Jadi Pemecah-Belah Partai, Pentolan Demokrat Tolak Keras KLB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta menolak diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB), yang diinisiasi oleh politisi senior Partai Demokrat. KLB Partai Demokrat ini diinisiasi salah seorang di antaranya politisi Max Sopacua, dengan menamakan Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD).

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, dalam konferensi persnya mengatakan menolak keras upaya memecah belah Partai Demokrat dengan menggulirkan wacana KLB. Santoso menegaskan akan tetap mengikuti Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga masa jabatan berakhir.

"DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menolak keras KLB. Kami berpandangan tidak ada sesuatu kegentingan yang memaksa sehingga Partai Demokrat harus melakukan KLB," kata Santoso kepada wartawan, di kantor DPD DKI Jakarta, Bambu Apus, Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).

Baca Juga: Tak Genting untuk Gelar KLB, Demokrat Jangan Dengerin Senior

DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menilai dibawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat SBY masih on the track berada pada jalur yang tepat. Apalagi, menurut Santoso, syarat-syarat yang harus dilakukan KLB tidak terpenuhi. Di antaranya, pertama ketua umum berhalangan tetap dan melanggar AD ART serta kepatutan partai.

"Namun ketum saat ini Pak SBY tidak berhalangan tetap, dan Ketum Pak SBY juga tidak melanggar aturan dan kepatutan partai. Karena itulah kami menolak KLB tersebut karena tidak ada syarat yang memenuhi untuk dilakukan KLB," tegasnya.

DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menegaskan yang ditolak adalah KLB yang diwacanakan GMPPD-nya bukan AHY sebagai calon Ketua Umum yang diwacanakan ketika KLB. Karena, DPD DKI Jakarta menyebut, sosok AHY sangat dianggap layak menduduki jabatan Ketua Umum, tapi setelah pak SBY menyelesaikan masa jabatannya.

Baca Juga: Tegur Andi Arief CS, Senior Demokrat Cari Panggung?

Selain itu, menurut Santoso alasan yang diungkapkan GMPPD perlunya KLB, karena alasan anjloknya suara partai dianggap mengada-ada dan tidak tepat. Menurut Santoso sejak awal Partai Demokrat sudah memprediksi hasil perolehan suara saat pemilu 2019 yang serentak akan turun.

Salah satu alasannya karena PD tidak memiliki calon sehingga tidak ada efek yang dinamakan efek ekor jas. Bahkan ada lembaga survei yang sejak awal memprediksi PD hanya dapat 5 persen.

"Tapi kenyataannya mencapai lebih dari 7 persen. Karena itu alasan tersebut sangat mengada-ada dan hanya mencari sensasi, dan sebatas menggulirkan wacana," kata dia.

DPD Partai Demokrat DKI Jakarta pun berharap DPP Partai Demokrat memberikan sanksi tegas terhadap oknum politisi senior partai yang menggulirkan KLB, sesuai Peraturan AD-ART partai. Sanksi tegas ini diperlukan agar tetap tercipta soliditas dan kekompakkan di internal Partai Demokrat.