Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:54 WIB. Trump - Donald Trump terus menyerang 4 anggota kongres 'The Squad', mengatakan mereka tidak mampu mencintai AS.
  • 14:30 WIB. Ijazah palsu - Menteri  Nasir: 187 pemilik ijazah palsu punya jabatan penting.
  • 14:02 WIB. PTPP - Sektor energi menjadi penyumbang terbesar perolehan kontrak baru PT PP.
  • 12:41 WIB. PTPP - PT PP mencatatkan kontrak baru senilai Rp 14,8 triliun hingga Juli 2019.
  • 11:09 WIB. WTON - WIKA Beton memproyeksikan peningkatan produksi sebesar 11% tahun ini.
  • 10:23 WIB. WTON - WIKA Beton masih menahan ekspansi pengembangan pabrik baru.
  • 09:57 WIB. BNI - BNI menaikkan anggaran pembentukan modal ventura jadi dua kali lipat.
  • 09:16 WIB. Syariah Mandiri - Bank Syariah Mandiri menargetkan 173 ribu pendaftar haji di tahun ini.
  • 06:40 WIB. China - Importir China sudah merencanakan membeli produk pertanian AS.

Terbitkan 932 IMB Pulau Reklamasi, Anies dan Timnya Nggak Kerja

Terbitkan 932 IMB Pulau Reklamasi, Anies dan Timnya Nggak Kerja - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati turut mengecam penerbitan 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi oleh Pemprov DKI.

Menurutnya, terkait penerbitan itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beserta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembagunan (TGUPP) tidak bekerja serius untuk masa depan restorasi Teluk Jakarta.

"Dengan terbitnya 932 IMB di Pulau D, masyarakat semakin tahu bahwa Gubernur DKI Jakarta saat ini beserta timnya tak punya itikad baik untuk memulihkan Teluk Jakarta. Lebih dari 25 ribu nelayan di Teluk Jakarta terdampak kebijakan ini," tegasnya kepada wartawan, Sabtu (15/6/2019).

Baca Juga: Inilah Jawaban Lengkap Anies Soal Reklamasi dan IMB Pulau Reklamasi

Lanjutnya, ia menilai reklamasi Teluk Jakarta telah melanggar hukum dan bertentangan dengan sejumlah UU di antaranya UU 27/2007 jo UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sambungnya, "Tak hanya itu, Penerbitan 932 IMB di Pulau D jelas-jelas melawan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 yang melarang privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Gubernur DKI Jakarta saat ini tidak memiliki pilihan, kecuali menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang terbukti merusak ekosistem dan merugikan nelayan.

Menurutnya, hanya ada dua pilihan untuk Anies, yakni melanjutkan proyek reklamasi melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) atau mengehentikannya.

Tak hanya itu, ia  pun mengajak seluruh masyarakat untuk aktif memantau perkembangan Reklamasi Teluk Jakarta, karena proyek ini berdampak luas juga berjangka panjang.

Baca Juga: Waktu Kampanye Janji Stop Reklamasi, PKB: Heran dengan Konsisten Gubernur

“Reklamasi Teluk Jakarta adalah persoalan bersama. Mari terlibat aktif memantau hal ini karena karena konstitusi memandatkan bahwa kekayaan alam yang terdiri dari tanah, air, udara, dan apapun yang terkandung di dalam tanah harus dikelola oleh negara dan ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," tukasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI menerbitkan 932  IMB, yang diperuntukkan bagi sebanyak 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor, dan 311 bangunan lainnya yang belum selesai dibangun.

Tag: Anies Baswedan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Reklamasi

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,741.34 3,703.91
British Pound GBP 1.00 17,552.48 17,370.42
China Yuan CNY 1.00 2,040.90 2,020.54
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,033.00 13,893.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,880.64 9,780.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,798.20 1,780.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.80 10,204.19
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,740.82 15,578.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,412.69 3,374.54
Yen Jepang JPY 100.00 12,998.33 12,865.08

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67