Portal Berita Ekonomi Sabtu, 08 Agustus 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Gaji PNS Naik Dipersoalkan Kubu 02, TKN Langsung...

Gaji PNS Naik Dipersoalkan Kubu 02, TKN Langsung...
WE Online, Jakarta -

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Ace Hasan Syadzily angkat bicara terkait tudingan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait upah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tengah Pilpres berlangsung. TKN mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

"Selama pemerintahan Jokowi, PNS & TNI/POLRI tidak mengalami kenaikan gaji mereka kecuali di akhir pemerintahan Jokowi ini," katanya di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Baca Juga: BW Tuding Sumbangan Gendut Dana Kampanye Jokowi, TKN Berang...

Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengatakan, kenaikan gaji PNS yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak berdampak secara elektoral bagi pasangan calon (paslon) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dia lantas menyinggung hasil survei dan exit poll yang dilakukan telah menemukan jika sebagian besar aparatur sipil negara tidak memilih paslon 01.

Lebih jauh, Ketua DPP Golkar itu melanjutkan, penganggaran kenaikan gaji PNS telah direncanakan pada 2018 dalam Pidato Nota Anggaran Presiden di DPR. Artinya, dia mengatakan, rencana kenaikan gaji itu sudah dianggarkan sejak tahun sebelumnya.

Baca Juga: Kabar Gembira PNS, Gaji ke-13 Cair Juli

"Penting untuk diketahui bahwa TNI/POLRI itu tidak memiliki hak suara dalam Pemilu. Sehingga soal kenaikan gaji TNI/POLRI ini bukan untuk kepentingan elektoral, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ujar Ace lagi.

Seperti diketahui, tim hukum BPN menuding jika calon presiden (capres) pejawat telah melakukan modus vote buying dengan menyalahgunakan anggaran negara. Mereka berpendapat, tujuannya untuk mempengaruhi preferensi pilihan penerima manfaat langsung atau tidak langsung dari program-program tersebut.

Penyalahgunaaan anggaran negara yang dipermasalahkan tim hukum BPN seperti menaikkan gaji PNS, pensiunan, TNI dan Polri Rp2,61 triliun, menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal Rp40 triliun. Penyalahgunaan juga disebut-sebut dilakukan dengan menaikan gaji perangkat desa sekitar Rp114 miliar, menaikkan dana keluaran Rp3 triliun, mencairkan dana bansos Rp15,1 triliun, menaikkan dan mempercepat penerimaah PKH Rp34,4 triliun, menyiapkan skema rumah DP 0 persen untuk ASN dan Polri Rp500 milyar.

Ketua Tim Hukum TKN Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kubu oposisi harus menyertakan bukti konkret jika ingin mengatakan kenaikan gaji pegawai negeri hingga THR itu diasumsikan bagian dari kecurangan TSM. Pakar hukuk tata negara itu meminta tim hukum BPN tidak hanya mengemukakan asumsi dari kecurangan yang dimaksud.

"Yang harus ditunjukkan bahwa misalnya dengan dinaikkannya gaji pegawai negeri, dikasihnya THR lebih awal lantas kemudian misalnya terjadi peningkatan suara dari pegawai negeri, terjadi di mana aja, sampai sehingga kecurangan itu betul betul terjadi secara terstruktur dan terukur, jadi tidak bisa berasumsi seperti itu," katanya.

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Tag: Bambang Widjojanto, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Reno Esnir

Baca Juga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,925.40 3,885.82
British Pound GBP 1.00 19,310.01 19,112.04
China Yuan CNY 1.00 2,113.12 2,091.20
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,720.24 14,573.77
Dolar Australia AUD 1.00 10,619.18 10,510.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,899.36 1,880.44
Dolar Singapura SGD 1.00 10,735.30 10,626.93
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,442.01 17,267.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,510.67 3,471.60
Yen Jepang JPY 100.00 13,942.26 13,802.23
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5143.893 -34.379 697
2 Agriculture 1182.126 4.501 23
3 Mining 1420.039 -17.397 48
4 Basic Industry and Chemicals 750.026 -7.720 80
5 Miscellanous Industry 936.518 5.337 52
6 Consumer Goods 1901.378 -17.731 58
7 Cons., Property & Real Estate 287.698 -4.036 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 891.398 -15.669 78
9 Finance 1123.701 -6.899 93
10 Trade & Service 635.015 7.240 173
No Code Prev Close Change %
1 IPOL 70 92 22 31.43
2 TOYS 436 545 109 25.00
3 WOWS 72 89 17 23.61
4 OPMS 128 151 23 17.97
5 YULE 172 197 25 14.53
6 BBHI 146 167 21 14.38
7 EMTK 4,290 4,900 610 14.22
8 DART 220 248 28 12.73
9 CSRA 310 346 36 11.61
10 PTSN 208 232 24 11.54
No Code Prev Close Change %
1 PGJO 55 50 -5 -9.09
2 VRNA 115 107 -8 -6.96
3 INDO 130 121 -9 -6.92
4 IBFN 290 270 -20 -6.90
5 LUCK 232 216 -16 -6.90
6 PGLI 204 190 -14 -6.86
7 BAYU 1,100 1,025 -75 -6.82
8 APII 191 178 -13 -6.81
9 TARA 59 55 -4 -6.78
10 CSMI 208 194 -14 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 1,150 1,080 -70 -6.09
2 ANTM 835 840 5 0.60
3 BBKP 182 193 11 6.04
4 UNTR 23,775 24,700 925 3.89
5 GIAA 258 260 2 0.78
6 TLKM 3,020 2,980 -40 -1.32
7 PURA 124 126 2 1.61
8 MDKA 2,020 2,050 30 1.49
9 PWON 388 376 -12 -3.09
10 ERAA 1,525 1,620 95 6.23