Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 Februari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:20 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Menggunakan Aplikasi Ride-Hailing - Indonesia 49%, Singapura 45%, Brazil 40%, Meksiko 40%, Malaysia 31%, China 30%, India 29%, Vietnam 24%
  • 10:16 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Menggunakan Aplikasi Keuangan - Thailand 65%, Malaysia 49%, Singapura 46%, Filipina 37%, Vietnalm 36%, Indonesia 33%, China 29%, India 29%
  • 10:13 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Melakukan Belanja Online - Indonesia 80%, Thailand 69%, Filipiina 66%, China 64%, Malaysia 64%, Vietnam 59%, India 55%, Singapura 51%

Dituding Terbitkan IMB Diam-diam, Ini Sahutan Anies Baswedan

Dituding Terbitkan IMB Diam-diam, Ini Sahutan Anies Baswedan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan bahwa semua penghentian pembangunan di lahan reklamasi dan penyegelan dilakukan sesuai prosedur. Setiap proses pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk semua gedung memang tidak diumumkan.

"Kalau Anda mengajukan permohonan IMB ya akan diproses dan bila permohonannya sesuai dengan ketentuan yang ada, maka diterbitkan IMB. Nama Anda pun tidak kemudian diumumkan dan lain-lain. Jadi, ini bukan diam-diam, tapi memang prosedur administratif biasa," jelas Anies, Jumat (14/6/2019).

Justru, tegas Anies, pihak yang sudah mendapatkan IMB lah yang diharuskan memasang papan nama proyek dan mencantumkan nomor IMB di rumahnya.

Baca Juga: Swasta Bangun di Lahan Reklamasi Tanpa IMB, Gubernur DKI Revisi RDTR

Anies juga menjelaskan bahwa ada sekitar seribu unit rumah yang telah mereka bangun tanpa IMB dan dibangun pada periode 2015-2017 sebelum dirinya bertugas di DKI.

"Jadi, masalah yang kami temui dan harus diselesaikan terkait dengan beberapa fakta pertama ada Pergub 206/2016 tentang PRK, kedua ada lahan kurang dari 5% yang telah dibuat bangunan rumah tinggal dengan berdasar pada Pergub tersebut dan ketiga ada pelanggaran membangun tanpa IMB," jelasnya.

Pergub 206/2016 itulah yang menjadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun. Menurutnya, jika ia mencabut Pergub tersebut agar bangunan rumah kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bagunan tersebut, maka yang hilang bukan saja bangunannya, tetapi kepastian atas hukum juga akan hilang.

"Bayangkan jika sebuah kegiatan usaha yang telah dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu bisa divonis jadi kesalahan, bahkan dikenai sanksi dan dibongkar karena perubahan kebijakan di masa berikutnya," ujarnya.

Bila itu dilakukan masyarakat, khususnya dunia usaha, dikhawatirkan akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum. Efeknya, Pergub yang dikeluarkan sekarang bisa tidak lagi dipercaya karena pernah ada preseden seperti itu.

Baca Juga: Reklamasi Dihentikan, IMB Diterbitkan? Ini Jawaban Anies

"Suka atau tidak terhadap Pergub 206/2016 ini, faktanya Pergub itu adalah sebuah dasar hukum. Lahan yang terpakai untuk rumah-rumah itu kira-kira hanya sebesar kurang dari 5% dari lahan hasil reklamasi. Adanya bangunan rumah-rumah itu adalah konsekuensi dari menghargai aturan hukum yang berlaku, melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan ketaatan pada prinsip good governance," tegas Anies.

Fakta berikutnya, 95% kawasan hasil reklamasi yang masih belum dimanfaatkan akan ditata kembali oleh Pemprov DKI agar sesuai dengan visi, yaitu untuk memberi manfaat sebesar- besarnya pada publik. Misalnya, sekarang sedang dibangun jalur jogging, jalur untuk sepeda, lapangan untuk kegiatan olahraga, termasuk akan dibangun pelabuhan dan lain-lain.

Baca Juga

Tag: Reklamasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Anies Baswedan

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,691.55 3,654.62
British Pound GBP 1.00 17,848.74 17,668.40
China Yuan CNY 1.00 1,968.03 1,948.14
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,845.89 13,708.12
Dolar Australia AUD 1.00 9,132.75 9,039.13
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,777.07 1,759.32
Dolar Singapura SGD 1.00 9,884.98 9,783.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,942.48 14,788.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,304.51 3,267.73
Yen Jepang JPY 100.00 12,366.82 12,242.67
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.255 -60.232 682
2 Agriculture 1274.685 -18.467 22
3 Mining 1443.508 -11.390 49
4 Basic Industry and Chemicals 860.734 -22.263 77
5 Miscellanous Industry 1091.453 -10.546 51
6 Consumer Goods 1911.747 -25.787 57
7 Cons., Property & Real Estate 450.953 -4.923 88
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1021.452 3.971 78
9 Finance 1338.394 -10.794 92
10 Trade & Service 695.178 -9.022 168
No Code Prev Close Change %
1 MINA 67 90 23 34.33
2 BSSR 1,890 2,310 420 22.22
3 TALF 248 290 42 16.94
4 STTP 7,700 9,000 1,300 16.88
5 INTD 236 268 32 13.56
6 PRIM 292 330 38 13.01
7 JAWA 80 89 9 11.25
8 PEGE 134 149 15 11.19
9 RODA 58 64 6 10.34
10 DEAL 140 154 14 10.00
No Code Prev Close Change %
1 AYLS 204 153 -51 -25.00
2 RELI 150 113 -37 -24.67
3 YPAS 298 228 -70 -23.49
4 TIRA 256 202 -54 -21.09
5 KICI 228 180 -48 -21.05
6 ASBI 298 240 -58 -19.46
7 OCAP 114 93 -21 -18.42
8 ITMA 400 330 -70 -17.50
9 PGLI 344 290 -54 -15.70
10 LMSH 282 242 -40 -14.18
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,475 1,440 -35 -2.37
2 TOWR 880 860 -20 -2.27
3 MDKA 1,300 1,340 40 3.08
4 BBCA 32,975 33,075 100 0.30
5 MKNT 50 50 0 0.00
6 DEAL 140 154 14 10.00
7 TLKM 3,630 3,690 60 1.65
8 TELE 177 156 -21 -11.86
9 BBRI 4,560 4,510 -50 -1.10
10 PGAS 1,555 1,525 -30 -1.93