. Ini menimbulkan risiko yang sangat besar, karena terakhir lelang surat utang kita tidak semua terserap,” katanya.

Hal lain yang disinggung Misbakhun pentingnya pemerintah melakukan terobosan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dalam pengamatan Misbakhun, para pembantu Presiden Jokowi di bidang ekonomi tidak memiliki strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

“Target pertumbuhan tujuh persen, tetapi terobosan apa yang ditawarkan? Agar kita lepas dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah, red)  dengan tumbuh enam persen saja kita tidak bisa melompat ke sana,” ulasnya.

Selain itu Misbakhun juga mengingatkan soal selisih kurs. Sebab, antara asumsi makro dengan fakta di lapangan berbeda.

“Karena dampaknya adalah pada penerimaan. Kalau dampaknya pada penerimaan, risikonya juga pada pembelanjaan yang menggunakan denominasi valuta asing. Ini harus dimitigasi,” tegasnya.

Tag: Mukhamad Misbakhun, Sri Mulyani Indrawati, Joko Widodo (Jokowi), Komisi XI DPR

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,821.73 3,783.66
British Pound GBP 1.00 17,391.66 17,217.94
China Yuan CNY 1.00 2,034.38 2,014.22
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,333.00 14,191.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,720.64 9,617.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.88 1,808.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,348.74 10,244.73
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,891.00 15,732.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,428.95 3,392.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,448.11 13,313.63

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6295.738 -0.977 651
2 Agriculture 1349.159 -17.863 21
3 Mining 1600.305 -2.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 848.690 -0.631 72
5 Miscellanous Industry 1151.944 -0.538 49
6 Consumer Goods 2425.964 18.526 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.801 0.125 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1229.883 12.971 74
9 Finance 1260.435 -9.035 91
10 Trade & Service 788.732 -1.689 162
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,685 2,000 315 18.69
2 DAYA 304 360 56 18.42
3 ARTA 340 390 50 14.71
4 VINS 96 109 13 13.54
5 JKON 478 540 62 12.97
6 FORU 89 100 11 12.36
7 COWL 200 220 20 10.00
8 CCSI 266 292 26 9.77
9 DWGL 172 188 16 9.30
10 PSDN 154 168 14 9.09
No Code Prev Close Change %
1 PDES 1,330 1,000 -330 -24.81
2 BLUE 740 635 -105 -14.19
3 FISH 2,890 2,500 -390 -13.49
4 ITIC 875 780 -95 -10.86
5 IBFN 222 202 -20 -9.01
6 APEX 575 525 -50 -8.70
7 ICON 108 99 -9 -8.33
8 ARMY 232 214 -18 -7.76
9 MKNT 57 53 -4 -7.02
10 KBLM 338 316 -22 -6.51
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 4,180 4,100 -80 -1.91
2 MDKA 5,750 5,975 225 3.91
3 MCOR 174 174 0 0.00
4 PGAS 1,995 1,920 -75 -3.76
5 TLKM 4,340 4,470 130 3.00
6 MNCN 1,275 1,260 -15 -1.18
7 ERAA 1,930 1,875 -55 -2.85
8 BTPS 3,350 3,200 -150 -4.48
9 MAMI 89 90 1 1.12
10 BMRI 7,350 7,375 25 0.34