Sidang MK: Kubu 02 Persoalkan Lagi Status Ma'ruf Amin di BNI Syariah, Saham BNI Porak-Poranda!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sidang Sengketa Pemilihan Umum Presiden 2019 yang digelar Jumat (14/06/2019) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyeret nama PT BNI Syariah dan PT Bank Mandiri Syariah. 

Dalam kesempatan sidang kali ini, ketua tim kuasa hukum hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), lagi-lagi mempersoalkan status cawapres 01, Maruf Amin, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam dua bank syariah tersebut. 

Baca Juga: BNI Syariah Terseret Dugaan Kecurangan Paslon 01, Saham BNI Babak Belur Dihajar Investor!

"Seorang calon (presiden maupun wakil presiden) harus memiliki surat keterangan mundur dari BUMN ketika ditetapkan menjadi calon, tetapi ternyata masih tercantum dalam website resmi sebagai dewan pengawas syariah," imbuh BW, Jakarta, Jumat (14/06/2019). 

Sebelumnya, Maruf Amin telah memberi pembelaan kepada media bahwa baik BNI Syariah maupun Bank Mandiri Syariah bukanlah perusahaan BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN. Oleh karena itu, tuduhan yang disangkakan kepadanya tidaklah tepat. 

Baca Juga: Dari Kemarin Bahas Jabatan Ma'ruf di BUMN, Ini Penjelasan BNI Syariah

Baca Juga: Move On dari Isu Kecurangan Pilpres, Asing Mulai Dekati Saham BNI

Dicatutnya kembali nama BNI Syariah dalam sidang MK hari ini langsung berpengaruh pada pergerakan saham induk usaha BNI Syariah, yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Untuk ke sekian kalinya, saham BNI bergerak amburadul alias porak poranda karena ditinggal investor. Nilai investor jual bersih atas saham BNI mencapai Rp23,56 miliar. 

Dengan aksi tersebut, harga saham BNI mengalami koreksi mendalam, yaitu mencapai 1,73% ke level Rp8.500 per saham. Angka tersebut sudah sedikit membaik karena sebelumnya harga saham BNI sempat menyentuh level Rp8.475 per saham. 

Hingga perdagangan sesi I selesai, saham BNI telah diperdagangkan sebanyak 7,95 juta saham dengan frekuensi 2.164 kali transaksi. Nilai transaksi yang terbukukan sejauh ini mencapai Rp67,91 miliar.